Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Jokowi
Presiden Jokowi, Sampai Kapan Menyalahkan Kebijakan Masa Lalu Ditengah Kegagalan Pemerintah Sekarang?
2018-05-16 07:22:28

Ferdinand Hutahaean.(Foto: Istimewa)
Oleh: Ferdinand Hutahaean

PRESIDEN JOKOWI hari ini memberikan pernyataan yang cukup teramat lucu dan terkesan tidak memahami niaga BBM yang ada. Saat menghadiri Workshop Anggota DPRD PPP hari ini, Presiden Jokowi berpidato membahas BBM dan meminta masyarakat membandingkan kebijakan BBM era SBY.

Entah apa yang mendasari Presiden bicara perbandingan kebijakan BBM diacara workshop partai dan ditengah kedukaan bangsa yang dalam atas peristiwa penyerangan bom oleh teroris. Sesungguhnya presiden jadi layak dipertanyakan, apakah masalah teroris itu hal biasa hingga lebih memilih bicara BBM dan ngurus Partai Politik pendukung?

Saya mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang dimuat di media online Republika.com sbb : "Dulu subsidi Rp.340 Trilliun kenapa harga nggak bisa sama. Ada apa? Kenapa ngga ditanyakan? Sekarang subsidi sudah ngga ada untuk BBM, tapi harga bisa disamakan disini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat." Ujar Jokowi.

Bagi saya pernyataan ini betul betul menunjukkan Presiden tampaknya tidak mengerti niaga BBM seperti apa. Saya jelaskan supaya, dulu era SBY harga minyak dunia menyentuh harga rata-rata diatas USD 120 / barel. Sekarang harga minyak dunia ada di level sekitar USD 70/ barel bahkan 2 tahun berada di level USD 35/ barel. Anda tahu berapa harga Premium / liter dengan harga minyak dunia USD 120/ barel? Premium akan berada di harga kisaran Rp.15.000/ liter. Bila harga ini tidak di subsidi oleh pemerintahan SBY, maka dalam sekejap jumlah orang miskin akan bertambah pesat, lapangan kerja tertutup karena industri bangkrut, ekonomi akan terganggu. Bedakan dengan sekarang, harga minyak dunia rendah, subsidi dicabut, justru ekonomi makin terpuruk dan lapangan kerja susah. Lantas apa yang mau dibanggakan oleh Presiden Jokowi? BBM 1 Harga? Dari dulu juga harga sama di SPBU. Jawa Madura Bali (Jamali) itu satu harga. Non Jamali juga satu harga. Kalau di pengecer beda, tentu itu lumrah karena pengecer mencari untung. Ini terkait penyediaan SPBU di Papua yang jumlahnya memang terbatas.

Selain harga Minyak mentah yang selisihnya jauh pada era SBY dengan era Jokowi, kondisi Pertamina juga jauh lebih baik dulu dibanding sekarang. Pertamina itu babak belur karena menanggung kewajiban pemerintah. Pemerintah jangan menutupi inilah, Pertamina menjual BBM dibawah harga keekonomian, subsidinya ditanggung pertamina. Tapi karena Pertamina mulai babak belur, maka Premium dan Solar mulai langka dipasar, akhirnya rakyat terpaksa beli Pertalite pengganti Premium dan Dexlite Pengganti Solar. Ini kan kebijakan retorik dan menyusahkan rakyat. Kebijakan siasah, pemerintah bersiasah kepada rakyat.

Jadi kalau pak Jokowi bilang dulu subsidi Rp.340 T tidak bisa satu harga, itu membuat saya tertawa. Yang buat subsidi itu tingggi karena harga minyak mentah dulu tinggi, beda dengan sekarang yang rendah. Subsidi Rp.340 Trilliun itupun adalah total dari beberapa subsidi termasuk Gas didalamnya, listrik, itu total subsidi energi. Inipun harus diketahui.

Yang terakhir, sudah hampir 5 tahun dan akan pemilu lagi untuk mencari presiden baru, tapi pak Jokowi masih sibuk menyalahkan kebijakan masa lalu. Mungkin untuk menutupi kegagalannya memimpin Indonesia, saya tidak tahu, mungkin saja itu. Ditambah lagi sekarang situasi negara sedang berkabung, koq malah ngomongin dan nyalahin kebijakan BBM masa lalu? Kenapa pak Jokowi tidak bandingkan penanganan teroris era SBY yang sukses menggulung teroris kelas dunia seperti Noordin M Top dan Dr Azahari dengan cara penanggulangan teroris era Jokowi yang kelimpungan bahkan menghadapi sel teroris kecil?

Presiden masing-masing punya kebijakan. SBY memberikan subsidi karena ingin membantu rakyat. Merasakan beban rakyat dan harus diringankan. Dan itu bentuk kewajiban negara memelihara rakyatnya. Hasilnya nyata, ekonomi tumbuh rata-rata 6%, lapangan kerja banyak terbuka, kemiskinan menurun, rakyat mudah cari uang.

Beda sekali dengan sekarang, subsidi dicabut, listrik naik, orang miskin bertambah, rakyat susah cari kerja, ekonomi tumbuh hanya 5%. Dulu era SBY rakyat dibantu, sejarang justru rakyat diexploitasi dengan kenaikan tarif dan pajak.

Jadi sebetulnya yang gagal siapa dari semua data itu? Tidak elok menyalah-nyalahkan pemimpin masa lalu, karena Jokowi juga akan berlalu nanti.

Penulis adalah Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD dan Komunikator Politik Partai Demokrat.(demokrat/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Jokowi
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rezim Jokowi 'Anti HAM', Semakin Represif Memukuli dan Menahan Mahasiswa Demo
Presiden Jokowi, Sampai Kapan Menyalahkan Kebijakan Masa Lalu Ditengah Kegagalan Pemerintah Sekarang?
Tanggapi Tweet Dipo Alam, Fahri Hamzah: Rasanya Koalisi Pemerintah akan Segera Berguguran
Mengkritik Jokowi, Alumni HMI Jadi Tersangka dengan Pasal Berlapis
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Relawan Bali Kita AS Deklarasikan Abraham Samad Capres 2019
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]