Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Rapat Parnipurna DPR
Pramono Anung: Jika Isu Boikot Terjadi, Rapat Pansus Sia-sia
Wednesday 11 Apr 2012 17:52:06

Ruang Rapat Parnipurna. (Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung menyatakan bahwa hari ini pembahasan RUU Pemilu yang dibahas dalam rapat parnipurna harus selesai. "Apa pun yang terjadi hari ini, undang-undang menyangkut pemilu sudah harus terselesaikan. Tidak ada waktu menunda-nunda," ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/4).

Pramono menambahkan, jika tidak mendapatkan titik temu dalam pembahasan tersebut satu-satunya cara adalah dengan melakukan voting. Tetapi dirinya menyatakan ada kabar, beberapa fraksi berencana akan melakukan boikot. Yaitu tidak akan hadir agar tidak memenuhi kuota fraksi, sehingga RUU tersebut tidak bisa disahkan.

"Beberapa fraksi punya skenario, kalau kehadiran tidak lebih dari lima fraksi, maka akan kembali ke undang-undang lama nomor 10 tahun 2008, karena dianggap pembahasan berulang-ulang tidak ada artinya. Kami berharap skenario itu tidak terjadi. Kami harus selesaikan ini," pungkas Politisi PDIP ini.

Dan jika isu tersebut benar, Pramono berpendapat maka pembahasan-pemahasan yang dilakukan sebelum rapat paripurna seperti rapat pansus akan menjadi sia-sia. "Pertemuan yang berulang kali itu tidak ada artinya sehingga kami sebagai pimpinan berharap skenario itu tidak terjadi, sehingga apa yang kita lakukan bersama untuk perbaikan dalam sistem pemilu bisa dilakukan," imbuhnya.

Lambannya pembahasan RUU Pemilu ini dikarenakan , esensi dan subtansinya telah berubah 50 persen . Menurut Ketua Pansus RUU Pemilu Arif Wibowo jika RUU ini sudah berubah 50 persen maka harus menjadi RUU penganti.

Berdasarkan UU no.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika materi Peraturan Perundang-undangan berubah 50 persen atau esensi berubah. Maka harus dicabut dan disusun kembali, ujarnya ,saat menyampaikan hasil laporan Pansus Pemilu, dihadapan peserta Rapat Parnipurna.

Seperti diketahui, saat ini para anggota dewan yang terhormat belum berhasil menemui titik terang dalam menetukan parliamentary threshold (PT), daerah pemilihan (dapil), konversi suara menjadi kursi, dan sistem pemilu.

Hingga rapat pansus terakhir, Golkar masih menginginkan PT sebesar 4%. Partai yang tergabung dalam setgab yaitu Demokrat, PPP, PAN, PKB, rata-rata sudah sepakat 3,5%. Sementara itu, dalam pandangan mini fraksi di pansus, PKS mengusulkan PT 3,5 hingga 5%. PDI Perjuangan berjenjang dari 3% hingga 5%. Hanura dan Gerindra masih ingin 3%.
Selain RUU pemilu, dalam paripurna ini juga akan ditetapkan RUU penanganan konflik sosial (PKS), juga RUU perguruan tinggi. (dbs/biz)



 
Berita Terkait Rapat Parnipurna DPR
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]