Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Prabowo: Saya Jadi Capres untuk Amankan Kekayaan Nasional
2018-10-12 09:13:43

Prabowo Subianto, Capres No Urut 02.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Prabowo Subianto, Capres No Urut 02 menyatakan bahwa dirinya menjadi calon presiden agar dapat mengamankan kekayaan nasional yang selama ini ia anggap dikuasai segelintir orang dan pihak asing.

"Kita harus mengamankan kekayaan nasional kita. Kita harus hentikan kebocoran yang tiap tahun mengalir ke luar, dan untuk itulah saya maju di 2019 yang akan datang," ucap Prabowo.

Prabowo mengutarakan hal tersebut saat memberi sambutan dalam Rakernas Lembaga dakwah Islam Indonesia (LDII) di pondok pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta, Kamis (10/11).

Selama kurang lebih 50 menit, Prabowo memang menjabarkan pandangannya soal kondisi ekonomi Indonesia saat ini secara panjang lebar. Dia menyebut sebagian besar aset dan kekayaan alam Indonesia dikuasai hanya oleh segelintir orang.

Indonesia, kata Prabowo, memiliki kekayaan alam mineral yang merupakan modal untuk menjadi negara industri terkemuka.

Namun, dia menyayangkan Indonesia tidak merasakan keuntungan dari itu semua karena sebagian besar keuntungan mengalir ke luar negeri. Akibatnya, kesejahteraan tidak merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya persilakan saudara-saudara untuk menilai apakah apa yang saya sampaikan masuk akal atau tidak," ucap Prabowo.

Prabowo menganggap sistem ekonomi yang diterapkan Indonesia tidak sesuai dengan kehendak Pasal 33 UUD 1945.

Dia mengatakan seharusnya pengelolaan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dengan kata lain, tidak boleh dikuasai oleh segelintir pihak saja.

Prabowo yakin bahwa pengelolaan ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 adalah pola terbaik yang perlu diterapkan Indonesia. Dia bertekad menerapkan itu jika memenangkan Pilpres 2019.

"Apakah jalan keluar yang saya tawarkan masuk akal atau tidak yaitu jalan keluarnya adalah bahwa kekayaan nasional adalah bumi air dan semua kekayaan alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat," kata Prabowo.(bmw/has/CNNIndonesia/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]