Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
2019-05-20 23:54:32

Ilustrasi. Konferensi Pers Lembaga Kajian Pemilu Indonesia.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur LKPI (Lembaga Kajian Pemilu Indonesia), Tubagus Alvin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei pendapat masyarakat Indonesia terkait peyelenggaraan Pemilu 2019 yang dilakukan semenjak tanggal 1 Mei s/d 15 Mei 2019 di 33 provinsi di Indonesia, tersebar di 487 kab/Kota dimana didapatkan data ada sebanyak 72,8% mengatakan Pilpres 2019 banyak kecurangan- kecurangan yang dilakukan oleh timses paslon tertentu.

LKPI telah melakukan survei tersebut dengan tujuan untuk memotret pendapat masyarakat Indonesia mengenai pasca penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019 dengan jumlah masyarakat yang dijadikan responden pada survei yaitu sebanyak 2.450 responden dengan tingkat Margin Of Error +/- 1.98 persen dengan Tingkat kepercayaan 95 %.

LKPI mengulas bahwa hasil survei didapati temuan-temuan sebagai berikut:

"Dari jumlah 2.450 responden ada sebanyak 72,8% mengatakan Pilpres 2019 banyak kecurangan- kecurangan yang terjadi pada saat 3 hari jelang pemilihan dan saat Perhitungan suara di KPPS yang dilakukan oleh timses paslon tertentu. Dan sebanyak 26, 2 persen menyatakan tidak ada kecurangan," ungkap Tubagus Alvin, Senin (20/5) .

Dari 2.450 responden, sebanyak 64,8 persen mengatakan Pileg 2019 banyak kecurangan kecurangan yang dilakukan para Caleg-caleg, sedangkan 35,2% menyatakan tidak ada kecurangan.

"Dari 72,8% responden yang mengatakan Pilpres banyak kecurangan, ketika ditanya kecurangan yang dilakukan sebanyak 45,2 persen dengan Mengunakan uang dan Sembako yang dibagi-bagi kepada pemilih .Dan sebanyak 37,9 persen dengan mengunakan oknum ASN, oknum Polri ,TNI Dan, Kepala Desa untuk mengintimidasi pemilih agar memberikan pilihannya pada paslon tertentu," jelasnya.

Dan ada sebanyak 18,9 persen kecurangan dilakukan oleh petugas KPPS dengan melakukan pencoblosan surat suara blanko untuk pasangan calon Presiden dan Wakil presiden tertentu.

Bahwa sedari 2.450 responden, sebanyak 72,6% ikut memberikan suaranya pada Pemilu 2019 sebagai berikut:

Dan sebanyak 27,4 persen tidak memberikan suaranya pada Pemilu 2019 dengan alasan tidak mendapatkan undangan ke TPS, tidak tertarik untuk ke TPS.

Sementara, dari 2.450 responden, ada sebanyak 42,2 persen menyatakan Pemilu diselenggarakan dengan baik dan berkualitas, sebanyak 51,9 persen menyatakan buruk peyelenggaraan Pemilu 2019 ,dan selebih 5,9 persen tidak memberikan pendapat.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Pemilu
 
Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak
 
KPU Telah Lakukan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak
 
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
 
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
 
Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
MA Kabulkan Gugatan Rachmawati, KPU Kehilangan Pijakan Menetapkan Pemenang Pilpres 2019
Lembaga Pendidikan Swasta Tutup, IPM Anjlok
Di HBA Ke-60, Kejari Sinjai Mengusung Tema 'New Normal Dalam Pendemi Covid-19'
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase 'Parliamentary Threshold' Dinaikkan
Warga Pamulang Estate RW 24 Ikut Perlombaan 'Kampung Tangguh Jawara'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]