Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
2019-05-20 23:54:32

Ilustrasi. Konferensi Pers Lembaga Kajian Pemilu Indonesia.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur LKPI (Lembaga Kajian Pemilu Indonesia), Tubagus Alvin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei pendapat masyarakat Indonesia terkait peyelenggaraan Pemilu 2019 yang dilakukan semenjak tanggal 1 Mei s/d 15 Mei 2019 di 33 provinsi di Indonesia, tersebar di 487 kab/Kota dimana didapatkan data ada sebanyak 72,8% mengatakan Pilpres 2019 banyak kecurangan- kecurangan yang dilakukan oleh timses paslon tertentu.

LKPI telah melakukan survei tersebut dengan tujuan untuk memotret pendapat masyarakat Indonesia mengenai pasca penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019 dengan jumlah masyarakat yang dijadikan responden pada survei yaitu sebanyak 2.450 responden dengan tingkat Margin Of Error +/- 1.98 persen dengan Tingkat kepercayaan 95 %.

LKPI mengulas bahwa hasil survei didapati temuan-temuan sebagai berikut:

"Dari jumlah 2.450 responden ada sebanyak 72,8% mengatakan Pilpres 2019 banyak kecurangan- kecurangan yang terjadi pada saat 3 hari jelang pemilihan dan saat Perhitungan suara di KPPS yang dilakukan oleh timses paslon tertentu. Dan sebanyak 26, 2 persen menyatakan tidak ada kecurangan," ungkap Tubagus Alvin, Senin (20/5) .

Dari 2.450 responden, sebanyak 64,8 persen mengatakan Pileg 2019 banyak kecurangan kecurangan yang dilakukan para Caleg-caleg, sedangkan 35,2% menyatakan tidak ada kecurangan.

"Dari 72,8% responden yang mengatakan Pilpres banyak kecurangan, ketika ditanya kecurangan yang dilakukan sebanyak 45,2 persen dengan Mengunakan uang dan Sembako yang dibagi-bagi kepada pemilih .Dan sebanyak 37,9 persen dengan mengunakan oknum ASN, oknum Polri ,TNI Dan, Kepala Desa untuk mengintimidasi pemilih agar memberikan pilihannya pada paslon tertentu," jelasnya.

Dan ada sebanyak 18,9 persen kecurangan dilakukan oleh petugas KPPS dengan melakukan pencoblosan surat suara blanko untuk pasangan calon Presiden dan Wakil presiden tertentu.

Bahwa sedari 2.450 responden, sebanyak 72,6% ikut memberikan suaranya pada Pemilu 2019 sebagai berikut:

Dan sebanyak 27,4 persen tidak memberikan suaranya pada Pemilu 2019 dengan alasan tidak mendapatkan undangan ke TPS, tidak tertarik untuk ke TPS.

Sementara, dari 2.450 responden, ada sebanyak 42,2 persen menyatakan Pemilu diselenggarakan dengan baik dan berkualitas, sebanyak 51,9 persen menyatakan buruk peyelenggaraan Pemilu 2019 ,dan selebih 5,9 persen tidak memberikan pendapat.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Perjuangan Tim Medis Muhammadiyah Menembus Blokade Banjir di Konawe Utara
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]