Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
Polri Kembali Didesak Jaga Netralitas Hadapi Pilkada
2020-09-30 20:35:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali didesak menjaga netralitasnya menghadapi agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akhir tahun ini di sejumlah daerah. Ini penting diingatkan kembali agar Polri tetap bekerja profesional dan berintegritas.

Demikian salah satu poin kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang diselenggarakan secara virtual dan secara fisik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9). Rapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi III RI DPR Herman Hery. Banyak isu penting disampaikan para anggota Komisi III kepada Kapolri. Namun, isu Pilkada sangat krusial, karena akan digelar saat pandemi virus corona belum selesai dan ancaman konflik sosial di daerah yang kerap muncul.

"Komisi III DPR RI meminta Kapolri untuk menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas Polri dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 dan memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis yang mencoreng institusi Polri," kata Herman saat membacakan kesimpulan Raker.

Komisi III DPR RI, sambung politisi PDI-Perjuangan ini, juga mendesak Polri agar melakukan audit atas program pengadaan IT di institusinya yang terkesan tumpang tindih atau duplikasi. Polri harus membentuk tim yang mampu mengaudit pengadaan tersebut secara baik. Di sisi lain, Komisi III DPR juga mendukung Polri mewujudkan Renstra 2020-2024 agar Polri tetap profesional, unggul, dan terpercaya.(mh/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pilkada
 
Netralitas ASN Dukung Kualitas Pilkada
 
Perkuat Pengawasan, Komisi II Akan Bentuk Panja Pilkada
 
Survei NCID Pilgub Sumbar: Keterbatasan APK dan Protokol Covid-19 Sebabkan Elektabilitas Paslon Rendah
 
Ikatan Keluarga NASUTION Sumut Serukan Pilih AKHYAR di Pilkada Medan
 
Bamsoet: Pilkada Serentak Harus Mampu Lahirkan Pemimpin Daerah Berkualitas
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satgas COVID-19: Pengalaman Libur Panjang Sebelumnya Jadikan Pelajaran
Resmob Polda Metro Ringkus Komplotan Penipu yang Dikendalikan Warga Negara Afrika
Otsus Papua Milik Rakyat, Saatnya Harus Dievaluasi
Kasus Kerumunan Massa Acara Akad Nikah Putri HRS Disebut Ada Unsur Pidana
Gara-gara Benur, Gerindra Babak Belur
Polres Metro Jaksel Amankan 26 Tersangka Narkoba Periode 19-26 November 2020
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS
BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
Bareskrim Polri: Peredaran Sabu Ditengah Pandemi Meningkat Hingga 2 Ton
Presidium KAMI: Anies Menuai Simpati Rakyat Sebagai Pemimpin Masa Depan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]