Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi III DPR
Polri Terlalu Reaktif Amankan Demonstran Tolak Jokowi di Tuban
2018-03-14 19:44:56

Demo Tolak Jokowi di Tuban Ricuh, Mahasiswa Luka-luka.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap reaktif yang ditunjukkan Polri terutama personil Polres Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sangat disesalkan dan dipertanyakan. Pasalnya, aparat Polres setempat menyerang dengan memukul sekaligus menangkap para demonstran yang ingin beraksi di depan Kantor Bupati Tuban pada, Kamis (8/3) lalu. Padahal, para aktivis demonstran itu sudah mengantongi izin.

Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto di hadapan Kapolri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja di Ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

Aksi demo itu dilakukan jelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Tuban awal Maret lalu untuk menyaksikan panen jagung. Saat aksi digelar, Presiden Jokowi belum tiba di Tuban. Aksi sudah dilakukan tanpa pengawalan Polri.

"Saat tiba di depan Kantor Bupati, belum dilakukan orasi, pihak Kepolisian sudah melakukan pemukulan dan penangkapan. Ini preseden buruk. Aksi ini sebetulnya tidak menimbulkan kerawanan, karena hanya dilakukan beberapa orang dan sangat kondusif. Alasan apa polisi meringkus mereka. Ini menunjukkan tidak ada koordinasi dan pengawalan. Apakah setiap presiden hadir tidak boleh ada suara yang bertentangan dengan pemerintah. Mereka hanya menyuarakan apa yang ada di masyarakat," ucap Wihadi.

Anggota F-Gerindra ini mempertanyakan, mengapa sudah menyampaikan izin masih dipukuli dan ditangkap. Para aktivis itu sudah berjalan sepanjang 2 km menuju Kantor Bupati Tuban. Ini bukti tak ada koordinasi di internal Polres setempat. Sikap reaktif Polri ini dinilai juga tak profesional.

"Saya kira ini kontaproduktif. Sebagai penjaga keamanan, mestinya Polisi tidak bertindak reaktif seperti itu. Kapolres harus bertanggung jawab. Ini bisa membungkam penyampaian pendapat di seluruh Indonesia, karena Kepolisian terlalu reaktif terhadap aksi penentang pemerintah," keluh Wihadi.(mh/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Komisi III DPR
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan
FOKAN Minta Para Capres-Cawapres 2019 Serius Canangkan Program P4GN
Jelang Pemilu 2019, Politik Identitas, Radikalisme dan Terorisme Berpotensi Ganggu Stabilitas NKRI
Soal Ruas Jalan Papua, Natalius Pigai: Janganlah Diam.. Saya Tunggu Respos Istana, Bukan Orang Politik dan TimSes!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]