Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Pilpres 2014
Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
Thursday 04 Jul 2013 21:36:05

Andriyue Valentino Santana.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
Oleh: Andriyue Valentino Santana

Berbicara Pemilu 2014, tidak lepas dari pertarungan politik yang indah untuk dilihat bersama-sama di hadapan publik. Sungguh kita amatlah terkagum-kagum atas tingkah tanduk politisi yang gemar akan narsisme-nya di hadapan media-media walaupun itu sangatlah perlu mendongkrak popularitas khususnya popularitas Partai Politiknya.

Dalam hal ini media adalah salah satu cara yang selama ini dianggap paling ampuh untuk mendongkrak popularitas, baik itu secara individu maupun Partai Politik-nya. Maka dari itu tak sedikit pula para politisi mempromosikan dirinya dan juga tujuan (visi dan misi) nya ke media-media, bukan hanya promosi secara terang-terangan di media, tetapi juga ada politisi dengan ber-gerilia layaknya sang prajurit kerajaan yang sedang berperang untuk memperluas daerah kekuasaan “raja”-nya.

Kini tidaklah heran masyarakat Indonesia dengan para calon legislatif yang tidak berlatar belakang ilmu Politik selayaknya, karena berbagai macam latar belakang calon legislatif yang bertarung bukan mengutamakan pendidikan politik, baik itu dari kalangan profesi, pengusaha, aristokrat, birokrat hingga kalangan selebriti pun tidak mengutamakan ilmu Politik untuk “mencalonkan atau dicalonkan”, karena yang terpenting saat ini adalah popularitas.

Politik hari ini berdampak sistemik dimulai dari hukum yang akan menuju on the verge of collapse (di pinggir jurang kehancuran). Hingga hari ini pun Indonesia masih terlampau lemah dalam mengatur masyarakatnya sendiri, dan ironisnya hukum Indonesia tegas hanya di kalangan menengah ke bawah, jarang sekali hukum itu tegas bagi kalangan atas, dan itu memunculkan reaksi kepercayaan minim masyarakat terhadap penegak hukum (POLRI).

Sungguh ironis memang jika kita tetap berdialog dengan mempertahankan impian kita bahwa Indonesia akan menjadi Negara Adidaya seperti Amerika yang dengan mudah meng-embargo negara lain jika tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakannya. Padahal jika para politisi-politisi menjalankan amanat Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dengan itu maka secara harfiahnya Politik Etis (Politik Balas Budi) kepada masyarakat dapat terlaksana.(*)


 
Berita Terkait Pilpres 2014
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Tak Kantongi Izin Kemenkumham
Jelang Penerapan 'New Normal', Pemerintah Perketat PSBB di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota
Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mulai Diadili dalam Kasus Dugaan Korupsi
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Data Jutaan WNI Diduga Dibobol Peretas dari KPU, 'Bisa Disalahgunakan untuk Kejahatan Siber'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi
Muhammadiyah Menolak Berdamai dengan Covid-19
Netty Prasetiyani: 'Indonesia Terserah' Muncul karena Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]