Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilbup & Pilkot
Politik Uang Diduga Warnai Pilkada Buton


Hakim konstitusi M Akil Moctar (Foto: Humas MK)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pasang bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, La Uku-Dani diduga lolos sebagai calon, karena memberikan uang Rp 84 juta kepada KPUD Buton. Penyebutan uang itu disampaikan saksi Suparman dalam sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi yang dipimpin hakim konstitusi M Akil Mochtar di gedung MK, Jakarta, Senin (12/9).

Menurut Suparman, pemberian duit itu dilakukan di Jakarta dan Baubau. "Pemberian pertama, senilai Rp 35 juta diberikan ke anggota KPU Buton, Sumarno di Hotel Classic, Jakarta pada 9 Juli lalu. Sedangkan sisanya, sekitar Rp 49 juta diberikan di Baubau pada 11 Juli 2011," kata Suparman, seperti dikutip mediaindonesia.com.

Penyerahan duit itu, lanjutnya, disaksikan sejumlah saksi. Antara lain Ketua DPC Pakar Pangan Buton, Haryasi dan Ketua DPD Pakar Pangan Sulawesi Utara, La Maulana.

Uang tersebut, kata Suparman, diberikan berdasar permintaan dari Sumarno sebagai syarat, agar meloloskan La Uku-Dani sebagai calon bupati dan wakil bupati. "Apalagi KPU Buton sudah sesumbar di media massa, bila asangan La Uku-Dani sudah aman dan berpeluang lolos verifikasi," ujar dia.

Saksi lain, Haryasi, juga menyatakan adanya penyerahan uang itu baik di Jakarta dan Baubau. Bahkan, dia mengaku menyaksikan penyerahan uang itu. "Penyerahan uang di Baubau dilakukan di dalam mobil, langsung diserahkan ke Sumarno," kata Haryasi.

Atas ketidaklolosan itu, meski sudah menyerahkan sejumlah uang, Suparman pun melaporkan Sumarno ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pelaporan tersebut pun ditindaklanjuti Panwaslu dengan pemanggilan KPU Buton. Tapi panggilan itu tidak mendapat respons.

Selain pasangan La Uku-Dani, KPU Buton juga digugat oleh pasangan Samsul Umar Abdul Samiun-La Bakry dan Abdul Hasan Mbou-Buton Ahmad. Di sidang kedua ini, sebanyak enam saksi memberi keterangan tentang adanya pemberian uang dan penghilangan berkas oleh KPU Buton. "Ada upaya penghilangan berkas sehingga pasangan La Uku-Dani tidak lolos verifikasi," kata Suparman.

Namun semua tuduhan itu mendapat bantahan dari kuasa hukum KPU Buton, Afirudin. Dia meminta para pemohon menunjukkan bukti konkret tentang penyerahan uang tersebut. Sidang itu ditunda hakim Akil hingga 13 September mendatang. "Agenda sidang pembuktian untuk mendengar keterangan saksi dari pemohon," ujar Akil. (mic/biz)

Share : |

 
Berita Terkait Pilbup & Pilkot
KPU Bandung Minta Cawalkot Parpol dan Independen Segera Show
Warga Kota Bekasi Memilih Walikota
Pilkada Kota Gorontalo Dikhawatirkan Rawan Konflik
Warga Kabupaten Tangerang Gunakan Hak Pilihnya
2 Pasangan Balon Mendaftar di KPU
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Dompet Dhuafa Benarkan 3 Tim Medis Serta 2 Mobil Diamuk Oknum Polisi
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya
Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia
FPI: Ada Pihak Ketiga Yang Ingin Mengadu Domba
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]