Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Pemilu
Polisi Diminta Hati-Hati Mengunakan Pasal Makar
2019-05-18 07:24:25

Ilustrasi. Dr. Eggi Sudjana, S.H, M.Si yang menjadi tersangka karena dituduh makar saat didepan kantor Bawaslu Ri di Jakarta.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta polisi berhati-hati dalam menggunakan istilah makar. YLBHI menganggap penggunaan istilah makar tidak tepat karena bertentangan dengan substansi hukum.

Ketua Umum YLBHI, Asfinawati mengatakan terdapat sebelas tanda negara hukum Indonesia tengah terancam oleh kebijakan pemerintah. Salah satu tandanya ialah pengenaan pasal makar terhadap lawan pemerintah alias oposisi.

"Penggunaan pasal makar oleh kepolisian secara sembarangan jadi salah satu poin pemerintah (berperilaku) membahayakan demokrasi," katanya dalam konferensi pers di kantor YLBHI pada Selasa, (14/5) lalu.

Ia menjelaskan pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diterjemahkan sebagai makar dalam bahasa Belanda tertulis aanslag. Ia mengingatkan kata itu bermakna serangan yang berarti ditujukan pada kepala negara. "Artinya apabila tidak ada serangan atau percobaan serangan maka belum dapat dikatakan makar," ujarnya.

YLBHI menyayangkan penggunaan pasal makar yang dianggap tidak tepat. Ia menangkap pertanda bahwa seolah tiap lawan pemerintah mesti diganjar dengan pasal makar. Padahal menurutnya, pihak yang dianggap melawan pemerintah hanya mengutarakan kritik terhadap pemerintah.

"Tercatat kepolisian mengenakan pasal ini untuk aksi demonstrasi terkait Papua, eks Gerakan Fajar Nusantara dan lawan politik pemerintah," ucapnya.

YLBHI menilai penggunaan pasal makar sebenarnya bertolak belakang dengan demokrasi dan substansi hukum. Asfinawati memandang semua warga negara mestinya ditindak berdasarkan pelanggaran hukum yang dilakukan.

"Kalau ada pelanggaran hukum ya pakai pelanggaran hukum yang ada. Kalau tidak ada ya dibebaskan tapi jangan sampai menggunakan pasal makar sembarangan," tuturnya.

Diketahui, saat ini tokoh aktivis dan politisi dari PAN yang berprofesi sebagai pengacara kondang sekaligus pendukung Capres Prabowo, Eggi Sudjana tengah berhadapan dengan hukum. Eggi disangkakan dengan pasal makar.(republika/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Komisi II Sarankan Pemilu Selanjutnya Gunakan Data Dukcapil
Terbukti Lakukan Curang, 5 Petugas PPK Loa Janan Ilir Samarinda Divonis Penjara
Paska Pemilu, LSM Mitra Bentala Lampung Serukan Jaga Persatuan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ikut-ikutan Kota Bekasi, Ternyata Depok Juga Pengin Gabung Jakarta
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Perluasan Ganjil Genap Beri Dampak Positif Perbaikan Kualitas Udara
Perusahaan BUMN Waskita Karya Siap Jual 5 Jalan Tol Semester II 2019
Citra Kirana Merasa Lebih Tenang Setelah Berhijab
Ini Tanggapan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Soal UAS
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR
Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]