Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Kesehatan
Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Klinik Injeksi 'Stem Cell' Ilegal
2020-01-16 19:53:11

Konferensi pers pengungkapan kasus praktik injeksi Stem Cell tanpa ijin praktek.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada Sabtu (11/1) kemarin, berhasil mengungkap sekaligus menangkap tiga tersangka kasus praktik kedokteran ilegal yang bertempat di HUBSCH Clinic Ruko Belllepoint, Jakarta Selatan.

Ketiga tersangka yang diamankan polisi dalam kasus ini yakni Dr. OH (66), YW (46), dan LJP (47).

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana mengungkapkan penggerebekan bermula ketika ada laporan dari masyarakat mengenai praktik injeksi stem cell atau suntik sel punca ilegal di klinik tersebut.

"Mereka tidak memiliki ijin praktik yang melakukan penyuntikan stem cell dan tidak memiliki Ijin edar dengan menggunakan alat farmasi yang tidak sesuai dengan standar ketentuan," ungkapnya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (16/1).

Nana mengatakan, ketiga tersangka menjual sekaligus mengedarkan sel punca merk Kintaro asal Jepang di Indonesia tanpa ijin resmi dan ijin edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Bahkan, lanjut Nana, seorang pelaku yang merupakan dokter umum, yakni OH, juga menyuntikan stem cell atau sel punca kepada pasien yang datang ke klinik meskipun ia tak memiliki ijin resmi untuk melakukan praktek kedokteran tersebut.

"Ada dokter umum yang tidak memiliki ijin resmi dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan terapi stem cell pada pasien yang datang klinik. Dan juga fasilitas kesehatan yang digunakan di klinik tidak memiliki ijin resmi dari Kemenkes," tuturnya.

Atas perbuatannya, para tersangka akan dikenakan pasal tentang praktik kedokteran ilegal, pasal tentang kesehatan, dan juga pasal tentang perlindungan konsumen.

"Ketiganya terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.5 miliar," tandasnya.

Para tersangka dikenakan Pasal 204 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan atau Pasal 201 jo Pasal 197 jo Pasal 198 jo Pasal 108 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.(bh/red)


 
Berita Terkait Kesehatan
 
BidDokkes Bersama Dit Polairud Polda Gorontalo Gelar Bhakti Kesehatan Masyarakat Pesisir Pantai
 
Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Klinik Injeksi 'Stem Cell' Ilegal
 
Peringati Hari Ibu Ke 91, Pemprov Bersama Polda Gorontalo Gelar Jalan Sehat Keluarga
 
Siti Rizky Amalia: Konsep Gizi Seimbang Perlu Disosialisasikan
 
Johnson & Johnson Didenda Rp 8,1 Triliun terkait Krisis Opioid
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejagung Tangkap Mantan Wakil Bupati Sarmi Papua Yosina Troce Insyaf
Kronologi Meninggalnya Suami Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair Sempat Minta Mie Instan
MUI Desak Aparat Segera Tangkap Perusak Rumah Ketua PA 212
WALHI: Konyol! Pasal Penjerat Pembakar Hutan Dihapus Jokowi di Omnibus Law
Komisi VIII Komitmen Kawal Pengelolaan Keuangan Haji
Kelangkaan Gula Pasir Diindikasi Akibat Permainan Mafia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
MUI Desak Aparat Segera Tangkap Perusak Rumah Ketua PA 212
Kelangkaan Gula Pasir Diindikasi Akibat Permainan Mafia
Legislator Minta 'Omnibus Law' Jangan Rusak Lingkungan
Dinilai Hancurkan Kehidupan Buruh Indonesia, KSPI Tegas Menolak Draft RUU Omnibus Law
Indonesia Sangat Subur, Impor Harus Dikurangi
Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Soal Perumusan Undang-Undang Omnibus Law
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]