Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Partai Hanura
Polda Metro Jaya Akan Dibuat 'Kiamat' oleh Caleg Hanura
Thursday 17 Oct 2013 00:15:49

Gedung Kepolisian RI.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya menetapkan Hendrik Markus Kawilarang Luntungan sebagai tersangka dalam tindak pidana pemalsuan dan memasukan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik.

Dari keterangan Paulus Haryono Tjahya selaku Pelapor, bahwa sudah terbukti tanda tangannya dipalsukan. "Saya merasa dirugikan dengan pemalsuan tanda tangan ini," kata Paulus. Dimana permasalahan ini terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 4 September 2012, seperti yang tertuang pada Akta No.19 tanggal 09 September 2012 yang dibuat di Notaris Silvy Solivan, SH, M.Kn.

Hal ini diketahui terjadi tepat pada tanggal 4 September 2012 di Gedung Patra Jasa, jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP.

Paulus melaporkan Hendrik Markus Kawilarang Luntungan, tertanggal 15 Januari 2013, dengan Laporan Polisi, Nomor: Lp/142/I/2013/Ditreskrimum. Sebagai dasarnya, adalah Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113 KUHAP, dimana Hendrik Markus Kawilarang Luntungan ditetapkan menjadi tersangka.

Hendrik Markus Kawilarang Luntungan yang secara lancang dan sengaja memalsukan tanda tangan ini, Paulus merasa dirugikan. Kerugian yang dilakukan mencapai Rp 25 miliar, ini dikarenakan tidak diberi kesempatan untuk ikut dalam penyetoran penambahan dalam perseroan, sehingga sahamnya menjadi didelusi dari semula berjumlah 34 persen menjadi 6 persen, ini yang telah dilakukan oleh Hendrik.

Sedangkan dengan tujuan untuk menguasai mayoritas saham perusahaan, yang mana perusahaan mempunyai sebidang tanah seluas 9,5 hektar di lokasi KIEC atau Krakatau Industrial Estate Cilegon. Nilai harga tanah tersebut kini bernilai ratusan miliar rupiah.

Adapun ketika proses penyidikan berlangsung, Hendrik sempat mengatakan nanti akan ada pejabat teras negara yang mengintervensi, dan bilamana dia ditahan, Polda Metro Jaya akan dibuat kiamat.

Dari penelusuran Wartawan, Hendrik berada di kamar VIP 416 lantai 4 Metropolitan Medical Centre (RS MMC) Kuningan, Jakarta. "Pak Hendrik masih di rawat, ada di dalam kamar pak," kata seorang Suster dan menunjukkan arah letak kamar, Senin (14/10).

Kemudian pada Selasa (15/10) Wartawan mencoba menelusuri mengenai penyakit apa yang diderita Hendrik, namun suster tak bisa memberikan jawaban. "Maaf pak, kami tidak bisa memberikan informasi jika bukan dari pihak keluarga," kata suster Ewi.

Sebagaimana diketahui, Hendrik Markus Kawilarang Luntungan selain Direktur PT Indosino Internasional, Hendrik adalah Wasekjen Perindo, organisasi sayap dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dimana Hendrik pun merupakan Caleg DPR RI Nomor Urut 2 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara (Sulut).

"Hendrik Kawilarang Luntungan adalah Wasekjen Perindo, Hendrik juga mencalonkan diri di Sulut sebagai Anggota DPR RI nomor 2 Dapil Sulut," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Petrus A. Poluan kepada Wartawan, Senin (14/10) yang pada saat dihubungi sementara dalam perjalanan dari Kota Bunga, Tomohon ke Menado.

Dijelaskan Petrus bahwa telah mengetahui perkara ini, sehingga meminta agar Hendrik menyelesaikan persoalannya. "Saya juga bermaksud mengkonfirmasi padanya (Hendrik) kalau memang benar tolong segera diselesaikan, karena anda ini (Hendrik) lagi mencaleg dari daerah kami, jangan malu-maluin kami," jelas Petrus.

Sementara itu Anggota DPR RI Komisi III dari Partai Hanura, Sarifuddin Sudding mengatakan, bila ada Caleg yang bermasalah, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura akan mengambil sikap.

"Nanti ada laporannya ke DPD, sekarang DPP belum mengetahui apa masalahnya terhadap yang bersangkutan. Akan ada penyikapan jika sudah ada laporan secara resmi dari DPD Sulawesi Utara ke DPP," ungkap Sarifuddin kepada Wartawan, Rabu (16/10) malam, di Jakarta.

Ditambahkan Sarifuddin, DPP akan mengirimkan tim untuk kejelasan kasus atau permasalahan Calon Anggota Legislatif. "Biasanya itu (DPP) akan menurunkan tim, untuk mengetahui posisi kasusnya, masalahnya apa," pungkas Sarifuddin.(bhc/mdb)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Partai Hanura
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Google Membantu NASA Temukan 2 Planet Baru
MUI Menghimbau Masyarakat Indonesia Boikot Produk AS dan Israel
Ada 668 Rumah Rusak dan 2 Orang Meninggal Akibat Gempa Tasikmalaya
#KamiIndonesia, Ketua MPR: Jangan Ada Lagi Yang Merasa Paling Pancasila!
DPR Yakin Aksi Bela Palestina Berlangsung Damai
Haedar: Muhammadiyah Organisasi Tengahan yang Kokoh pada Prinsip
Untitled Document

  Berita Utama >
   
MUI Menghimbau Masyarakat Indonesia Boikot Produk AS dan Israel
Ada 668 Rumah Rusak dan 2 Orang Meninggal Akibat Gempa Tasikmalaya
Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM
4 Tersangka Narkoba Ditangkap dan 1 Pelaku Tewas Melawan Polisi
Polda Metro Jaya dan Perum Bulog Melakukan Operasi Pasar di Jabodetabek
Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pungli Abun dan Elly
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]