Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
KUHP
Plt. Ketua DPR Nilai Penting Revisi Undang-undang Hukum Acara Perdata
2018-01-12 13:22:23

Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon saat menerima Audiensi Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata dgn Ketua Prof. Dr. Efa Fakhriah, S.H., M.H.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pentingnya perubahan atau revisi Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Hal tersebut diungkapkannya usai menerima perwakilan Asosiasi Dosen Hukum Perdata Indonesia di ruang kerjanya, Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (10/1).

"Saya baru saja menerima perwakilan atau pengurus dari Asosiasi dosen hukum perdata Indonesia yang terdiri dari 44 perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia. Mereka menyampaikan aspirasi agar segera dilakukan revisi atau perubahan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Perdata sehingga bisa dimasukkan dalam Prolegnas (Program legislasi nasional) Tahun 2018, atau maksimal 2019, yang sebenarnya sudah masuk dalam Prolegnas Long List. Ini sangat penting karena basic Undang-Undang Kitab Hukum Acara Perdata saat ini merupakan versi atau peninggalan Belanda yang sudah out of Date," jelas Fadli.

Dilanjutkan Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, banyak perkembangan dalam kasus atau perkara perdata yang tidak tertampung dalam Undang-Undang Perdata yang ada saat ini yang merupakan warisan kolonial Belanda.

Bahkan, dengan kecanggihan teknologi saat ini, ditambah perubahan tata kelola maupun network dalam persolan dan sengketa perdata, maka butuh suatu perbaikan-perbaikan dan penambahan hukum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik perdata tersebut.

Pada kesempatan itu juga terungkap bahwa usulan revisi atau perubahan Undang-Undang tersebut, merupakan hasil dari Konferensi Asosiasi Dosen Hukum Perdata Indonesia beberapa waktu lalu yang diselenggarakan di Palu, Sulawesi Selatan.

Dalam konferensi tersebut juga disusun beberapa summary dan draft revisi Undang-Udang yang akan disampaikan juga pada DPR RI.

"Kami akan lanjutkan usulan tersebut ke Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi III DPR RI untuk kemudian ditindaklanjuti dan dilakukan pembahasan. Karena saat ini Komisi III dan Baleg masih fokus membahas perubahan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)," pungkasnya.(ayu/sc/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait KUHP
Plt. Ketua DPR Nilai Penting Revisi Undang-undang Hukum Acara Perdata
Pasal 156a Pasal Karet
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Soliditas TNI-Polri Harus Tetap Dipertahankan
Tiga Pejabat Bank Mandiri Jadi Tersangka Pembobolan Rp 1,47 Triliun
Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar
Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam
Gerindra: Usut Tuntas Penembakan Kader Gerindra Oleh Oknum Brimob
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]