Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Garuda Indonesia
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Ambil Jalan Persuasif untuk Kasus Pilot Garuda
2018-06-28 06:00:08

Ilustrasi. Pesawat Garuda Indonesia.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sangat menyayangkan munculnya kembali isu akan mogoknya para karyawan PT. Garuda Indonesia Airlines (PT. GIA). Mengingat sebelumnya telah terjadi mediasi antara pemerintah dengan Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Sekretariat Bersama Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga).

Bamsoet, panggilan akrab Ketua DPR RI, menjelaskan bahwa pekerjaan sebagai pemberi pelayanan itu sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sehingga harus dipikirkan kembali plus minus yang akan didapat bila hal tersebut sampai terjadi.

"Saya mendorong kepada komisi dan menteri terkait juga pejabat terkait dalam perusahaan Garuda Indonesia untuk mengambil jalan persuasif dan membuat solusi-solusi permanen antara karyawan dengan perusahaan, sehingga tidak ada yang mendapat kerugian," usul politisi Partai Golkar itu ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6).

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyatakan, kurang profesionalnya Kementerian BUMN dalam menjaga stabilitas antar perusahaan-perusahaan BUMN itu sendiri, sehinggga terjadinya penumpukan masalah.

Agus menganggap bahwa masalah yang terjadi di dalam tubuh Garuda Indonesia ini merupakan cerminan dari permasalahan BUMN selama ini. Anggota Fraksi Partai Demokrat ini mendorong agar Kementerian BUMN dapat sesegera mungkin mengatur dan memperbaiki struktur mereka sebaik-baiknya dan dengan memperhatikan good corporate and good governance.

"Mungkin nanti Komisi V dan Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan BUMN juga harus membahas ini secara detail. Karena BUMN ini adalah kekayaan negara dan tidak bisa dikelola secara murni oleh swasta, maka harus dikelola secara good corporate and good governance," tutupnya.(eps/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Garuda Indonesia
Karyawan Garuda Indonesia Batal Mogok Kerja
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Ambil Jalan Persuasif untuk Kasus Pilot Garuda
KPK Tetapkan 2 Tersangka Suap Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia
Garuda Indonesia dan Kemendikbud Luncurkan Program Cara Membalas Jasa dan Budi Guru
Garuda Borong Pesawat pada Hari Pertama Paris Air Show
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'
Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dan Suami Inneke Koesherawati Kena OTT KPK
Tsunami Media Maya, Kekerasan Bentuk Baru Tersembunyi
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]