Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
Pilkada Tahun 2020 Harus Jadi Yang Terbaik
2019-07-09 18:47:40

Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan (Foto: Andri/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan menyoroti banyaknya permasalahan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Azikin menyebut, ada tiga persoalan pokok yang harus menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Sehingga, Azikin berharap, penyelenggaraan Pilkada yang akan datang merupakan proses Pilkada yang jauh lebih baik dibandingkan Pilkada sebelumnya.

Demikian disampaikan Azikin usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Rapat Kerja Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/8).

"Dari hasil evaluasi, ada tiga persoalan pokok yang menjadi permasalahan dalam proses Pilkada. Pertama, tidak akuratnya Data Pemilih Tetap (DPT), kedua netralitas penyelenggara dan poin ketiga dugaan adanya money politic," ujar legislator Fraksi Partai Gerindra ini.

Terkait hal itu, ia mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk fokus pada tiga persoalan pokok tersebut, sebagai bentuk antisipasi agar persoalan yang sama tidak terulang kembali pada Pilkada 2020 mendatang. "Sehingga, proses Pilkada tahun 2020 yang akan datang merupakan proses Pilkada yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya," tandas Azikin.

Pada kesempatan yang sama, Azikin menyarankan agar masa kampanye Pilkada 2020 jangan terlalu panjang, karena dapat menimbulkan konflik horizontal di daerah. Untuk itu, Azikin meminta KPU untuk mengurangi masa kampanye hanya menjadi dua bulan.

"Kami mengimbau KPU untuk mengurangi masa kampanye menjadi dua bulan saja. Mengingat, Pilkada yang lalu berjalan selama lima bulan. Masa kampanye lima bulan tersebut kami rasakan berlangsung terlalu lama sehingga berdampak pada terjadinya benturan sosial yang berkepanjangan," tutur Azikin.

Selain itu, Azikin menambahkan, KPU dan Bawaslu untuk segera beraudiensi dengan pihak penyelenggara Pilkada di berbagai daerah untuk mendengarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pihak penyelenggara tersebut. "Sehingga melalui audiensi tersebut, pada rapat berikutnya kita dapat melakukan evaluasi lebih lanjut untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 mendatang," tutup Azikin.(pun/sf/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Pilkada
Pilkada Tahun 2020 Harus Jadi Yang Terbaik
Pemohon Uji UU Pilkada Pertegas Pasal Pengujian
Cawagub Malut Terpilih Dukung Jokowi Pada Pilpres 2019
Pleno Rekapitulasi Suara KPU Lampung Tetapkan Arinal-Nunik Pemenang Pilgub
Gerindra Optimis Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Asyik) Menang Pilgub Jabar
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
Forum Kerjasama Agribisnis Indonesia-Singapura Tingkatkan Ekspor Hortikuktura
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]