Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
Pilkada Sumsel: Elektabilitas Herman Deru Tak Terkejar, Akrobat Politik Makin Menjadi
2018-05-21 22:10:05

PALEMBANG, Berita HUKUM - Pemungutan suara pemilih untuk menentukan siapa gubernur dan wakil gubernur Sumsel mendatang tinggal 36 hari. Masa menjelang hari menentukan itu akan banyak diisi dengan berbagai akrobat politik, semua dilakukan sebagai upaya terakhir agar paslon yang diusungnya bisa menang. Namun demikian, perangkat ukur pemilu telah semakin berkembang sehingga semakin kini, semakin mudah memprediksi siapa yang akan memenangkan kontestasi. Demikian disampaikan Agusta Surya Buana dari Forum Pemerhati Pilkada Sumsel saat paparan "Peta Kekuatan Jelang Pencoblosan" yang disampaikan di Palembang, Senin, (21/5).

Agusta Surya Buana menyampaikan, setidaknya ada beberapa informasi hasil survei kuantitatif yang berhasil dihimpun lembaganya yakni survei yang dilakukan Konsepindo Research and Consulting Jakarta, survei Pusdeham Surabaya dan paling akhir adalah dari Lembaga Survei Strategi dan Taktik (stratak) Indonesia, kesemuanya menempatkan pasangan Herman Deru - Mawardi Yahya sebagai kontestan dengan elektabilitas tertinggi. Diakuinya, hampir tidak ada lembaga yang merilis survei secara resmi dan menggelar konferensi pers mengumumkan hasil surveinya. Hal itu menurutnya kemungkinan karena peta kekuatan tidak berubah dimana Herman Deru - Mawardi Yahya paling tinggi dengan selisih yang jauh dari pasangan Dodi - Giri kemudian dibawahnya ada Ishak dan Aswari.

Agusta Surya Buana menyampaikan ada beberapa akrobat politik yang dilakukan timses atau pendukung paslon tertentu dengan misalnya mengumbar polling media on line atau polling surat kabar, namun metode polling seperti itu sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. "Itu main-main saja, hiburan. Mungkin menghibur diri dari peta survei ilmiah yang sesungguhnya," ujarnya.

Agusta Surya Buana menambahkan akrobat paling berbahaya yang akan mencederai demokrasi dan merusak pilkada Sumsel adalah dimanfaatkannya ajang sosialisasi Asian Games untuk kampanye salah satu paslon. Banyak pihak sudah mengadukan persoalan ini, bahkan hingga ke Kemenpora dan wapres selaku panitia Asian Games. Selain itu menurutnya ada juga muncul di pilkada Sumsel kasus dimana ada lembaga yang tidak jelas rekam jejaknya tetapi menyampaikan temuan survei. Jejak digital lembaga maupun direkturnya tidak bisa didapatkan, apalagi jejak digital survei sebelumnya. "Saat kita googling, itu nama lembaga tidak ketemu, direkturnya juga tidak jelas," tanyanya sambil bergurau.

Sementara itu, Oktarina Soebardjo direktur Lembaga survei Stratak Indonesia yang juga menjadi nara sumber dalam acara tersebut menyampaikan temuan survei lembaganya. Dari sisi elektabiltas tertutup dimana responden ditanya dan diberikan alat bantu kertas suara, pasangan Herman Deru - Mawardi Yahya dipilih oleh 43,88 persen. Dodi Reza Alex - Giri Ramanda Kiemas dipilih oleh 19,11 persen. Ishak Mekki - Yudha Pratomo dipilih oleh 16,22 persen dan pasangan Aswari Riva'i - Irwansyah dipilih oleh 10,91 persen. Sementara yang belum memutuskan sebesar 9,88 persen.

Oktarina menjelaskan survei dilakukan pada Bulan Mei tepatnya dari tanggal 6 sampai 11 Mei 2018. Responden adalah masyarakat Sumsel yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 820, dengan margin of error sebesar +/- 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(bh/as)


 
Berita Terkait Pilkada
 
Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020
 
Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020
 
Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan
 
Pilkada Serentak 2024 Terlalu Dipaksakan
 
Bupati Terpilih Berstatus WNA, Guspardi: Pilkada Sabu Raijua NTT Batal Demi Hukum
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
RUU Perampasan Aset Sangat Penting sebagai Instrument Hukum 'Palu Godam' Pemberantasan Korupsi
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]