Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi III DPR
Petisi 50 Laporkan Anggota Komisi III ke BK DPR
Thursday 08 Mar 2012 14:13:23

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Muhammad Prakosa (Foto: Wartanews.com)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kelompok Kerja (Pokja) Petisi 50 melaporkan empat anggota Komisi III DPR kepada Badan Kehormatan (BK). Mereka adalah Nudirman Munir (Fraksi Partai Golkar), Trimedya Panjaitan (Fraksi PDIP) serta Benny K Harman dan Ruhut Sitompul (Fraksi Partai Demokrat). Keempatnya diduga masih aktif sebagai pengacara, meski telah menjadi anggota Dewan.

Menurut anggota Petisi 50, Judhil Herry Justam, empat anggota DPR RI itu diduga telah pasal 208 ayat (2) UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dalam pasal itu secara jelas menyebutkan bahwa anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR.

"Ada anggota Komisi III DPR RI yang masih menjalankanserta memiliki kantor pengacara. Ini membuka peluang terjadi konflik kepentingan menyangkut perkara-perkara atau masalah hukum yang ditangani oleh kantor pengacara yang bersangkutan. Apalagi Komisi III DPR memiliki mitra kerja dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, MA, dan Kemenkumham,” kata dia, sebelum melapor ke BK di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/3).

Atas dasar tersebut, lanjut dia, pihaknya melaporkan masalah ini kepada DK DPR. Langkah ini diambil sebagai upaya menjamin tegaknya hukum di Indonesia serta menjaga aparat hukum yang independen, bersih dan berwibawa. “Kami harap BK dapat menegakkan aturan yang mampu menghilangkan serta meminimalisir terjadinya konflik kepentingan anggota DPR yang berlatar belakang pengacara tersebut," tandasnya.

Sementara Ketua BK DPR Muhammad Prakosa berjanji segera menindaklanjuti pengaduan soal dugaan empat anggota Komisi III DPR yang masih aktif berpraktik sebagai pengacara tersebut. "Kita akan dalami dahulu lapran itu nanti. Rangkap jabatan dan profesi itu memang tidak boleh. Jika sudah menjadi anggota DPR, tidak lagi boleh melakukan kegiatan sebagai pengacara,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Nudirman Munir memiliki kantor pengacara di Gedung Seqiuz Plaza Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Ia mmeberi nama kantornya itu dnegan Nudirman Munir and Associate Law Firm. Sedangkan Trimedya Panjaitan memiliki kantor pengacara dengan nama Trimedya Panjaitan and Associate yang beralamat di Jalan Biak Nomor 5C, Jakarta Pusat.

Sementara Benny K Harman yang merupakan Ketua Komisi III DPR RI memiliki kantor pengacara bernama Law Office A Hakim G Nusantara, Harman and Partner yang beralamat di Menara Jamsostek, Jakarta Selatan. Ruhut Sitompul sendiri memiliki kantor Ruhut Sitompul and Associate yang beralamat di Apartemen Grya Pancoran lantai 2- Unit 2A, Mulia Businnes Park (Five Pillars Office Park), Pancoran Jakarta Selatan.(dbs/rob)



 
Berita Terkait Komisi III DPR
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]