Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Korea Utara
Pertemuan Vladimir Putin dan Kim Jong-un Berjanji Meningkatkan Hubungan di Vladivostok
2019-04-27 21:31:18

Vladimir Putin bertukar senjata sebagai hadiah dengan Kim Jong-un selama pertemuan pertama mereka di Vladivostok. Seperti kebiasaan saat memberikan bilah pedang, Putin memasukkan koin dengan pedang untuk menghindari nasib buruk.(Foto: twitter)
RUSIA, Berita HUKUM - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam pertemuan puncak di Vladivostok untuk mengadakan pembicaraan pertama kalinya, telah berjanji untuk meningkatkan hubungan kerja sama di antara mereka.

Kedua pemimpin negara itu berjabat tangan di Pulau Russky, di dekat kota pelabuhan Vladivostok, di timur jauh Rusia, Kamis (25/4).

Rusia mengatakan kedua pemimpin negara akan membahas "masalah nuklir" di semenanjung Korea, tapi Kim juga disebut sedang mencari dukungan setelah perundingan dengan AS gagal.

Donald Trump dan Kim bertemu di Hanoi awal tahun ini untuk membahas program senjata nuklir Korea Utara. Tetapi konferensi tingkat tinggi (KTT) tersebut - yang kedua kalinya - berakhir tanpa kesepakatan.

Dalam pidato pembukaan, Kim Jong-un dan Putin merujuk kepada sejarah panjang hubungan kedua negara dan Putin mengatakan dia ingin membantu meredakan ketegangan di semenanjung Korea.

Kim Jong-unHak atas fotoREUTERS
Image captionMedia pemerintah Korea Utara menunjukkan Kim Jong-un tiba di Rusia dengan kereta api pribadinya.

"Saya yakin kunjungan Anda hari ini ke Rusia akan membantu kami untuk lebih memahami bagaimana kami dapat menyelesaikan situasi di semenanjung Korea dan apa yang dapat dilakukan Rusia untuk mendukung proses positif yang sedang terjadi saat ini," kata Putin.

Kim mengatakan dia berharap "pertemuan yang sangat berguna dalam mengembangkan hubungan kedua negara, yang memiliki persahabatan dan sejarah panjang, menjadi lebih stabil dan sehat".

Sebelumnya, Kim tiba dengan kereta api di Vladivostok pada hari Rabu (24/04) menjelang acara yang akan menjadi perundingan pertamanya dengan Presiden Rusia.

Korea Utara dan Rusia terakhir kali mengadakan pertemuan bilateral pada tahun 2011, ketika Presiden Dmitry Medvedev bertemu ayah Kim, Kim Jong-il.

Secara geografis hubungan keduanya memang dapat dimengerti - mereka hanya dipisahkan oleh perbatasan yang tak terlalu jauh dari salah satu kota terpenting di Rusia, Vladivostok.

Sang pemimpin Korea Utara menyapa para pejabat Rusia dengan hangat pada saat kedatangannya.

Kim dihibur oleh band kuningan sebelum masuk ke dalam sebuah mobil, diapit para pengawal yang - dalam adegan yang sudah tak asing lagi - berlari-lari kecil di samping kendaraan saat berangkat.

"Saya tiba di Rusia dengan membawa perasaan hangat rakyat kami, dan seperti yang sudah saya katakan, saya harap kunjungan ini akan berhasil dan bermanfaat," kata Kim kepada Russian TV, tak lama setelah melintasi perbatasan di Khasan.

"Saya berharap selama pembicaraan dengan Presiden Putin yang terhormat, saya dapat membahas secara konkret masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelesaian situasi di semenanjung Korea, dan perkembangan hubungan bilateral kami."

Apa yang kita ketahui tentang pertemuan ini?

Bendera nasional Rusia dan Korea Utara telah dikibarkan di pulau Russky, tempat para pemimpin negara diperkirakan akan bertemu di sebuah kampus universitas.

Bendera Korea Utara dan RusiaHak atas fotoAFP/GETTY
Image captionBendera nasional kedua negara telah dipasang di tiang-tiang lampu di Vladivostok.


Pulau Russky, VladivostokHak atas fotoREUTERS
Image captionPulau Russky terletak tak jauh dari daratan utama.

Menurut juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov, Kremlin percaya bahwa perundingan enam negara tentang Korea Utara, yang saat ini mandek, adalah satu-satunya cara yang efisien untuk menangani persoalan senjata nuklir di semenanjung Korea.

Perundingan tersebut, yang dimulai pada tahun 2003, melibatkan kedua Korea serta Cina, Jepang, Rusia, dan AS.

"Tidak ada mekanisme internasional lain yang efisien saat ini," kata Peskov kepada wartawan, Rabu (23/04).

"Tapi, di sisi lain, upaya sedang dilakukan oleh negara-negara lain. Di sini semua upaya pantas mendapat dukungan selama mereka benar-benar bertujuan untuk denuklirisasi dan menyelesaikan masalah kedua Korea."

Apa yang diinginkan kedua belah pihak?

Kunjungan ini banyak dipandang sebagai kesempatan bagi Korea Utara untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki sekutu yang kuat menyusul gagalnya perundingan nuklir dengan AS awal tahun ini, kata koresponden BBC Laura Bicker.

Negara itu menyalahkan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo atas gagalnya KTT Hanoi pada Februari lalu.

Awal bulan ini Korea Utara menuntut supaya Pompeo dicopot dari perundingan nuklir, menuduhnya "berbicara omong kosong" dan meminta seseorang "yang lebih berhati-hati" untuk menggantikannya.

KTT ini juga merupakan kesempatan bagi Pyongyang untuk menunjukkan bahwa masa depan ekonominya tidak hanya bergantung pada AS, imbuh koresponden kami.

Kim juga mungkin akan berusaha menekan Moskow untuk meringankan sanksi.

Beberapa analis percaya bahwa KTT ini adalah kesempatan bagi Rusia untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pemain penting di semenanjung Korea.

Presiden Putin telah sangat ingin bertemu dengan sang pemimpin Korea Utara sejak lama. Namun di tengah dua pertemuan puncak Trump-Kim, Kremlin agak tersingkir.

Rusia, seperti AS dan China, merasa tidak nyaman dengan Korea Utara menjadi negara nuklir.

Map

Seberapa dekatkah Rusia dan Korea Utara?

Selama Perang Dingin, Uni Soviet (di mana Rusia adalah negara penerus terbesarnya) mempertahankan hubungan dekat dalam segi militer dan perdagangan dengan sekutu komunisnya, Korea Utara, untuk alasan ideologis dan strategis.

Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, hubungan dagang dengan Rusia pascakomunis menyusut dan Korea Utara condong ke Cina sebagai sekutu utamanya.

Di bawah pemerintahan Presiden Putin, Rusia pulih secara ekonomi dan pada tahun 2014 menghapus sebagian besar utang Korea Utara dari era Soviet sebagai pertanda itikad baik.

Meskipun seberapa besar pengaruh Rusia terhadap Korea Utara saat ini bisa diperdebatkan, negara komunis itu menganggapnya sebagai salah satu kekuatan asing yang paling tidak menunjukkan sikap permusuhan.

Kereta Kim Jong-unHak atas fotoAFP
Image captionKim Jong-un bepergian dengan kereta berlapis baja.

Sementara, Bagi ribuan pekerja migran Korut di Rusia dan perusahaan yang menampung mereka, pertemuan keduanya diharapkan bisa membalikkan keadaan mengingat rangkaian sanksi PBB pada 2017 mengharuskan para pekerja migran Korut hengkang dari Rusia akhir tahun ini.

Terselip di dalam pusat perbelanjaan tidak jauh dari pusat kota Moskow, restoran Korea Utara, Koryo, menjadi daya tarik wisatawan yang tak terduga.

Restoran yang pemilik dan seluruh stafnya merupakan warga Korut itu menawarkan gambaran bagi penikmat kuliner, bagaimana rasanya bersantap di Pyongyang.

Selama bersantap di restoran tersebut, pengunjung akan disuguhi musik Korut pada televisi, serta kimchi dan mi dingin pada menu.

Sewaktu Kim Jong-un dan Vladimir Putin bertatap muka di Vladivostok, tempat itu sungguh ramai.

Banyak meja disatukan untuk menampung para pengunjung yang bersantap bersama.

"Apakah hari ini adalah hari libur Korea Utara," tanya saya kepada seorang pelayan.

"Tidak. Ini hari biasa," jawabnya dengan bahasa Rusia yang terbata-bata.

Kim Jong-unHak atas fotoREUTERS
Image captionPemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, di Rusia.

Para pelayan di Koryo merupakan bagian dari sekitar 8.000 migran Korut yang diperkerjakan oleh perusahaan-perusahaan di seantero Rusia.

Angka itu turun tajam dari dua tahun sebelumnya. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, pada 2017 terdapat 40.000 orang Korut yang bekerja di Rusia.

Sebagian besar terpaksa hengkang untuk mematuhi rangkaian sanksi PBB yang melarang negara-negara memperkerjakan warga Korut karena negara itu masih menjalankan program nuklir.

Warga Korut yang bisa bekerja di Rusia adalah mereka yang menandatangani kontrak kerja sebelum sanksi diterapkan pada September 2017, sebut humas Kementerian Tenaga Kerja kepada BBC Rusia.

Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan lebih dari 85% migran Korut bekerja di bidang konstruksi.

Sisanya berkecimpung di berbagai sektor, mulai dari industri garmen, pertanian, penerbangan kayu, katering, dan pengobatan tradisional.

Bagi warga Korut yang dilanda kemiskinan, mendapat pekerjaan di Rusia adalah tiket impian, kata Profesor Andrey Lankov, pakar Korut dari Universitas Kookmin di Seoul, Korea Selatan.

"Mustahil mendapat kerja di Rusia tanpa membayar suap (di Korea Utara)," cetusnya.

Dalam kasus pada 2015, para petugas imigrasi di Nakhodka, bagian timur Rusia, mendapati tiga ahli ekonomi pertanian Korea Utara bekerja sebagai pembersih salju di jalan.

Perusahaan Korut-Rusia yang memperkerjakan mereka mengklaim pekerjaan tersebut tidak jauh dari tugas utama mereka memantau hasil panen. Namun, aparat tidak yakin dengan klaim itu sehingga ketiganya dideportasi.

Menurut Kementerian Tenaga Kerja Rusia, warga Korut rata-rata dibayar US$415 (Rp5,8 juta) per bulan, 40% lebih rendah dari upah rata-rata di Rusia.

"Anda harus menyerahkan setengah dari gaji kepada negara (Korea Utara). Namun yang tersisa jauh lebih banyak dari yang didapat di kampung halaman," kata Profesor Lankov kepada BBC Rusia.

Perusahaan-perusahan Rusia yang ingin memperkerjakan warga Korut harus mendaftar di Kementerian Tenaga Kerja untuk mendapat "kuota" dan izin memberdayakan tenaga kerja asing senilai US$200 (Rp2,8 juta) per orang.

Sebagian besar ditempatkan di bagian timur Rusia, tempat Kim Jong-un dan Vladimir Putin bertatap muka pekan ini.

Lantaran populasi di kawasan itu menyusut, wilayah tersebut kekurangan tenaga kerja sehingga pekerja asal Korut dapat berkiprah.

Akan tetapi, rangkaian sanksi PBB sangat berimbas terhadap pekerja Korut. Tahun lalu kuota untuk 900 pekerja Korut dirilis pemerintah, sangat turun dari tahun-tahun sebelumnya.

Data Kementerian Tenaga Kerja pada 2018 menunjukkan pekerja Korut tersebar di berbagai lokasi di Rusia.

Sebanyak 40% dari semua izin kerja karyawan asal Korut diberikan kepada perusahaan-perusahaan di Moskow dan St Petersburg.

Air Koryo airline planeHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionPesawat maskapai Air Koryo milik Korea Utara.

Di St Petersburg, pekerja konstruksi asal Korut dilaporkan terlibat dalam pembangunan stadion sepak bola untuk Piala Dunia tahun lalu.

Sebuah perusahaan di St Petersburg yang membuat seragam untuk serdadu-serdadu Rusia, BTC Group, memiliki izin memperkerjakan 270 warga Korut pada 2017-meskipun humas perusahaan membantah ada orang Korut yang ditawari pekerjaan.

Pada 2018, BTC mengajukan izin untuk memperkerjakan warga Vietnam, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja.

Kemudian di Karachay-Cherkassia yang terletak di Kaukasus Utara, perusahaan pertanian Yuzhniy mengantongi izin pada 2018 untuk memperkerjakan 150 warga Korut. Mereka dikontrak memanen sayuran guna memasok supermarket.

Lantas di Sverdlovsk, kawasan Ural, ada enam pelatih asal Korut yang bekerja di klub tenis meja sebuah pabrik pada 2017.

Perusahaan-perusahaan yang paling banyak menampung warga Korut di Rusia adalah perusahaan yang dimiliki orang Korut.

Data dari sistem informasi bisnis di Rusia, Spark, menunjukkan terdapat 300 perusahaan semacam itu pada awal 2018.

Lebih dari setengahnya bergerak di bidang konstruksi, seperti perusahaan Enisei di Siberia yang baru-baru ini membangun penjara baru.

Maskapai nasional Korut, Air Koryo, memiliki izin menerbangkan pesawat komersial dari Vladivostok. Ada pula cabang Bank Dagang Asing Korut. Keduanya tidak menanggapi permintaan wawancara BBC pekan ini.

korut
Image captionSebanyak 8.000 pekerja asal Korut tersebar di berbagai tempat di Rusia.

Mayoritas perusahan Korut di Rusia dimiliki perseorangan.<

Itu adalah tanda, kata Andrey Lankov, bahwa betapa bisnis Korut telah terdesentralisasi.

"Kementerian Perdagangan Asing adalah contohnya. Namun, kementerian, departemen, organisasi kecil, dan pengusaha juga bisa memulai bisnis di luar negeri.

"Pemilik sebuah perusahaan swasta bisa seorang pejabat pemerintah, seseorang dari dinas keamanan, atau pengusaha Korea Utara dengan uang dan kenalan yang baik."

Rangkaian sanksi PBB tidak disambut dengan baik oleh perusahaan-perusahaan Korut di Rusia.

Di Vladivostok, perusahaan konstruksi Yav-Stroi pernah menjadi salah satu perusahaan terbesar penampung karyawan asal Korut. Pada 2017, perusahaan itu mengantongi izin memperkerjakan 400 orang Korut.

"Kami tidak bisa berbisnis tanpa migran," kata seorang juru bicara perusahaan yang meminta identitasnya dirahasiakan, kepada BBC setelah sanksi-sanksi diterapkan.

Di Moskow, Klinik Pengobatan Timur pernah memperkerjakan 10 dokter asal Korut. Pada 2018, kuotanya turun menjadi hanya empat orang.

"Jika mereka harus meninggalkan pasien kami, banyak di antaranya adalah anak disabilitas akan kehilangan perawatan," kata direktur klinik saat itu, Natalya Zhukova, setelah sanksi diberlakukan.

Sanksi-sanksi PBB juga mencakup bisnis urunan, namun ada beberapa pengecualian.

Rasonkontrans adalah contohnya. Perusahaan itu merupakan perusahaan Rusia-Korut yang terlibat dalam proyek rel kereta dan pelabuhan di bagian timur Rusia.

Saint PetersburgHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionStadion Saint Petersburg disebut-sebut terwujud berkat kerja sejumlah warga Korut.



Jelas bahwa pejabat-pejabat Rusia ingin rangkaian sanksi terhadap Korut dilonggarkan.

Dalam sebuah pertemuan dengan Menlu Korut di Moskow pada April 2018, Menlu Rusia, Sergey Lavrov, mengatakan kedua pihak telah mendiskusikan cara untuk mendorong hubungan ekonomi tanpa harus mematuhi resolusi PBB.

"Kemungkinannya ada," ujarnya.

Bulan ini, delegasi dari parlemen Rusia bertandang ke Korut dengan tujuan serupa.

"Kami adalah negara tetangga, kami terikat oleh persahabatan dan kemenangan besar dan kami harus membantu satu sama lain," kata anggota parlemen Rusia, Kazbek Taysaev, kepada BBC seusai kunjungan.

"Khususnya karena sanksi-sanksi yang diterapkan terhadap Korut selama 70 tahun terakhir dan sanksi-sanksi yang dikenakan kepada negara kami. Kami adalah pasangan jiwa."

Di Restoran Koryo, Moskow, para pelayan enggan berbicara kepada BBC tentang nasib mereka yang akan datang.

Tapi, para pengunjung yang memburu kuliner Korea Utara mungkin diberitahu agar menikmati santapan selagi bisa.

Reportase tambahan oleh wartawan BBC Rusia: Petr Kozlov dan Anastasia Golubeva.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Korea Utara
Pertemuan Vladimir Putin dan Kim Jong-un Berjanji Meningkatkan Hubungan di Vladivostok
Korea Utara Klaim Uji Coba 'Senjata Baru'
Kim Jong-un Temui Presiden Xi Jinping di Tengah Rencana KTT Kedua Kim-Trump
Korut Mengutuk Sanksi Terbaru AS: 'Ini Kesalahan Kalkulasi Terbesar Trump'
KTT Trump-Kim: Jabat Tangan Kim dan Trump Bersejarah dalam Rentetan Gambar
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat, MUI DIY Sarankan Jokowi Mundur
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Usai Pengumuman Hasil Pemilu Oleh KPU, Pengamat: Keamanan Kondusif
Fahri Hamzah: Rakyat Bakal Melawan Balik Jika Terus Diancam
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
PAN, Gerindra, PKS, dan Berkarya Tolak Teken Hasil Pileg 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
5 Mantan Danjen Kopassus Siap Pimpin Aksi Demo 22 Mei 2019 Mendatang
Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]