Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Presidential Threshold
Persoalan Kepemimpinan Sebabkan Sistem Presidensial tak Efektif
Thursday 28 Jul 2011 13:0

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva (Foto: BeritaHUKUM.com/biz)
JAKARTA-Sistem Presidensial yang tidak berjalan efektif saat ini, bukanlah kesalahan konstitusi. Persoalannya, terdapat pada implementasi UU yang kerap berlebihan dan adanya persoalan kepemimpinan. Demikian dikatakan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dalam acara dialog bertajuk 'Masa Depan Konstitusi Demokratik' yang digelar Seven Strategic Studies, di Jakarta, Kamis (28/7).

Menurut Hamdan, implementasi yang berlebihan itu terjadi pada tingkat pembuatan undang-undang. Hal ini membuat sistem Presidensial tidak berjalan. "Sering kali Presiden dalam pembentukan berbagai hal harus izin DPR. Itu mengikat kaki dan tangan Presiden, tidak sesuai dengan prinsip Presidensial," jelas politisi PBB ini.

Namun, di sisi lain, pelemahan sistem Presidensial ini justru diperlemah oleh eksekutif sendiri, karena menyetujui aturan yang dibuat DPR. "Sebenarnya kekuatan DPR dengan Presiden itu, masing-masing 50 persen. Tapi mengapa eksekutif menyetujui. Kalau Presiden tidak setuju, tidak pernah lahir itu UU," jelasnya.

Seharusnya, lanjut dia, Presiden berani untuk bertindak lebih tegas menolak UU yang mengikat kewenangan Presidensial. "Harus ada keberanian untuk katakan tidak. Itu tidak sesuai dalam sistem Presidensial. Kewenangan Presiden tidak bisa dikurangi, karena membuat Presiden tidak menjadi tegas,"

Di sisi lain, implementasi konstitusi juga tidak berjalan baik, karena belum berjalannya kewibawaan pengadilan. "Kalau ini bermasalah, maka bermasalah pula konstitusi demokrasi. Jika hal ini sampai dibiarkan, dikhawatirkan masyarakat berpikir untuk kembali ke masa otoriter," tutur mantan anggota DPR.(rob)


Share : |

 
Berita Terkait Presidential Threshold
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Seruan Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia, Habib Lutfi: Jaga Persatuan NKRI!
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Menteri Agama terkait Kasus Suap Jual Beli Jabatan
Fahri Hamzah: Pemilu 2019 Makan Korban Hingga Ratusan Jiwa, Akibat Salah Disain Sejak Awal
Dinsos Kaur Mengutus 5 Pendamping Kube Pelatihan ke Bekasi
BPN Prabowo Buka Posko Pengaduan di Jawa Barat
IT BPN: Ada 'Kecurangan Digital' akan Menyamakan Hasil Quick Count dengan Hitungan Manual
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Situng Bermasalah, Bawaslu Surati KPU untuk Berhati-hati karena Sangat Sensitif
Ternyata, Jokowi Kalah Telak di Kompleks Paspampres
Fadli Zon Minta KPU Konsentrasi Pada Pengamanan Suara Rakyat
Jemaah Haji Tak Dibebani Pembiayaan Tambahan BPIH
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]