Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kementerian Pertanian
Pernyataan Menteri Pertanian Tidak Bertanggung Jawab
2017-12-08 10:07:55

Ilustrasi. Keong sawah atau biasa disebut Tutut.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman yang mengatakan daging keong sawah bisa menggantikan komoditas daging bila terjadi kelangkaan, dinilai sebagai tidak bertanggung jawab. Pernyataan tersebut merupakan bentuk ketidakpedulian Kementerian Pertanian terhadap masyarakat.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam interupsinya saat Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12).

Padahal, sesuai amanat UU No.7/2014 tentang Perdagangan, pemerintah wajib menyediakan sebelas komoditas termasuk daging untuk kebutuhan masyarakat, baik jumlah maupun harganya yang terjangkau.

"Ini pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap masyarakat. Sesuai UU No.7/2014 tentang Perdagangan maupun PP No.71/2015 Pasal 1 ayat (3) dikatakan, sebelas komoditas termasuk daging harus disediakan pemerintah, baik harganya harus sesuai keinginan masyarakat dengan semurah-murahnya, barangnya harus cukup, dan harus berkualitas. Pemerintah sudah menyalahi PP maupun UU," tegas anggota F-Gerindra itu.

Dikatakan Bambang, daging merupakan komoditas yang bisa menumbuhkan perekonomian. Daging bisa diolah menjadi beragam sajian makanan yang mahal, lebih mahal daripada harga dagingnya itu sendiri. Misalnya, lanjut Bambang, daging diolah menjadi rendang, soto, rawon, bahkan baso yang sangat disukai masyarakat.

Tanpa ketersediaan daging yang cukup dan murah, masyarakat tidak bisa mengolahnya menjadi beragam olahan yang menarik. Semua olahan daging itu tidak bisa diganti dengan keong sawah. Para pedagang pun sulit berdagang bila daging tak tersedia dengan cukup. "Hampir 15 juta UMKM kita penjual baso. Ini yang harus kita perjuangkan. Daging harus cukup di Indonesia," tandas Bambang lagi.

Sekali lagi, di akhir interupsinya, Bambang menyerukan agar Menteri Pertanian tidak mengeluarkan pernyataan atau kebijakan mengganti daging dengan keong sawah. Pimpinan DPR diharapkan bisa menyampaikan kritik dan seruan ini kepada Menteri Pertanian.(mh/sc/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Kementerian Pertanian
 
Kepala BKP Kementan: Sistem Logistik Ketahanan Pangan Nasional Harus Kita Benahi
 
Menteri Pertanian Janjikan Modal KUR Rp 50 Juta untuk Mahasiswa UNG yang Ingin Bertani
 
Mentan Syahrul Minta Polisi Turut Menjadi Pelopor Kemajuan Pertanian
 
Banyak Bantuan Ayam yang Mati di Kabupaten Boalemo, LSM GERAK akan Laporkan Ke Menteri Pertanian
 
Bantuan Ayam Super di Kabgor Banyak Mati, Distributor Terkesan Lepas Tangan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Din Syamsuddin Ungkap 3 Syarat Pemakzulan Pemimpin
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]