Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Pilkada
Peresmian Masjid Daan Mogot Sebaiknya Ditunda
2017-04-15 10:26:04

Ilustrasi, Prof. DR. M. Din Syamsuddin, MA.(Foto: BHmdb)
Oleh: Prof. Dr. KH. M Din Syamsuddin

UMAT ISLAM tentu berterima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta yg telah membangun sebuah masjid di Jalan Daan Mogot Jakarta.

Namun, rencana pereresmian Masjid Daan Mogot tersebut oleh Presiden Jokowi (dengan melibatkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang diaktifkan kembali) sebaiknya ditunda karena hanya akan mengganggu ketenteraman atau menambah ketegangan dalam masyarakat jelang Pilgub DKI 19 April 2017.

Peresmian masjid pada saat Minggu tenang, apalagi melibatkan salah seorang calon gubernur, tentu akan mengganggu ketenangan masyarakat pemilih yang berseberangan. Bukankah penundaan Pembacaan Tuntutan JPU pada Sidang Penistaan Agama didalihkan pada alasan gangguan ketenteraman? Demi keadilan, seyogyanya alasan yg sama diterapkan pada rencana peresmian masjid pada waktu yg tidak pas.

Begitu pula, acara peresmian itu, yg tentu akan diberitakan secara luas oleh media, akan mempertontonkan dengan kasat mata bahwa Presiden Jokowi tidak netral, bahkan berpihak secara nyata terhadap Paslon No 2 Ahok-Djarot. Hal ini bertentangan dengan pernyataan beliau sendiri berulang kali bahwa tidak berpihak.

Sebenarnya, sebagian rakyat sudah menilai bahwa Presiden Jokowi dari awal sudah tidak netral dan tidak berdiri mengayomi seluruh rakyat. Maka, peresmian masjid, yg apalagi dihadiri oleh Ahok, akan menambah rasa ketidakpercayaan sebagian rakyat, padahal pelaksanaan agenda pembangunan negara dewasa sangat memerlukan dukungan seluruh rakyat.

Untuk itu, rakyat memdambakan keteladanan politik "satunya ucap dan laku". Selama ini sering diucapkan "tidak boleh ada politisasi agama", tp rencana peresmian pada 16 April 2017 tsb tak pelak lagi akan dianggap sebagai bentuk " politisasi agama yg nyata". Mungkin, dgn peresmian masjid tiga hari sebelum Pilgub, diharapkan akan ada efek positif bagi Ahok dari kalangan pemilih Muslim, tapi saya kira mereka sudah cukup cerdas dgn trik-trik politik. Justeru oleh karena itu mereka akan semakin menjauh.

Maka sekali lagi saya mengharapkan agar peresmian itu ditunda setelah Pilkada 19 April 2017. Seharusnya tidak ada masalah kalau ditunda empat hari saja, yakni dilaksanakan pada 20 April 2019.

Selain itu, perlu klarifikasi berita dengan gambar yg beredar luas, khususnya di kalangan umat Islam, bahwa Denah Masjid Daan Mogot itu dari atas berbentuk lambang agama lain (non Islam). Kalau ini benar, maka sebaiknya diperbaiki dulu agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari (yakni akan dianggap sebagai "masjid dhirar" atau "masjid yg membahayakan" karenanya harus dijauhi).

Hanya kearifan dan kenegarawanan yg bisa menampilkan kebijakan yang bijak. Politik dan agama tak terpisahkan, tapi jika pengaitan politik dengan agama secara tidak pas adalah sebuah langkah bablas.

Salam,

Penulis adalah Ketua Dewan Pertimbangan MUI/Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah.(dbs/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Pilkada
Soroti Pembinaan RTRW di Cianjur: Forum Pemerhati Pilkada Jabar Ingatkan ASN untuk Netral
Jelang Pilkada 2018, Polda Diminta Adil
Panglima TNI: Hadapi Pilkada Serentak 2018, Prajurit Harus Netral
LSPI Prediksi Pilkada Sumsel Maksimal Ada 3 Poros Pasangan Calon Gubernur
Stratakindo: Survei Terbaru Peta Jelang Pra-Kwalifikasi Pilkada Sumsel 2018
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka
Panglima TNI: Keberhasilan Tugas Milik Anak Buah, Kegagalan Tanggung Jawab Komandan
BPKH Diharapkan Investasikan Dana Haji untuk Pesawat dan Hotel Jemaah
Kebijakan Bebas Visa Tidak Datangkan Wisatawan Secara Signifikan
Aparat Hukum Diminta Selidiki Dugaan Money Laundering
Polda Metro Jaya dan APPI Menggelar Sarasehan dan Dialog UU No 42/1999 Jaminan Fidusia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda
Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Akhirnya PBB - PKPI - Partai Idaman Lolos Pendaftaran Pemilu 2019
KPK Tidak Temukan Setya Novanto, Tim KPK Terus Cari Setya Novanto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]