Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Narkoba
Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
2017-09-18 13:22:58

Ilustrasi. Pil obat Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah kecolongan terkait penyebaran obat PCC (Paracetamol, Caffein, and Carisoprodol) di Sulawesi Tenggara yang menyebabkan banyak korban dikalangan remaja dan anak-anak.

"Pemerintah kecolongan lagi. Kami meminta BPOM agar lebih bekerja keras sehingga BPOM tidak boleh kecolongan lagi," katanya, Sabtu (16/9).

Untuk itu, BPOM selaku wakil pemerintah dalam pengawasan obat harus bekerja lebih giat lagi. Pimpinan DPR dari FRaksi Demokrat ini mempertanyakan, kenapa hal seperti ini bisa kecolongan lagi? Darimanakah asalnya? Untuk itu dia menegaskan, hal ini harus di usut sampai tuntas.

Tercatat hingga tanggal 14 September 2017, sudah ada 61 orang yang dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Kendari, akibat overdosis PCC. Kebanyakan dari korban ini merupakan siswa SD dan SMP. "Hal ini harus diinvestigasi secara menyeluruh oleh pihak terkait, baik Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, Kementerian Kesehatan dan juga BPOM untuk dapat mengusut tuntas atas beredarnya obat PCC tersebut, sehingga ke depan tidak ada lagi peredaran obat jenis tersebut.

"Ada yang langsung tak sadarkan diri bahkan meninggal setelah mengonsumsi obat itu. Ada yang selamat tapi mentalnya terganggu, BPOM harus bisa mendeteksi secara dini serta melakukan pengawasan maksimal terhadap peredaran obat-obat yang beredar di masyarakat," ungkapnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR Bagian Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini mengatakan, pengusutan harus tuntas, karena efek dari pada obat tersebut sangat berbahaya hingga membuat orang menjadi tidak sadar, dan seperti orang yang tidak waras.. "Saya juga inginkan para korban dapat segara mendapatkan penanganan medis secara serius dan maksimal agar bisa sembuh total," tutup Agus.

Aktor intelektual maupun pelaku lapangan pengedar obat Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC) harus segera diungkap, agar korban jiwa tak terus berjatuhan. Pemerintah dan kepolisian perlu melokalisir sekaligus memberi perhatian khusus atas masalah ini. BPOM jadi sorotan.

"Saya menilai, ini bukan peristiwa biasa, karena merujuk banyaknya korban yang berjatuhan dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam kasus ini tampak sekali, mandulnya peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran obat-obatan di tengah masyarakat. Berkali-kali saya sampaikan di forun resmi Raker Komisi IX DPR dengan BPOM tentang pentingnya uji pre-market," Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Senin (18/9).

Faktanya, sambung politisi PPP ini, BPOM tidak memiliki uji klinis atas obat yang beredar. BPOM hanya mengecek dokumen saja. Tradisi seperti ini harus diubah. Peran BPOM harus dipastikan hadir mulai dari hulu produksi obat hingga hilir ke konsumen. Mekanisme Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang disusun oleh BPOM mestinya tidak hanya di atas kertas berupa aturan saja, namun BPOM harus memastikan implementasi di lapangan.

"Jalur mata rantai distribusi obat-obatan dari produsen hingga konsumen harus benar-benar diawasi dengan ketat," harap Okky. PCC yang beredar di Kendari merupakan produk impor. Oleh karenanya, BPOM harus bekerja sama dengan Bea Cukai untuk memastikan obat yang masuk ke Tanah Air aman dikonsumsi masyarakat. Ini pelajaran penting bagi pemerintah untuk memproteksi kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat.

"Harus ada road map dalam penanganan masalah seperti yang terjadi dalam kasus PCC ini. Salah satu yang paling menonjol dalam kasus PCC ini, lemahnya peran dan fugsi BPOM. Pemerintah harus punya langkah konkret dengan memaksimalkan BPOM sebagai lembaga yang kuat secara fungsi dan peran untuk pengawasan terhadap makanan dan obat-obatan. Ini menyangkut masa depan negeri," tutup Okky.(mh/chas,mp/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Narkoba
Berkas Kasus Narkoba Artis Pretty Asmara Telah Dinyatakan P-21 oleh Kejati DKI Jakarta
Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan
Polda Metro Jaya Berhasil Tangkap Kurir 252,5 Kg Ganja di Karawang
BNN dan Bea Cukai Amankan 137 Kg Sabu dan 42.500 Butir Ekstasi di Laut
Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri
Serangan Bom Bunuh Diri di Dua Masjid Afghanistan, Sudah 60 Orang Tewas
Bakamla RI Jaga Keutuhan NKRI Bersama Rakyat
Demo Mahasiswa di Depan Istana Berakhir Ricuh, 9 Orang Diamankan
Sejarawan A B Kusuma Sayangkan Sulit Mengakses Arsip Otentik di Arsip Nasional/ ANRI
Pemerintah Jangan Gegabah Mewajibkan E-Toll
Untitled Document

  Berita Utama >
   
3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri
Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1
Waspadai Gagal Bayar Pembangunan Infrastruktur dengan Utang
Pengusaha Batubara Melapor ke Propam, Diduga Diperas Oknum Penyidik Polri
Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi
Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]