Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Oleh : Ir. H. Said Iqbal, M.E
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Mengkhianati Amanat UU SJSN dan UU BPJS!
Sunday 24 Mar 2013 03:49:47

Ilustrasi
Pada 23 Januari 2013, akhirnya Pemerintah telah mensahkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan Presiden (perpres) ini terlihat sangat istimewa dan begitu dinantikan oleh seluruh Rakyat Indonesia, mengingat Perpres ini mengatur teknis implementasi 245 juta Rakyat Indonesia untuk bisa memperoleh akses jaminan kesehatan, seluruh penyakit, seumur hidup.

Namun sangat disayangkan, lahirnya Perpres ini sungguh tidak diawali dengan itikad baik dari Pemerintah, terbukti dari minimnya upaya Pemerintah untuk melibatkan organisasi yang mewakili representasi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan memberikan masukan.

Mengingat pentingnya PerPres ini, maka Lembaga Kajian Perburuhan “ElKaPe” bekerja sama dengan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya yang didukung oleh BPJS Watch, menyelenggarakan round discussion dengan topic “Kajian Akademik Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan PP 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan terhadap UU SJSN dan UU BPJS”, bertempat di Universitas Katolik Atma Jaya, Senin, 18 Februari 2013, yang dihadiri oleh Prof. Hasbullah Thabrany (Guru Besar Fakultas Ilmu Kesehatan UI); Surya Chandra Surapaty (Wakil Ketua Pansus RUU BPJS); Said Iqbal (Majelis Pekerja Buruh Indonesia/Sekjen KAJS); Indra Munaswar (BPJS Watch), Dosen Unika Atma Jaya, dan mahasiswa.

Hasil round discussion ini menghasilkan kesimpulan bahwa Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan telah mengkhianati amanat UU SJSN dan UU BPJS. Kesimpulan ini didasari oleh beberapa hal yang diatur oleh PerPres sebagai berikut:

1. Badan hukum BPJS Kesehatan bukan badan hukum publik seperti diamanatkan pasal 7 UU BPJS. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan multitafsir, sehingga bisa berdampak pada pola implementasi dari BPJS itu sendiri. Apabila badan hukum publik, BPJS Kesehatan harus bersifat “not for Profit”, artinya BPJS Kesehatan boleh mengambil profit, namun profit tersebut harus dikembalikan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dengan tidak disebutkannya secara eksplisit tentang badan hukum dari BPJS Kesehatan, dikhawatirkan aka nada interpretasi bahwa badan hukum dati BPJS Kesehatan adalah PT, yang artinya akan berorientasi pada profit semata. Perpres ini telah nyata mengkhianati amanat UU BPJS, dan khususnya kaum buruh yang telah konsisten mengawal reformasi Jaminan Sosial di Indonesia.

2. Kepersertaan bertahap hingga 2019. Ketentuan ini sejatinya adalah perampokan Negara terhadap hak konstitutsional rakyat! Sejatinya UU BPJS telah memerintahkan pada 1 Januari 14 seluruh rakyat Indonesia sudah harus mendapatkan Jaminan kesehatan, bukan di tahun 2019 seperti mau pemerintah. Sadar bahwa perlu waktu untuk memperluas kepesertaan dan meningkatkan infrastruktur, maka DPR sudah memberikan kelonggaran waktu selama 2 tahun kepada pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatunya, agar pada 1 januari 2014 seluruh rakyat sudah bisa menerima manfaat jaminan kesehatan. Namun melalui perPres ini, amanat tersebut kembali mau dikhianati! Dengan berlakunya “Universal Healthcare pada tahun 2019” sama saja pemerintah terus membiarkan Rakyat nya meninggal satu persatu karena tidak mampu meng-akses biaya kesehatan karena belum dicover oleh BPJS Kesehatan.

Sebagai langkah alternatif KAJS dan BPJS Watch mengusulkan untuk pertama kali Pemerintah menanggung biaya Jaminan Kesehatan seluruh Rakyat Indonesia agar seluruh penduduk terjamin. Kemudia secara perlahan mulai melakukan sosialisasi untuk iuran. Sebab jika upaya pentahapan dilakukan akan terus ada sektor atau kelompok masyarakat yang tidak akan pernah tercover, sebagaimana terjadi di Vietnam yang mana sektor informail tidak pernah tercover secara menyeluruh.

3. Terkait pemberian rentang waktu 5 tahun oleh Pemerintah untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia, diduga tidak terlepas dari dugaan intervensi pihak asuransi swasta. Padahal dengan ketentuan ini sungguh dapat mengancam hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan akses jaminan kesehatan. Contoh, bagi pekerja yang menerima manfaat jaminan kesehatan dari asuransi swasta, apabila terkena PHK maka dirinya secara otomotis tidak akan menerima lagi. Sedangkan apabila pekerja tersebut terdaftar sebgai peserta BPJS Kesehatan, dirinya masih akan mendapatkan manfaat jaminan kesehatan dari BPJS sampai dengan waktu 6 bulan.

4. Menyangkut point 2 diatas, itikad tidak baik Pemerintah kembali terlihat dengan ditetapkannya masa berlaku dari Perpres ini. Pasal 47 dari PerPres ini mengatur bahwa PerPres mulai berlaku pada 1 Januari 2014. Hal ini berarti upaya apapun yang dapat dilakukan oleh PT ASKES maupun PT Jamsostek untuk bisa ber-transformasi dan meng-upayakan perluasan kepesertaan agar pada 1 Januari 2014 seluruh Rakyat Indonesia sudah bisa terjamin akan menjadi terhambat. Meskipun PerPres ini sudah disahkan pada 23 Januari 2013, dengan ketentuan tersebut, tidak membuat percepatan persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan khususnya dalam hal perluasan kepesertaan bisa dilaksanakan.

5. Peserta Penerima Bantuan Iuran harus mengacu pada UU Fakir miskin dan tidak mampu, sehingga penduduk yang bekerja dengan penghasilan lebih rendah dari Upah minimum dan terlebih lagi penduduk yang tidak bekerja harus ditanggung Negara! dan bukan melulu ditentukan oleh anggaran atau fiscal oleh Menteri Keuangan yang notabene hanya memikirkan moneter bukan kesejahteraan rakyat.

6. Pelaksanaan anggaran jaminan kesehatan yang diserahkan kepada Menteri Keuangan, dapat menghambat bahkan mereduksi pelaksanaan implementasi jaminan kesehatan. Hal ini disebabkan berdasarkan aturan teknis pelaksanaan anggaran yang kewenangannya diberikan kepada kementerian keuangan, berdampak pada kelebihan penggunaan anggaran PBI, memiliki konsekuensi yakni beralih menjadi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Jika hal ini diberlakukan, tidak bedanya dengan pelaksanaan bantuan social oleh Pemerintah dalam bentuk Jamkesmas. Seharusnya kelebihan anggaran PBI diperuntukkan bagi BPJS Kesehatan sebagai salah satu bagian dari keuntungan yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta.

Said Iqbal selaku Sekjen KAJS menjelaskan, “dengan temuan dan hasil kajian tersebut diatas menunjukkan dugaan adanya upaya dari Pemerintah untuk men-deskreditkan penyelenggaraan jaminan kesehatan, tercermin dari adanya kesengajaan dari Pemerintah untuk tidak tunduk dari aturan yang sudah diatur oleh UU BPJS dan UU SJSN, berupaya meminimalisir kepesertaan, dan pelayanan kesehatan. Sehingga akan memunculkan paradigm negative dari Masyarakat dan berujung pada upaya penghentian sistem jaminan sosial nasional”. Ini adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah sejak awal yang memang sudah tidak setuju dengan reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, KAJS dan BPJS Watch menilai bahwa itikad baik Pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional rakyat dalam bentuk melaksanakan jaminan kesehatan Nasional masih sangat rendah. Bahkan Pemerintah cenderung “merendahkan” peraturan yang sudah diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS melalui keberadaan PerPres 12/2013 dan PP 101/2012, serta berupaya menjadikan pelayanan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan menjadi “inferior”. Untuk itu KAJS menyatakan sikap:

1. Secara tegas MENOLAK Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan PP Nomor 101 Tahun 2013 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan
2. Menuntut Pemerintah untuk segera mengambil langkah REVISI dengan melibatkan Stakeholders khususnya Serikat Pekerja;

3. Apabila hal diatas tidak dilaksanakan oleh Pemerintah, maka KAJS dan MPBI akan melaksanakan MOGOK KERJA NASIONAL Jilid 2, dengan skala yang lebih besar dari MOGOK KERJA NASIONAL tanggal 3 Oktober 2012!

Share : |

 
Berita Terkait Oleh : Ir. H. Said Iqbal, M.E
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
Masjid di Afghanistan Dibom Saat Shalat Jumat, Sedikitnya 62 Orang Tewas
Akbar Tanjung Komentari Sikap Politik Gerindra dan Demokrat Merapat ke Kubu Jokowi
Sulli: Perempuan yang Berani Memberontak terhadap Dunia K-pop
Polda Gelar Doa Bersama untuk Situasi Kamtibmas di Gorontalo
Polda Gorontalo Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]