Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Afghanistan
Perang Afghanistan: AS Sepakat Tarik 5.400 Pasukan pada Perjanjian dengan Taliban
2019-09-04 10:17:40

Penarikan pasukan militer AS dari Afghanistan.(Foto: Istimewa)
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Amerika Serikat akan menarik 5.400 tentara dari Afghanistan dalam waktu 20 minggu ke depan sebagai bagian dari kesepakatan "secara prinsip" dengan kelompok milisi Taliban, kata juru runding Washington.

Zalmay Khalilzad pertama kali mengungkap perincian kesepakatan yang sudah lama ditunggu-tunggu itu dalam sebuah wawancara televisi setelah memberi pengarahan kepada para pemimpin Afghanistan tentang perjanjian tersebut.

Namun ia mengatakan persetujuan akhir tetap ada di tangan Presiden AS Donald Trump.

Terjadi ledakan besar di Kabul saat wawancara tersebut ditayangkan. Taliban mengklaim berada di balik serangan itu, yang menewaskan sedikitnya lima warga sipil dan melukai puluhan lainnya. Mereka menyebut pasukan asing adalah sasarannya.

Bom juga menyasar kompleks perumahan warga asing dan Taliban mengatakan ada keterlibatan orang-orang bersenjata.

Serangan tersebut menyoroti kekhawatiran bahwa negosiasi AS dengan Taliban tidak akan mengakhiri kekerasan sehari-hari di Afghanistan dan jatuhnya korban warga sipil.

Kelompok milisi itu kini menguasai paling banyak wilayah sejak invasi AS pada 2001 dan sejauh ini menolak untuk berbicara dengan pemerintah Afghanistan, yang mereka cemooh sebagai boneka Amerika.

Kesepakatan yang dipaparkan oleh Khalilzad dalam wawancara dengan Tolo News adalah hasil dari sembilan putaran perundingan damai yang sebelumnya diadakan di Qatar.

Anggota pasukan keamanan Afghanistan berdiri di depan poster kandidat presiden Afghanistan Ashraf Ghani di Kabul, Afghanistan 2 September 2019.Hak atas fotoREUTERS
Image captionPresiden Ashraf Ghani (dalam gambar) mendapat pengarahan tentang kesepakatan damai AS-Taliban pada hari Senin (02/09).

Sebagai imbalan atas penarikan pasukan AS, Taliban akan memastikan bahwa Afghanistan tidak akan pernah lagi digunakan sebagai pangkalan untuk kelompok-kelompok milisi yang berusaha menyerang AS dan sekutunya.

"Kami telah sepakat bahwa jika kondisinya berjalan sesuai dengan perjanjian, kami akan meninggalkan lima pangkalan yang kami tempati sekarang dalam waktu 135 hari," kata Khalilzad.

AS saat ini menempatkan sekitar 14.000 tentara di Afghanistan.

Seorang juru bicara Taliban mengonfirmasi lewat pesan teks kepada BBC bahwa rincian penarikan pasukan seperti yang diuraikan oleh Khalilzad benar.

Penarikan pasukan yang tersisa akan tergantung pada kondisi, termasuk dimulainya perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban serta gencatan senjata, lapor wartawan BBC Lyse Doucet dari Kabul.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani akan mempelajari kesepakatan itu sebelum memberikan pendapat, kata juru bicaranya Sediq Seddiqqi pada hari Senin (02/09). Dia mengatakan pemerintah masih perlu bukti bahwa Taliban benar-benar berkomitmen pada perdamaian.

Banyak orang di Afghanistan khawatir bahwa kesepakatan AS-Taliban dapat mengikis hak-hak dan kebebasan yang telah mereka dapatkan dengan susah payah.

Kelompok milisi itu menerapkan hukum agama yang ketat dan memperlakukan perempuan secara brutal saat mereka berkuasa dari tahun 1996 hingga 2001.

Mengapa ada perang di Afghanistan?

Perang dimulai ketika AS melancarkan serangan udara satu bulan setelah insiden 11 September 2001 dan setelah Taliban menolak menyerahkan pemimpin mereka, Osama Bin Laden.

AS bergabung dengan koalisi internasional dan Taliban segera digulingkan dari kekuasaan. Namun, mereka berubah menjadi pasukan pemberontak dan terus melancarkan serangan mematikan, menggoyahkan pemerintah Afghanistan berikutnya.

Koalisi internasional mengakhiri misi tempurnya pada tahun 2014, tetap tinggal hanya untuk melatih pasukan Afghanistan. Tapi AS melanjutkan operasi tempurnya sendiri, dengan skala yang lebih kecil, termasuk serangan udara.

Namun Taliban terus mendapatkan momentum dan tahun lalu BBC mendapati bahwa mereka aktif di 70% wilayah Afghanistan.

Hampir 3.500 anggota pasukan koalisi internasional telah tewas di Afghanistan sejak invasi tahun 2001, lebih dari 2.300 di antaranya adalah orang Amerika.

Angka untuk warga sipil, militan dan pasukan pemerintah Afghanistan lebih sulit untuk dihitung.

Dalam laporan Februari 2019, PBB mengatakan bahwa lebih dari 32.000 warga sipil telah tewas. Institut Watson di Universitas Brown mengatakan 58.000 personel keamanan dan 42.000 pejuang oposisi telah tewas.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Afghanistan
Perang Afghanistan: AS Sepakat Tarik 5.400 Pasukan pada Perjanjian dengan Taliban
Menhan AS Mundur, Presiden Trump 'Akan Tarik 7.000 Serdadu' dari Afghanistan
Pengebom Bunuh Diri Sasar Acara Maulid Nabi Muhammad di Kabul, Puluhan Tewas
Bom Bunuh Diri di Kantor Pendaftaran Pemilih Afghanistan, Sedikitnya 57 Tewas
Serangan Bom Bunuh Diri di Dua Masjid Afghanistan, Sudah 60 Orang Tewas
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
Tolak Bantuan DKI Jakarta Atasi Karhutla, Warga Riau Sebut Pemprov Riau Sombong
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]