Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 

Penyusunan Anggaran Masih Dilakukan Tertutup
Saturday 20 Aug 2011 12:59:10

Pidato kenegaraan Presiden dalam menyampaikan nota keuangan (Foto: Istimewa)
JAKARTA-Proses penganggaran masih dilakukan secara tertutup. Bahkan, cenderung bersifat oligarki dan tidak jelas peruntukannya. Alokasi anggaran untuk kementerian serta lembaga negara juga masih dipertanyakan dampak positifnya.

"Mulai dari perencanaan, RKP dan Rakerbangnas hanya mengundang orang, tapi tidak pernah ada proses pembahasan yang serius. Ketika masyarakat ingin memberikan masukan draf penganggaran, itu tidak bisa diakses," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (20/8).

Pada kesempatan yang sama, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah dan DPR dinilai sama-sama bertanggung jawab menyangkut penganggaran. Pada proses penganggaran, mereka lupa dengan persoalan substansial kebutuhan rakyat, tapi malah larut dalam kerutinan.

"Saya ini terkadang susah membedakan antara pemerintah dan DPR karena mereka sama kok, pemerintah mengajukan, mereka DPR yang menyetujui. Sama-sama bertanggung jawab," ujar Andrinof Chaniago.

Dia mencontohkan, persoalan yang selalu muncul adalah menyangkut arus mudik dan balik lebaran. Salah satunya adalah, sering terjadi kerusakan kapal laut yang menyebabkan terganggunya lalu lintas penyeberangan melalui jalur laut.

"Selama ini kan kita selalu beli kapal bekas, kenapa sih anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak dialokasikan porsi 50 persen untuk beli kapal baru sehingga penyeberangan itu lancar. Tapi ketika mau menyusun APBN itu mereka lupa."

Menurut dia, alokasi anggaran untuk birokrasi selalu meningkat, khususnya menyangkut belanja aparat. Sementara, produktivitas birokrasi selama ini tidak pernah ada peningkatan. "Tapi kan tidak pernah mau dievaluasi dan ditingkatan bagaimana strategi mencari terobosan untuk perbaikan itu. Nah ini bagaimana mau menjadi lebih baik," pungkasnya.

Sementara Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo berharap, ada proses dialog yang transparan dan membuka peluang masukan dari masyarakat dalam proses pembahasan di DPR. "Kalau dikatakan kurang transparan memang perlu ada catatan kaki. Itu memang seharusnya mulai dari RKA KL," tandasnya.(jpc/rob)

Share : |

 
Berita Terkait
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]