Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Pendidikan
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
2020-07-09 15:05:09

Acara pelimpahan LHP KPK terkait kasus dugaan gratifikasi Tunjangan Hari Raya (THR) Rektor UNJ oleh Dirreskrimsus Polda Metro kepada Plt.Irjen Kemendikbud RI Chatarina Muliana Girsang, disaksikan Kabid Humas PMJ Kombes Pol Yusri Yunus dan pejabat UNJ.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menghentikan proses tahapan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilakukan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada pegawai Kemendikbud RI. Sebelumnya, Polisi menyelidiki kasus tersebut setelah menerima pelimpahan dari KPK.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat PMJ Kombes Pol Yusri Yunus, pihaknya menarik kesimpulan tidak menemukan suatu peristiwa tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

"Berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari penyelidikan hasil limpahan KPK, penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimum Polda Metro Jaya tidak menemukan suatu peristiwa tindak pidana korupsi," kata Yusri dalam konferensi pers, didampingi Plt.Irjen Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang, Dirreskrimsus PMJ Kombes Pol Roma Hutajulu, dan pejabat KPK, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/7).

Yusri mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut. Selain itu, sudah ada 44 orang yang diperiksa sebagai saksi, termasuk 2 saksi ahli pidana. Yusri juga menyebut pihaknya telah menggelar rekonstruksi.

Berdasarkan keterangan saksi ahli, lanjut Yusri, perbuatan pidana dalam peristiwa itu tidak sempurna dan tidak masuk dalam unsur-unsur yang dipersangkakan.

"Dengan tidak ditemukannya peristiwa korupsi, maka penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus melakukan penghentian penyelidikan dalam rangka kepastian hukum," jelas Yusri.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roma Hutajulu menjelaskan, proses penyelidikan yang dilakukan polisi sudah dilakukan sejak polisi menerima limpahan laporan hasil penyelidikan KPK pada Mei 2020 lalu. Dalam kasus itu, polisi sudah memeriksa 44 saksi, termasuk ahli, CCTV, dan melakukan rekonstruksi di dua lokasi, yakni di UNJ dan Kemendikbud.

"Sebagian dari dana tersebut memang diserahkan tapi setelah kami cek dan rekonstruksi itu semua tanpa sepengetahuan penerima dan pemberi pun merasa itu bagian sukarela," imbuhnya.

Dalam pelimpahan kasus tersebut, dihadiri Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dan Plt Irjen Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang di Polda Metro Jaya pada Kamis (9/7).

Seperti diberitakan, OTT terhadap pegawai Kemendikbud berawal dari bantuan dan informasi Inspektorat Jenderal Kemendikbud kepada KPK perihal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga tunjangan hari raya (THR) dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud

Kemudian KPK bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbud melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tentang dugaan pungli THR Lebaran 2020 lalu. Ada sekitar 7 orang yang terkena OTT, baik dari pihak UNJ maupun Kemendikbud. Lantas, KPK melimpahkan perkara tersebut ke Polda Metro Jaya.(bh/amp)


 
Berita Terkait Pendidikan
 
Bantu Masyarakat Kurang Mampu, Partai Emas Hadirkan Sekolah Online
 
Murid-Murid Tak Punya Handphone Kepsek PAUD SAAJA Minta Kadisdik Turun Kelapangan
 
Ali Zamroni: Kebijakan POP Kemendikbud Bikin Gaduh
 
Anggota DPR Dukung Sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI Mundur dari POP Kemendikbud
 
Dunia Pendidikan Berkabung, Uang Rakyat Mengalir Ke Konglomerat, Mendikbud Lecehkan NU Dan Muhammadiyah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bamsoet Ajak AHY Gotong Royong Atasi Persoalan Bangsa
Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?
Vaksin Covid-19 Harus Gratis
Anggota DPR Ingatkan Proses PHK Harus Sesuai UU Ketenagakerjaan
Pembobolan ATM Marak Terjadi, Anggota DPR Imbau Masyarakat Lebih Waspada
Bantu Masyarakat Kurang Mampu, Partai Emas Hadirkan Sekolah Online
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?
Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)
Besok!! Ganjil Genap Kembali Berlaku, Polda Metro: Penindakan atau Tilang Mulai 6 Agustus 2020
Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia
Polri Berhasil Gagalkan Peredaran 200 Kg Sabu Jaringan Internasional
Anggota DPR Dukung Sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI Mundur dari POP Kemendikbud
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]