Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
Penunjukan Jenderal Aktif Polri Jadi Plt Gubernur Mengarah Kecurangan Pilkada
2018-01-27 01:50:48

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Fadli Zon (F-Gerindra).(Foto: Runi/Iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Polhukkam, Fadli Zon mempertanyakan usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menjadikan dua Jenderal aktif Polri mengisi posisi penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Pasalnya, hal itu akan mengarah pada kecurangan.

"Penunjukan dua Jenderal aktif Polri akan mengarah pada kecurangan dalam Pilkada dengan mengerahkan mesin birokrasi dan sebagainya. Karena orang yang ditunjuk itu tidak ada kaitannya atau orang yang tidak lazim. Jadi saya kira ini harus ditolak," ujar Fadli kepada Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (25/1).

Dilanjutkan politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini, jika usulan Mendagri itu atas pertimbangan keamanan daerah dalam Pilkada, hal itu bukan ranah Gubernur. Namun ranah kepolisian sebagai penegak hukum. Sehingga usulan Mendagri tersebut harus direvisi.

"Itu kan urusan polisi, bukan urusan Penjabat Gubernur. Saya kira logikanya harus diselaraskan ya, bahwa untuk pengamanan itu bukan urusan Plt Gubernur. Plt Gubernur untuk menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini Mendagri harus dikritik dan harus revisi usulan itu," tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria yang mengatakan kekhawatirannya akan persepsi negatif dari publik jika Jenderal Polisi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur. Karena, tugas utama Polri menjaga keamanan, bukan mengurusi pemerintahan. Sehingga ia menilai, agar Mendagri tak usah mengambil Pj Gubernur dari polisi dan militer.

"Lebih baik pejabat PNS saja yang ditunjuk menjadi Pj Gubernur. Di lingkungan Pemda kan banyak Eselon I, atau bisa dari Kementerian lain kalau memang diperlukan. Jadi jangan dari polisi," tegas Riza.

Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua Jenderal Polisi Irjen M. Iriawan yang saat ini menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi untuk ditunjuk sebagai (Pj) Gubernur Jawa Barat, dan Kadiv Propam Polri Irjen, Martuani Sormin menjadi (Pj) Gubernur Sumatera Utara. Keduanya akan mengisi posisi gubernur setelah masa jabatan Ahmad Heryawan dan Tengku Erry selesai.

Hal itupun disampaikan Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul kepada wartawan, yang mengatakan bahwa dalam pengarahannya, Wakapolri menyampaikan ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua wilayah provinsi, yaitu Jawa Barat dan Sumatera Utara.(ayu/sf/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Pilkada
Ketum Solidaritas Alumni 212 NKRI Siap Mendukung Kemenangan Paslon No 1 Eramas
Suksesi Pemilukada Kota Gorontalo, Nurhadi: Pesta Rakyat Harus Aman dan Kondusif
Padil Karsoma Siap Memimpin Purwakarta dengan Transparan dan Bersih dari Korupsi
Mendagri Diimbau Urungkan Penunjukan Polisi Menjadi Pj Gubernur
Rencana Dua Jenderal Polisi Jadi Ptl Gubernur, Bisa Timbulkan Kecemburuan TNI
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mediasi PBB dengan KPU Gagal, PBB Lakukan Perlawanan sebagai Bentuk Kezaliman
Panglima TNI: Soliditas TNI dan Polri Demi NKRI
Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur'
TNI Gadungan Ditangkap karena Tipu Gadis Jutaan Rupiah
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Forum Jurnalis Muslim Bakal Latih Relawan MRI se-Indonesia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]