Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Capim KPK
Penolakan DPR Terhadap Capim KPK Hanya Wacana
Monday 05 Sep 2011 16:18:19

Gedung KPK (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penolakan Komisi III DPR terhadap hasil seleksi calon pimpinan KPK tidak akan terealisasi. Pernyataan yang dilontarkan rekan-rekannya di komisi yang membidangi hukum, HAM, dan perundangan itu hanyalah sebatas wacana

“Penolakan dari sebagian rekan-rekan anggota Komisi III terhadap hasil pansel yang hanya merekomendasikan 8 orang, bukan 10 orang, saya kira hanya wacana saja. Tidak akan sungguh-sungguh dilaksanakan,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat di Jakarta, Senin (5/9).

Menurut dia, keputusan yang diambil pansel sebelumnya memiliki landasan hokum, yakni putusan MK yang memperpanjang masa jabatan Ketua KPK saat ini Busyro Muqoddas menjadi empat tahun. “Setelah keluar putusan MK tiga bulan lalu, tidak ada alasan kuat bagi Komisi III untuk ngotot menolak jumlah delapan orang ang direkomendasikan pansel,” tuturnya.

Masa jabatan sebagai ketua KPK, lanjut dia, apakah masih dipegang Busyro atau diserahkan pada salah satu komisioner terpilih yang baru, akan diputuskan kemudian. Tapi seharusnya, sebagai Komisi yang membidangi hukum, seharusnya Komisi III menjadi contoh dalam melaksanakan sistem yang berlaku dengan menghargai putusan MK.

Pendapat serupa disampaikan penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Menurutnya, penolakan delapan nama yang disodorkan panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK oleh DPR, hanyalah wacana. DPR harus melihat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tidak dapat diganggu gugat. "Putusan MK itu sudah final dan mengikat, tak bisa diutak-atik DPR,” jelasnya.

Namun, Abdullah enggan menanggapi lebih jauh perihal uji kelayakan dan kepatutan di komisi III DPR membidangi hukum. Sebab, menurut dia, sebagai calon dirinya tidak akan mencampuri urusan internal gedung parlemen.

Sebelumnya diberitakan, DPR bakal menolak delapan nama calon pimpinan KPK yang sudah diajukan pemerintah. Pemerintah diminta mengajukan sepuluh nama untuk mengisi tampuk pimpinan KPK. MK telah menetapkan masa jabatan Ketua KPK Busyro Muqoddas adalah empat tahun sekaligus menganulir penetapan DPR RI. Penetapan DPR sebelumnya menyebut masa jabatan Busyro berlaku satu tahun karena mengisi sisa masa jabatan Antasari Azhar, ketua KPK sebelumnya.

Dengan begitu, Pansel KPK lantas mengirim delapan nama calon pimpinan KPK untuk kemudian disaring menjadi empat nama oleh DPR. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan pengajuan calon sebanyak dua kali jumlah pimpinan KPK.(mic/rob/spr)

Share : |

 
Berita Terkait Capim KPK
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]