Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Buruh
Pengusaha Asing Kabur dan Ribuan Pekerja Tidak Dibayar Upahnya, Dimana Tanggung Jawab Pemerintah?
2019-01-24 10:47:30

Presiden DPP ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat, SE.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan keprihatinannya atas tidak menentunya nasib ribuan pekerja PT Selaras Kausa Buasa (PT SKB) yang ditinggal kabur oleh pengusahanya.

Presiden DPP ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat, SE mengemukakan bahwa, "berdasarkan data yang ada, terdapat sekitar 3.000 pekerja PT SKB yang sejak bulan Agustus dan Oktober 2018 yang hingga saat ini upahnya dan iuran BPJS-nya belum dibayarkan oleh perusahaan, sementara pengusahanya yang berasal dari Korea Selatan telah "kabur" entah kemana," ungkap Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia, dalam rillis pers pada media di Jakarta pada, Rabu (23/1).

Adapun perusahaan Korea Selatan yang beralamat di Jalan Caringin Bojong Menteng Bekasi tersebut telah meninggalkan berbagai permasalahan ketenagakerjaan. Perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sekitar 1.000 pekerja di bulan September 2018 tanpa membayarkan hak-hak normatifnya.

Kaburnya pengusaha asing ini juga dibarengi dengan berhentinya produksi sejak bulan Oktober 2018, atas dasar itulah keprihatinan ini disampaikan Mirah Sumirat.

Mirah Sumirat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat guna menyelesaikan permasalahan ini, antara lain:

1. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib proaktif untuk menyelesaikan persoalan PT SKB secara cepat dan memastikan seluruh pekerja PT SKB mendapatkan gajinya kembali.

2. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan BKPM atau yang bertanggung jawab mengurus investasi penanaman modal asing di Indonesia, bersama pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk bekerja sama dengan pihak interpol pemerintah Korea Selatan guna memburu Direktur PT SKB dan memprosesnya secara hukum pidana serta mengganti kerugian atas dugaan perbuatan yang menggelapkan uang pekerja PT SKB. Seluruh pihak manajemen yang terlibat dalam dugaan penggelapan dana pekerja PT SKB harus segera ditangkap dan diproses hukum.

Presiden DPP ASPEK Indonesia juga turut menekankan perlunya Pemerintah meninjau ulang kerja sama investasi antara Indonesia dengan Korea Selatan yang tidak profesional serta merugikan kepentingan bangsa dan merendahkan harkat martabat rakyat Indonesia.

Sementara, Sabda Pranawa Djati, SH Sekretaris Jenderal Aspek Indonesia memberikan tambahan, bahwa hingga saat ini ribuan pekerja PT SKB masih bertahan di lingkungan perusahaan dengan mendirikan Posko yang dijaga secara bergiliran, dengan menerapkan sistem shift 1 hingga shift 3.

"Tujuan didirikannya Posko adalah untuk menjaga aset perusahaan yang masih tersisa, yang diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi dalam proses penyelesaian hak-hak normatif pekerja PT SKB," ujarnya

"Fakta ketenagakerjaan ini semakin membuktikan bahwa PHK massal di Indonesia bukanlah isapan jempol belaka. Masih banyaknya pelanggaran hak-hak normatif pekerja juga membuktikan masih lemahnya fungsi pengawasan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," pungkas Sekjen Aspek Indonesia.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Buruh
 
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
 
Gerindra dan Buruh Sama-Sama Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat
 
Pengusaha Asing Kabur dan Ribuan Pekerja Tidak Dibayar Upahnya, Dimana Tanggung Jawab Pemerintah?
 
Dialog Tripartit Koalisi Buruh Jakarta Bahas Kartu Pekerja
 
Jika Betul Terealisasi dengan Baik, FBTPI-KPBI Dukung Kartu Pekerja
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Indonesia Diminta Tetapkan Organisasi Papua Merdeka, OPM sebagai Teroris
Susanti Agustina: Pengacara Keluarga Korban Pesawat Jatuh
Raffi Ahmad akan Jalani Sidang Perdana 27 Januari 2021 di PN Depok
Joe Biden Umumkan Paket Stimulus Ekonomi AS termasuk Tunjangan Rp20 Juta Per Warga
Azis Syamsuddin Imbau Jadikan Pemberhentian Ketua KPU Sebagai Evaluasi
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
Untitled Document

  Berita Utama >
   
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
Syekh Ali Jaber Wafat, Sempat Berjuang Lawan Covid-19 Hingga Hasilnya Negatif dan Lalu Masuk ICU
Haedar Nashir: Waspada Terhadap Covid-19 adalah Bentuk Ketaqwaan
SBY Minta Pemerintah Kendalikan Defisit APBN, Jangan Berlindung di Balik UU
Diviralkan dr Tirta dan Dilaporkan PT BF, 3 Pemalsu Hasil Swab PCR Covid-19 Ini Akhirnya Dibekuk Polisi
Polri: Densus 88 Tembak Mati 2 Terduga Teroris di Makassar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]