Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Narkoba
Pengendali 1,6 Kg Sabu dari Lapas Samarinda Dituntut 18 Tahun Penjara
2019-04-12 10:19:03

Terdakwa M Hasan Faturahman, dkk saat setelah diamankan Polisi (31/8/2018) lalu.(Foto: Istimewa)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Tersangka M Hasan Faturahman alias Emon Bin Joko Suwarno (27), warga Kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Narapidana (NAPI) Lapas Kelas IIA Samarinda diduga kuat sebagai pengendali peredaran 1,6 kg dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ridhayani Natsir dengan tuntutan 18 tahun penjara.

Hal tersebut dikatakan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Samarinda, Jaksa Suardi sebagai Jaksa pertama dalam perkara tersebut kepada pewarta BeritaHUKUM.com di kantor Kejari Samarinda pada, Selasa (9/4).

Menurut Jaksa Suardi terdakwa Emon pengendali sabu asal Malaysia dalam Lapas Samarinda yang diamankan pihak kepilisian (31/8/2018) lalu dalam persidangan
mengakui mengendalikan peredaran 1,6 kilogram sabu itu, dari Nunukan, saat dia berada di penjara. Telepon selular, jadi alat komunikasinya dari bilik penjara, untuk mengarahkan kurir hingga sampai di Samarinda.

Dalam sidang yang digelar pertengan Maret lalu, JPU meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk memutuskan terdakwa Muhammad Hasan Fathurrahman alias Emon bin Joko Suwarno bersalah telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum Jaksa meminta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hasan Fathurrahman alias Emon bin Joko Sumarno dengan pidana penjara selama 18 tahun penjara.

"Selain dituntut 18 tahun penjara, terdakwa juga di denda sebesar Rp 1 Milyar dengan Subsider 6 bulan penjara," terang Jaksa Ridhayani Natsir didampingi Jaksa Suardi dalam tuntutannya.

Jaksa Suardi juga mengatakan bahwa, tuntutan 18 tahun yang diajukan JPU, oleh majelis hakim dalam amar putusannya dalam sidang yang digelar pada, Rabu (27/4) menjatukan vonis terhadap terdakwa Emon pengendali sabu dalam Lapas Samarinda sesasi tuntutan JPU yaitu 18 tahun penjara dan denda Rp 1 Milyar, Subsider 6 bulan penjara.

"Putusan Majelis Hakim PN Samarinda sama dengan tuntutan Jaksa, 18 tahun penjara dan denda Rp 1 Milyar dan Subsider 6 bulan penjara," ujar Jaksa Suardi.(bh/gaj)


 
Berita Terkait Narkoba
 
Seminggu Reskoba Polres Kukar Amankan 6 Pelaku Kejahatan Narkoba
 
Dawiyah Zaida Kecewa Suami di Hukum 5 Tahun Tersangkut Perkara Narkotika
 
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
 
Polisi Ungkap Peredaran Tembakau Gorila dan Cairan Vape Berbahan Narkotika Hasil Industri Rumahan
 
Operasi Halilintar 2020 Sinergi Polri dan Bea Cukai Berhasil Ungkap Peredaran Narkoba Jaringan Internasional
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang
Komisi VII - Dubes Uni Eropa Bahas 'Renewable Energy'
Bernuansa Politis, 16 Juli Ini KSBSI Tidak Akan Demonstrasi
Nah! Ashari Taniwan Diduga Dalang Utama Import Besi Siku Berlabel SNI Palsu
Kasus Belum Inkrah, Masinton Pasaribu: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar: Polisi Harus Responsif atas Laporan Santri terhadap Denny Siregar, Jangan Diskriminatif
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]