Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi X
Pengelolaan Pulau oleh Asing, Bentuk Penggadaian Harga Diri Bangsa
2017-01-18 22:27:12

Ilustrasi. Kru kapal ferry saat mengibarkan bendera merah putih.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemerintah yang memberi hak pengelolaan pulau kepada pihak asing dinilai Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra sebagai bentuk menggadaikan harga diri bangsa. Menurutnya, dengan mempersilahkan investor asing mengelola pulau-pulau terpencil di Indonesia bisa memicu persoalan baru apalagi jika pemerintah hanya melihat dari sudut investasi.

"Pemerintah jangan membuka kran pengelolaan pulau ini dari sudut kepentingan investasi tanpa melihat berbagai persoalan yang akan muncul," cetus Sutan, saat ditemui usai memimpin rapat kerja dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1).

Menurut politisi F-Gerindra itu, banyak persoalan yang harus dibenahi ketimbang melelang jengkal demi jengkal tanah air pada pihak asing. Ia meminta Pemerintah fokus menata aspek regulasi, pertahanan, agraria maupun identitas dari pulau terluar Indonesia. Mengingat, dari sekitar 17.000 pulau di Indonesia, 4000 pulau belum memiliki nama.

Dari sisi ini menurutnya hak pengelolaan Indoenesia sudah lemah, karena berdasarkan prosedur United Nation Convention On The Law (UNCLOS) tahun 1982 pulau perlu diberi nama oleh negara dan di daftarkan di PBB.

"Jika pemberian nama itu tidak dilakukan, lalu dengan memberi hak pengelolaan pulau pada asing sama saja dengan mengadaikan pulau tersebut, tanpa memiliki kontrol secara penuh," tegas Sutan.

Sehingga, masih kata Sutan, dari aspek penamaan tersebutlah Indonesia bisa memiliki kontrol penuh pengelolaan asing pada pulau di Tanah Air. "Jangan sampai kita menjadi turis di tanah kita sendiri, karena semua harus bayar dan semua harus izin dari pihak asing yang mengelola," tutup politisi asal dapil Jambi itu.

Mengutip dari beberapa media online nasional, diketahui bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mempersilakan Jepang mengelola dan menamai pulau di Indonesia, jika ingin menggunakannya untuk investasi.

Luhut mengatakan, Jepang meminta ada satu wilayah atau pulau di Indonesia yang bisa digunakan untuk tempat peristirahatan kalangan lansia Jepang. Luhut menyebut, Jepang bahkan berminat untuk menjadikan Pulau Morotai, Sulawesi Utara, sebagai salah satu wilayah sasaran rencana tersebut. Ia juga menawarkan pulau-pulau eksotik lainnya untuk bisa dikelola Jepang, termasuk diberi nama oleh negeri sakura.

Menurut dia, masih ada sekitar 4.000 pulau di Indonesia yang belum memiliki nama. Namun, pemberian nama pulau Indonesia oleh Jepang tidak berarti pemerintah menjual pulau tersebut kepada asing.

"Ini kan ada 4.000 pulau yang belum ada nama, kamu boleh kasih nama. Beri nama 4.000 pulau itu tidak gampang. Yang penting, pulau itu terdaftar dimiliki pemerintah Indonesia," kilah Luhut.(sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Komisi X
KOMISI X DPR Sosialisasikan Revisi UU SSKCKR di Yogyakarta
Anggota Dewan: Pemerintah Daerah Perlu Kembangkan Merek Lokal
Pengelolaan Pulau oleh Asing, Bentuk Penggadaian Harga Diri Bangsa
Komisi X DPR: Dibutuhkan Mekanisme Pengawasan DAK
Pemerintah dan Masyarakat Perlu Awasi Pulau-pulau Dijual ke Orang Asing
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya
Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik
3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP
PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA
Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara
Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]