Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Limbah
Pengelolaan Limbah B3 Harus Sesuai Regulasi
2019-01-17 08:47:29

Anggota Komisi VII DPR RI, Tim Kunjungan Limbah dan Lingkungan saat melakukan Kunjungan Lapangan ke Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat.(Foto: Dep/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh perusahaan harus sesuai dengan regulasi yang ada. Pada umumnya, suatu perusahaan hanya menyalurkan limbah kepada pihak ketiga tanpa melalui tahap pengolahan awal, sehingga berakibat sering terjadinya pelanggaran aturan, yakni pembuangan limbah yang tidak terkontrol.

Aktivitas tambang (emas) sendiri menghasilkan limbah tailing (sisa tambang mineral) yang sangat besar. Dari 1 ton bijih yang diolah emas, yang dihasilkan paling hanya 3 gram emas. Limbahnya bisa dimanfaatkan menjadi beberapa produk material bangunan. Sampai saat ini baru satu perusahaan BUMN, yakni PT. Aneka Tambang UBPE Pongkor yang sudah melakukannya.

Banyak perusahaan yang merasa enggan membuat fasilitas pengelolaan lantaran mereka tidak mau mengikuti proses perizinan yang memang panjang, karena harus melalui beberapa pengujian. Anggota Komisi VII DPR RI Nawafie Saleh mengatakan, sudah saatnya bagi pemerintah untuk mengubah proses panjang dari perizinan itu, mengingat sangat besarnya masalah limbah B3 yang telah terjadi.

"Melalui pembinaan untuk memudahkan proses perizinan serta pengelolaan limbah yang dapat bernilai ekonomi, perusahaan pasti akan tertarik untuk segera menerapkannya. Pengelolaan limbah B3 yang bernilai ekonomi itu bisa menciptakan peluang bisnis baru. Tentu akan bermanfaat untuk perusahaan dan juga diharapkan bermanfaat bagi warga sekitar. Baik dalam hal ekonomi ataupun lingkungan," ujar Nawafie saat Kunjungan Lapangan Komisi VII DPR RI ke Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/1).

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong dengan tegas setiap bidang usaha yang menghasilkan limbah B3 untuk mengelola limbah dengan benar dan memantau distribusi pembuangannya.(dep/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Limbah
Pengelolaan Limbah B3 Harus Sesuai Regulasi
Komisi VII Sesalkan Dampak Lingkungan PLTU PT Indo Bharat Rayon
Sosialisasi Program e-Waste, Dihimbau Tak Buang Limbah Elektronik ke Sungai
Limbah Beracun Itu Mengaliri 'Cai Kahuripan' Sungai Cikijing
Limbah Beracun Ancam Ratusan Juta Orang
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sandiaga Uno Akan Bentuk Unikop
Anggota DPRD Kaur Partai Golkar Akhirnya Dibebaskan, Tidak Terbukti Narkoba
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
Pesan Istri Sandiaga Uno untuk Milenial: Jangan Golput
Insinyur dan Sarjana Teknik ATN/STTN/ISTN Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]