Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Dana Desa
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
2019-07-18 05:51:44

Anggota BAKN DPR RI Sartono (Foto: Kresno/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan Dana Desa, baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan.

"Permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan Dana Desa antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi," kata Anggota BAKN DPR RI Sartono saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Selain itu, tambah politisi Fraksi Partai Demokrat ini, perencanaan Dana Desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa.

Sedangkan permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan Dana Desa, sambung Sartono, antara lain adalah mengenai perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko. hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan.

"Pengawasan belum sepenuhnya mencakup evaluasi atas kesesuaian APB Desa dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa, serta belum termuatnya tindak lanjut perbaikan dalam laporan hasil pengawasan," legislator dapil Jawa Timur VII itu.

Dikatakannya, atas permasalahan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa tersebut, BAKN DPR RI mendorong agar dilakukan optimalisasi peran pemrintah melaluin kementerian terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, melakukan penguatan sinergitas dan sinkronisasi aturan/regulasi memalui Surat Keputusan Bersama serta mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang terintegrasi dengan aplikasi desa lainnya.

Sartono menyatakan, BAKN DPR RI juga mendorong agar pengelolaan dana Desa dapat menjadi perhatian dan bahan pembahasan Komisi II, Komisi V, dan Komisi XI DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas sebagai mitra kerja komisi.

"Dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang baik, diharapkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa dapat tercapai secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, disampaikan bahwa BAKN DPR juga telah melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2018 dengan memberikan perhatian khusus kepada permasalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), piutang, dan alokasi afirmasi Dana Desa.(dep/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Dana Desa
 
Kejari Karo MoU Dengan Para Kades Untuk Melakukan Pendampingan Hukum Terkait Dana Desa
 
LSM SPAK Kantongi Beberapa Masalah Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Gorut
 
Dana BOS dan Dana Desa Jangan Digunakan untuk Tarian Mopobibi
 
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
 
Jaga Desa, Kajari Gunung Mas Tangkap Kades Terduga Korupsi Dana Desa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Iwan Sumule Bahagia Din Syamsuddin Dkk Turut Gugat UU Corona Ke MK
Surat Terbuka dari Chusnul Mariyah Buat Ibu Megawati yang Terhormat
Limbah Padat Harus Dikendalikan
Ketua Komisi VIII DPR: Istilah 'New Normal' Dinilai Tidak Tepat
Ahli Virus China Kabur ke AS: Saya Bersaksi Covid-19 Hasil Persekongkolan Jahat
Bukan Hanya Digeser, Erick Thohir Dan Sri Mulyani Harus Dicopot Kalau Terbukti Bersalah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]