Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Gerakan Anti Korupsi
Pengamat: Strategi Firli Bahuri Membangun Budaya Antikorupsi, Komprehensif dan Sistemik
2022-08-12 18:45:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW) Akbar Hidayatullah mengatakan, kinerja KPK era Firli Bahuri menujukkan hasil meyakinkan dalam upaya membangun budaya antikorupsi. KPK makin solid dalam memberantas korupsi.

"Dulu KPK diragukan bakal ada OTT, namun masih ada, apa yang dicapai Pak Firli terus dilanjutkan," kata Akbar, kepada media, Jum'at (12/8).

Praktisi hukum ini mengatakan, melalui berbagai program yang dijalankan KPK, ia menyebut masyarakat kini semakin sadar serta anti terhadap korupsi.

“Salah satu indikatornya nilai IPAK (indeks perilaku antikorupsi) yang dirilis BPS. Sejak 2019 sampai 2022 konsisten naik, dan ini tidak pernah terjadi di era sebelumnya," ujarnya.

Menurutnya, sejak Firli Cs menahkodai KPK strategi pemberantasan korupsi terlihat komprehensif dan sistemik.

KPK, lanjutnya, tidak hanya fokus pada upaya penindakan melainkan juga pendidikan dan pencegahan yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis.

“Ada puluhan ribu pendidikan formal yang sudah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi, tahun ini saya dengar ditargetkan tidak kurang 53 ribu," ungkap Firli.

Di luar itu, ia juga menilai KPK gencar melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi. Tahun lalu KPK diketahui melakukan sosialisasi terhadap target 16 juta masyarakat yang teredukasi. Sedangkan tahun ini sebanyak 20 juta warga yang jadi target sosialisasi.

“Ini belum lagi pelatihan yang menyasar ribuan tokoh masyarakat ya. Saya lihat memang kelihatan masif di sini," tandasnya.

Akbar mengatakan, sesungguhnya banyak program unggulan KPK era Firli yang penekanannya lebih kepada pembangunan integritas dan budaya antikorupsi. Program tersebut menyasar masyarakat umum dan penyelenggara negara, termasuk partai politik.

Program penguatan antikorupsi bagi penyelenggara negara (PAKU Integritas), misalnya, sudah menyasar sejumlah kementerian dan lembaga. Kemarin, Kamis (11/8), giliran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran Kemendagri diketahui mengikuti program itu di Gedung KPK.

Begitu pula program politik cerdas berintegritas (PCB) yang masih terus bergulir dengan menyasar 20 partai politik peserta pemilu 2019.

“Cuma kan program seperti itu sering dipandang sebelah mata, karena KPK terlanjur diasosiasikan dengan penangkapan atau OTT (operasi tangkap tangan), seolah-olah kalau tidak tangkap pejabat kelas atas, bukan kasus kakap, dianggap tidak kerja,” terangnya.

Padahal, jelas Akbar, membangun integritas dan budaya antikorupsi melalui pendidikan termasuk ke dalam tindakan pencegahan sebagaimana amanat UU KPK.

Ia bahkan berpendapat tindakan pencegahan harusnya lebih diutamakan karena berdampak sistemik di masa mendatang. "Kalau tidak maka sampai kapan pun korupsi sulit dibasmi,” tandasnya.

Sebagai informasi, indeks perilaku antikorupsi (IPAK) selama empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal itu sebagaimana data BPS di mana tahun 2019 nilai IPAK masih di angka 3,70, dari skala 0 sampai 5. Kemudian, tahun 2020 angkanya meningkat 3,84, tahun 2021 menjadi 3,88, dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 3,93. Capaian tersebut sangat positif karena semakin mendekati nilai 5 yang berarti budaya antikorupsi semakin tinggi. Beda halnya jika nilai indeks mendekati angka nol berarti masyarakat permisif terhadap praktik korupsi.(bh/amp)


 
Berita Terkait Gerakan Anti Korupsi
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tindakan Represif Personel TNI terhadap Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang Bakal Diproses Pidana
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Kapolres Malang dan 9 Komandan Brimob Dicopot dari Jabatannya
Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan: 125 Penonton dan 2 Anggota Polisi
Anggota DPR Dorong Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Jujur dan Adil
Ketua KPK Firli Dituduh Jegal Anies, Pengamat: Berlebihan dan Tidak Berdasar!
Firli Bahuri: Bahaya Laten Korupsi Harus Diberantas Sampai ke Akarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA
Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?
Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat
Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000
Kejagung Sita Uang dan Aset Senilai Rp 17 Triliun Kasus Surya Darmadi yang Merugikan Negara Rp 104,1 T
HNW Menyayangkan Melemahnya Program Perlindungan Sosial Pemerintah di Tahun 2023
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]