Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Ganjil Genap
Penegakkan Hukum Kebijakan Ganjil Genap Belum Maksimal Kurangi Kemacetan
2018-10-25 12:48:29

FGD Balitbang Kemenhub di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (25/10).(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Penerapan kebijakan ganjil genap di beberapa wilayah DKI Jakarta terkait lalu lintas tersebut dinilai belum maksimal sebagai upaya dalam mengurangi tingkat kemacetan, khususnya di wilayah Ibukota.

Hal itu disampaikan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Efektivitas Penerapan Kebijakan Ganjil Genap di Wilayah Jabodetabek' yang diadakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (25/10).

"Ganjil genap merupakan kebijakan transisi untuk program permanen. Dari hasil gakkum dalam membangun efek jera belum maksimal," ujar dia.

Dalam hal penerapan ganjil genap ini, pihaknya terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis guna mensukseskan kebijakan tersebut.

"Kebijakan preventif kita ada kegiatan bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat termasuk kampanye keselamatan lalin, lalu kita menempatkan personel ke tempat rawan macet dan kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Sementara, Kepala Balitbang Kemenhub, Sugihardjo menjelaskan kebijakan ganjil genap ini diharapkan menjadi sebuah solusi guna mengatasi kemacetan di wilayah Jabodetabek. Namun saat ini penerapan ganjil genap telah diperluas.

"Kebijakan ganjil genap ini hanya diberlakukan di beberapa ruas jalan utama di wilayah Jakarta dan saat ini penerapan kebijakan ini sudah meluas hingga ke ruas jalan tol dan wilayah penyangga seperti Bekasi dan Tangerang, untuk itu Badan Litbang Perhubungan menyelenggarakan FGD ini," pungkasnya.(bh/mos)


 
Berita Terkait Ganjil Genap
 
Aturan Sistem Ganjil-Genap Mulai Diberlakukan, Pelanggarnya Mulai Ditilang
 
Perluasan Sistem Ganjil Genap Siap Diimplementasikan
 
Perluasan Ganjil Genap Beri Dampak Positif Perbaikan Kualitas Udara
 
Ini 4 Perbedaan Perluasan Sistem Ganjil Genap dengan Kebijakan Sebelumnya
 
Penegakkan Hukum Kebijakan Ganjil Genap Belum Maksimal Kurangi Kemacetan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pesan WNI Yang Ada di Kapal Diamond Princess untuk Jokowi: Kami Juga Indonesia, Pak Presiden
Virus Corona: Industri Penerbangan Internasional Merugi Rp 415 Triliun, Kerugian Terbesar Sejak Satu Dekade Terakhir
Penembakan Massal di Jerman: 'Kami Takut akan Keselamatan Kami. Di Mana Perlindungan" Kata Aktivis Anti-Rasisme
Sambut PON XX 2020 Papua, Polda Metro Jaya Serukan 'Narkoba NO!! Prestasi YES!!
PKS Tolak Rencana Kenaikan Tarif Cukai Pemanis Minuman
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
Polisi: Artis Sinetron Aulia Farhan Ngaku Sudah 6 Bulan Gunakan Sabu dan Pelaku DK Masih Didalami
Uighur China: Ditahan karena Memelihara Janggut, Berjilbab, dan Menjelajah Internet
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba Senilai Total 1,5 Triliun
Mahfud MD Anggap Keliru Sudah Biasa dalam Susun Rancangan UU, PKS: Bahaya
BNN Temukan 1 Ton Ganja Siap Edar di Pool Mobil Truck
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]