Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pilkada
Penegak Hukum Tidak Boleh Diperalat untuk Persaingan Politik Pilkada
2018-01-10 16:37:29

Ilustrasi.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Persaingan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah selalu berpotensi terjadi praktik tidak sehat, berbagai macam cara digunakan lawan politik untuk menjatuhkan pesaingannya. Dari kampanye hitam sampai dengan memperalat aparat pemerintah guna kepentingan politik tentu tidak dibenarkan dalam aturan main berdemokrasi.

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mewanti-wanti agar para penegak hukum jangan sampai diperalat pada momen Pilkada guna menjatuhkan salah satu pasangan calon.

"Harus dihentikan, saya kira yang harus dihindari seperti kata Kapolri jangan sampai aparat penegak hukum dipakai dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan," ujar Zainuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Untuk mangatisipasi cara-cara tidak sehat dalam Pilkada 2018 ini, dia mengatakan saat ini DPR tengah mempersiapkan rapat koordinasi untuk membahas hal tersebut. Nantinya, DPR akan mengundang Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Bawaslu, Mendagri dan KPU untuk rapat bersama. Selain itu, Bawaslu juga harus mengawasi institusi seperti Polri, TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada.

"Saya lagi mempersiapkan kita mengadakan rapat gabungan yang akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR bidang Polhukum Fadli Zon supaya rapat dengan Kapolri, Jaksa Agung, Bawaslu, KPK, Mendagri, KPU dan Komisi II dan III DPR," kata politisi F-PG itu.

Zainudin sepakat imbauan Kapolri bahwa semua proses hukum terkait paslon yang bertarung di Pilkada harus dihentikan. Sebab, dia khawatir para institusi penegak hukum dijadikan alat untuk menjatuhkan pasangan tertentu. Pihaknya meminta proses hukum bagi calon kepala daerah bisa ditunda saat tahapan pilkada berlangsung.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 yang mendukung kebijakan tersebut. Menurut politikus Golkar itu, ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam penyelengaraan Pilkada yang berpotensi menyebabkan kerawanan. Tiga hal tersebut, katanya, harus dihindari agar Pilkada berjalan aman dan damai.

"Kita harus hindari betul isu-isu yang memancing karawanan seperti isu SARA, politik uang dan kampanye hitam di media sosial. Untuk itu, para institusi yang terlibat dalam Pilkada harus meredamkan isu-isu tersebut. Harus banyak mendorong faktor-faktor pendingin, dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama untuk mengimbau supaya Pilkada ini Pilkada damai," katanya.(eko/sf/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Pilkada
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Kampanye Hitam Harus Dihindari dalam Pilkada Serentak
Ini Cara PAN Menangkan Sudirman Said - Ida Fauziyah di Pilkada Jateng
Jelang Pilkada, Pemerintah Wajib Selesaikan E-KTP untuk Hak Pilih
Penegak Hukum Tidak Boleh Diperalat untuk Persaingan Politik Pilkada
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Soliditas TNI-Polri Harus Tetap Dipertahankan
Tiga Pejabat Bank Mandiri Jadi Tersangka Pembobolan Rp 1,47 Triliun
Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar
Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam
Gerindra: Usut Tuntas Penembakan Kader Gerindra Oleh Oknum Brimob
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]