Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pilkada
Penegak Hukum Tidak Boleh Diperalat untuk Persaingan Politik Pilkada
2018-01-10 16:37:29

Ilustrasi.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Persaingan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah selalu berpotensi terjadi praktik tidak sehat, berbagai macam cara digunakan lawan politik untuk menjatuhkan pesaingannya. Dari kampanye hitam sampai dengan memperalat aparat pemerintah guna kepentingan politik tentu tidak dibenarkan dalam aturan main berdemokrasi.

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mewanti-wanti agar para penegak hukum jangan sampai diperalat pada momen Pilkada guna menjatuhkan salah satu pasangan calon.

"Harus dihentikan, saya kira yang harus dihindari seperti kata Kapolri jangan sampai aparat penegak hukum dipakai dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan," ujar Zainuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Untuk mangatisipasi cara-cara tidak sehat dalam Pilkada 2018 ini, dia mengatakan saat ini DPR tengah mempersiapkan rapat koordinasi untuk membahas hal tersebut. Nantinya, DPR akan mengundang Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Bawaslu, Mendagri dan KPU untuk rapat bersama. Selain itu, Bawaslu juga harus mengawasi institusi seperti Polri, TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada.

"Saya lagi mempersiapkan kita mengadakan rapat gabungan yang akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR bidang Polhukum Fadli Zon supaya rapat dengan Kapolri, Jaksa Agung, Bawaslu, KPK, Mendagri, KPU dan Komisi II dan III DPR," kata politisi F-PG itu.

Zainudin sepakat imbauan Kapolri bahwa semua proses hukum terkait paslon yang bertarung di Pilkada harus dihentikan. Sebab, dia khawatir para institusi penegak hukum dijadikan alat untuk menjatuhkan pasangan tertentu. Pihaknya meminta proses hukum bagi calon kepala daerah bisa ditunda saat tahapan pilkada berlangsung.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 yang mendukung kebijakan tersebut. Menurut politikus Golkar itu, ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam penyelengaraan Pilkada yang berpotensi menyebabkan kerawanan. Tiga hal tersebut, katanya, harus dihindari agar Pilkada berjalan aman dan damai.

"Kita harus hindari betul isu-isu yang memancing karawanan seperti isu SARA, politik uang dan kampanye hitam di media sosial. Untuk itu, para institusi yang terlibat dalam Pilkada harus meredamkan isu-isu tersebut. Harus banyak mendorong faktor-faktor pendingin, dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama untuk mengimbau supaya Pilkada ini Pilkada damai," katanya.(eko/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilkada
Kemendagri Yakin Komjen Iriawan Mampu Menjaga Netralitas Pilgub Jabar
Survei dan Simulasi, LSPI: Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah Unggul 54,22 Persen
Survei LSI Menangkan Pasangan No 3 Isran Noor - Hadi Mulyadi Pilgub Kaltim 2018
Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule
Hasil Survey: Edy Rahmayadi - Musa Rahekshah Diprediksi Memenangkan Pilgubsu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Soal Tarif Integrasi Tol JORR Rp 15.000, Ini Penjelasan Kementerian PUPR
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
Rachmawati Soekarnoputri: Jokowi Jauh dari Trisakti, 2019 Harus Ganti Presiden!
TNI Miliki Peran Penting Dalam Sukseskan Program Nasional
Indonesia Kondusif, Ketua DPR Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]