Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
RUU KUHP
Pencantuman Pancasila di RUU KUHP Bentuk Perlindungan terhadap Ideologi Bangsa
2016-10-06 12:59:21

Ilustrasi. Tampak lambang Garuda Pancasila di dalam ruang sidang pada gedung DPR RI Senayan Jakarta,.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III, Taufiqulhadi menilai pencantuman Pancasila dalam RUU KUHP menjadi sebuah bentuk perlindungan terhadap ideologi bangsa yang sudah teruji kesaktiannya. Hal tersebut diungkapkannya dalam RDP (Rapat dengar pendapat) Panja RUU KUHP Komisi III dengan sejumlah ahli hokum dan pakar politik di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta, Rabu (5/10).

"KUHP disusun jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan saat ini ketika ada kesempatan untuk merubah KUHP, maka sebagai negara yang merdeka dengan ideologi Pancasila, tentu ini kesempatan kita untuk melindungi ideologi asli bangsa kita sendiri lewat pasal pelarangan penyebaran ajaran komunisme dan pelarangan penggantian ideology bangsa, Pancasila," jelas Taufiq.

Hal tersebut senada dengan penjelasan Budayawan yang juga peneliti pemikiran dan teori Karl Mark, Franz Magnis Suseno yang mengatakan bahwa meski Komunisme sudah lama hancur seiring dengan runtuhnya tembok berlin dan hancurnya Uni soviet, namun pengalaman buruk sejarah bangsa Indonesia dengan ajaran Komunisme yang memonopoli kekuasaan menjadi sebuah hal yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu perlu diwaspadai.

Hal senada pun diungkapkan oleh Pakar Politik yang juga dosen Pascasarjana UGM, Saafroedin Bahar yang mengungkapkan mencantumkan Pancasila dalam Undang-undang dasar tidak mengurangi keislaman orang Islam. Pancasila juga tidak mengurangi kekatolikan orang Katolik, begitupun dengan yang lain. Sehingga sangat jelas Pancasila menjadi satu-satunya ideologi yang sangat tepat dengan karakteristik bangsa Indonesia yang beranekaragam. Oleh karena itu sudah selayaknyalah Pancasila dimasukan dalam sebuah pasal di Undang-Undang Dasar.

Sementara itu menurut Pakar Hukum, Todung Mulya Lubis pencantuman pasal 219 RUU KUHP yang tengah dibahas Panja KUHP Komisi III DPR RI ini tidak relevan. Ia tidak melihat ada sebab yang rasional karena komunisme sudah tidak ada, sehingga sudah tidak relevan pelarangan penyebaran paham itu melalui media sosial. Dikhawatirkan hal itu malah membatasi orang untuk nonton film atau diskusi.

"Tanpa pasal ini pun ajaran komunisme tidak bisa disebarkan. Sehingga pasal ini sudah tidak relevan untuk dicantumkan," ungkap Todung.

Pasal 219 ayat 1 dalam RUU KUHP disebutkan bahwa setiap orang yang melawan hokum di muka umum dengan lisan, tulisan dan melalui media apaun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/ marxisme-leninisme dengan maksud mengubah atau menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.(Ayu/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait RUU KUHP
RUU KUHP Segera Disahkan oleh DPR
RUU KUHP Tidak untuk Perlemah KPK
Komisi III Minta Pemerintah Konsolidasi Terkait Tipidsus pada RUU KUHP
Pencantuman Pancasila di RUU KUHP Bentuk Perlindungan terhadap Ideologi Bangsa
Komisi III Segera Bahas RUU KUHP
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]