Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Kasus Tanah
Penasihat Hukum Terdakwa Eko Suprayitno dan Dahlan Ajukan Pembelaan Setelah Dituntut 4 dan 5 Tahun Penjara
2018-12-03 08:58:35

Suasana sudang Terdakwa Eko Suprayitno mantan Camat Palaran dan terdakwa Dahlan Talle.(Foto: Istimewa)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Sidang kasus dugaan penggelapan pemalsuan surat tanah dengan Terdakwa Eko Suprayitno yang merupakan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Samarinda dan Dahlan memasuki tahap Pembacaan Pembelaan oleh Penasihat Hukum kedua terdakwa, setelah sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menuntut keduanya selama 4 dan 5 tahun penjara.

Sidang yang di pimpin Ketua Majelis Hakim Hongkun Otto, SH pada, Kamis (30/11), dalam pembelaan yang dilakukan kedua terdakwa Eko Suprayitno yang juga mantan camat Palaran dituntut 4 tahun penjara dan terdakwa Dahlan yang dituntut 5 tahun penjara. Penasihat Hukumnya mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum menganggap kedua terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar pidana Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.

Dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa Eko meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa-terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena dari fakta persidangan Tim Kuasa Hukum berpendapat bahwa terdakwa Eko tidak bersalah dan harus dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya.

"Kasus yang diarahkan kepada klien kami Eko jelas salah sasaran, saat itu kapasitas Eko sebagai camat aktif yang sudah seharusnya menyelesaikan masalah itu ditengah warganya," ujar Sadam Kholik Kuasa Hukum Eko.

Penasihat Hukum Eko, Sadam Kholik juga mengungkapkan dalam perkara tersebut harus diluruskan bahwa bukan surat pernyataan penguasaan tanah yang dipalsukan Eko, itu dibuat oleh Camat terdahulu kaitannya ada 2 warga yang berselisih karena terdapat dua SPPT yang sama, kesalamatan itu akhirnya melakukan mediasi dan peninjauan lapangan karena ada SPPT yang sama.

Diterangkan Kholik, Eko selaku Camat akhirnya melakukan mediasi dan peninjauan lapangan serta mendengarkan keterangan saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga akhirnya diputuskan untuk mencabut salah satu SPPT dengan prosedur jika dalam 14 hari tidak ada yang keberatan dari pihak bersangkutan maka pencabutan surat dianggap sah, namun sebelum 14 hari kedua belah pihak yang salah satunya Dahlan, sepakat untuk berdamai, maka Eko akhirnya melakukan klarifikasi.

"Disini klien kami Eko tidak menghidupkan atau memberikan hak kepada siapapun karena prosedur pencabutan surat belum 14 hari, artinya suratnya belum berlaku, anehnya kenapa disalahkan," ujar Sadam.

Sadam Kholik juga mengatakan, "kalau ingin menilai apakah ada kesalahan dalam hal ini harusnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memutuskan, jadi sebagai penasihat hukum terdakwa mempertanyakan apa yang dipalsukan ini masalah administrasi, jadi sudah seharusnya klien kami dibebaskan dari segala tuntutan dakwaan," tegas Sadam.(bh/gaj)


 
Berita Terkait Kasus Tanah
 
Sengketa Lahan di Petojo Selatan. Advokat Hartono Tanuwidjaja: Ajukan Gugatan Wanprestasi
 
Advokat Onggang Napitu: Karena Cacat Hukum, Proyek Pembangunan Perumahan Bumi Sakinah 2 Bekasi, Digugat PMH
 
Anak Curi dan Palsukan Sertifikat Tanah Milik Ayahnya, Polisi: Pelaku AF Libatkan Mafia Tanah
 
Ahli Waris Brata Ruswanda Mohon Keadilan, Bareskrim Polri Sudah Keluarkan SP2HP
 
Demi Perjuangkan Hak Atas Tanah, Pria Asal Sulawesi Ini Ingin Bertemu Jokowi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Harapan SBY Kepada Jokowi: Kekuasaan Itu Bukan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
Volume Sampah Saat Lebaran di DKI Jakarta Capai 2.195 Ton
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Tak Kantongi Izin Kemenkumham
Jelang Penerapan 'New Normal', Pemerintah Perketat PSBB di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota
Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mulai Diadili dalam Kasus Dugaan Korupsi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi
Muhammadiyah Menolak Berdamai dengan Covid-19
Netty Prasetiyani: 'Indonesia Terserah' Muncul karena Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]