Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Kasus Tanah
Penasihat Hukum Terdakwa Eko Suprayitno dan Dahlan Ajukan Pembelaan Setelah Dituntut 4 dan 5 Tahun Penjara
2018-12-03 08:58:35

Suasana sudang Terdakwa Eko Suprayitno mantan Camat Palaran dan terdakwa Dahlan Talle.(Foto: Istimewa)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Sidang kasus dugaan penggelapan pemalsuan surat tanah dengan Terdakwa Eko Suprayitno yang merupakan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Samarinda dan Dahlan memasuki tahap Pembacaan Pembelaan oleh Penasihat Hukum kedua terdakwa, setelah sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menuntut keduanya selama 4 dan 5 tahun penjara.

Sidang yang di pimpin Ketua Majelis Hakim Hongkun Otto, SH pada, Kamis (30/11), dalam pembelaan yang dilakukan kedua terdakwa Eko Suprayitno yang juga mantan camat Palaran dituntut 4 tahun penjara dan terdakwa Dahlan yang dituntut 5 tahun penjara. Penasihat Hukumnya mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum menganggap kedua terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar pidana Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.

Dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa Eko meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa-terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena dari fakta persidangan Tim Kuasa Hukum berpendapat bahwa terdakwa Eko tidak bersalah dan harus dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya.

"Kasus yang diarahkan kepada klien kami Eko jelas salah sasaran, saat itu kapasitas Eko sebagai camat aktif yang sudah seharusnya menyelesaikan masalah itu ditengah warganya," ujar Sadam Kholik Kuasa Hukum Eko.

Penasihat Hukum Eko, Sadam Kholik juga mengungkapkan dalam perkara tersebut harus diluruskan bahwa bukan surat pernyataan penguasaan tanah yang dipalsukan Eko, itu dibuat oleh Camat terdahulu kaitannya ada 2 warga yang berselisih karena terdapat dua SPPT yang sama, kesalamatan itu akhirnya melakukan mediasi dan peninjauan lapangan karena ada SPPT yang sama.

Diterangkan Kholik, Eko selaku Camat akhirnya melakukan mediasi dan peninjauan lapangan serta mendengarkan keterangan saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga akhirnya diputuskan untuk mencabut salah satu SPPT dengan prosedur jika dalam 14 hari tidak ada yang keberatan dari pihak bersangkutan maka pencabutan surat dianggap sah, namun sebelum 14 hari kedua belah pihak yang salah satunya Dahlan, sepakat untuk berdamai, maka Eko akhirnya melakukan klarifikasi.

"Disini klien kami Eko tidak menghidupkan atau memberikan hak kepada siapapun karena prosedur pencabutan surat belum 14 hari, artinya suratnya belum berlaku, anehnya kenapa disalahkan," ujar Sadam.

Sadam Kholik juga mengatakan, "kalau ingin menilai apakah ada kesalahan dalam hal ini harusnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memutuskan, jadi sebagai penasihat hukum terdakwa mempertanyakan apa yang dipalsukan ini masalah administrasi, jadi sudah seharusnya klien kami dibebaskan dari segala tuntutan dakwaan," tegas Sadam.(bh/gaj)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus Tanah
Permasalahan Pertanahan di Tanah Air Harus Diselesaikan
Penasihat Hukum Terdakwa Eko Suprayitno dan Dahlan Ajukan Pembelaan Setelah Dituntut 4 dan 5 Tahun Penjara
Warga Minta Pemprov DKI Segera Realisasikan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Jalan Tembus Rawajati-Poltangan
Konflik Tanah Terjadi Akibat Tumpang Tindih Izin dan Legalitas Kepemilikan
Tim Satgas Mafia Tanah Dit Reskrimum PMJ Mendapat Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kornas Anak Republik Berharap Capres Jokowi dan Prabowo Bertemu Langsung Tanpa Utusan
Muffest 2019, Gaungkan Identitas Busana Muslim Indonesia
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto
Caleg PDIP Jadi Tersangka Pembakaran Kotak Suara di Jambi
Sembuh, Sandiaga Perintahkan Semua Pendukung Kawal C1
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci
Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan
DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres
Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu
Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]