Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Gempa
Penanganan Korban Gempa Lombok Belum Optimal
2018-09-13 00:33:21

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meninjau lokasi bencana gempa di Kabupaten Lombok Barat.(Foto Abu/jk)
LOMBOK, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meninjau lokasi bencana gempa di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk mendengarkan aspirasi warga yang menjadi korban gempa. Menurutnya, masih banyak warga yang menyampaikan keluhan tentang kondisi penanganan dampak gempa bumi yang belum optimal.

Fadli bersana Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar dan pengurus Dewan Perwakilan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) NTB diterima di Posko Dusun Lendang Bajur, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Selasa (11/9). Rombongan juga menyerahkan bantuan kebutuhan pokok dan logistik berupa terpal dan 200 lembar selimut.

Di hadapan warga terdampak gempa, Fadli mengatakan, pihaknya sudah mengadakan rapat konsultasi dengan kementerian dan lembaga terkait koordinasi penanganan dampak bencana di Pulau Lombok dan Sumbawa, Senin (10/9) lalu.

"Kami sudah membahas masalah tersebut kemarin, dan ini saya datang khusus melihat realitas penanganan bencana di lapangan. Jangan sampai dikatakan beres, tapi kenyataan di lapangan lambat, bahkan tidak sampai sasaran," kata Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu juga sudah meminta pemerintah mengecek langsung hingga ke masyarakat tingkat bawah. Karena pada kenyataannya, masih ada warga yang belum merasakan langsung realisasi janji bantuan yang disebutkan pemerintah, dimana angka bantuannya cukup besar.

"Kami ingin pastikan janji dari pemerintah, karena itu salah satu fungsi DPR mengawasi supaya tepat sasaran. Terutama yang sifatnya jangka menengah, yakni hunian sementara sebelum datang musim hujan," ujarnya.

Sementara itu sebelumnya, Ketua Posko Dusun Lendang Bajur Wayan Kantil mengaku harus proaktif jika ingin mendapatkan bantuan bahan makanan dari pemerintah. "Lima hari setelah gempa, bantuan bahan makanan sama sekali belum ada. Beruntung ada relawan yang datang mendistribusikan bantuan bahan makanan," kata Wayan.

Ia juga menyampaikan perhatian dari pemerintah terkait bantuan tenda untuk sekolah darurat belum ada. Sementara kondisi bangunan sekolah dasar di Lendang Bajur rusak berat. "Kami sudah melobi agar diberikan tenda berukuran besar untuk dijadikan sekolah darurat, tapi belum ada sampai sekarang," tutur Wayan.

Wayan juga menyebutkan total rumah rusak di wilayahnya sebanyak 210 unit, terdiri atas 30 rusak berat, sisanya rusak sedang dan ringan. Namun hingga saat ini, belum ada satu pun warga yang sudah memperoleh bantuan dana untuk perbaikan rumah meskipun sudah diverifikasi oleh petugas.

"Kami terus bergerak agar bantuan yang dibutuhkan warga bisa diberikan, terutama tenda untuk sekolah darurat dan perbaikan rumah. Sembako juga masih sangat dibutuhkan untuk menyambung hidup," katanya.(ann/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Gempa
Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB
Korban Gampa Lombok Harus Tertangani dengan Baik
Dansatgas Kogasgabpad Tinjau Tempat Pengungsian Warga Lombok Timur
Penanganan Korban Gempa Lombok Belum Optimal
Tim Psikologi TNI Kogasgabpad Bantu Pulihkan Trauma Warga Lombok
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tiga Jurkam Capres No Urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin Ditangkap KPK, Prihatin dan Ironis
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Komisi VII Sesalkan Dampak Lingkungan PLTU PT Indo Bharat Rayon
Tim Pemenangan DPW Partai Berkarya DKI Jakarta Beri Motivasi Kader dan Caleg DPD untuk Serap Aspirasi Warga
BPJS Kesehatan Defisit Anggaran Sudah Kewajiban Presiden Mengkoordisanikan Para Pembantunya, Jangan Cuci Tangan
Bukti Persidangan Kasus Korupsi di Bakamla, Tersangka Mengaku Dikenalkan Keluarga Jokowi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]