Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Pemuda Muhammadiyah
Pemuda Muhammadiyah Desak Presiden Bentuk TGPF Ungkap Kasus Penyerangan Novel Baswedan
2017-07-28 16:25:56

Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah saat konferensi pers.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Proses penyidikan kasus yang menimpa Novel Baswedan, yang dilakukan oleh POLRI telah memasuki hari ke-106. Sedikitnya 56 (lima puluh enam) orang telah diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Begitu juga rekaman CCTV yang berada di lokasi telah diambil oleh penyidik serta beberapa barang bukti lainnya seperti pakaian Novel dan cangkir yang diduga digunakan pelaku dalam peristiwa yang terjadi pada waktu subuh itu.

Namun dari banyaknya barang bukti yang telah dikumpulkan, pihak Kepolisian belum juga mampu mengungkap siapa pelaku penyiraman yang menimpa penyidik senior KPK terebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari sejumlah kalangan, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK yang menyampaikan sejumlah temuannya dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Rabu (26/7) lalu.

"Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK setidaknya telah menyampaikan beberapa hasil temuan terkait dengan kejanggalan - kejanggalan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI yang menujukan bahwa ada ketidakmauan POLRI untuk mengungkap secara serius dan terang benerang Kasus Novel Baswedan," terang Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah saat konferensi pers yang digelar Rabu (26/7), di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.

Kejanggalan yang dimaksud ialah seperti keterangan penyidik yang menyatakan bahwa tidak ada sidik jari pada gelas yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian, melepaskan orang yang diduga kuat sebagai pelaku dan ketidakseimbangan informasi yang disampaikan Mabes Polri yang kerap dibantah atau direvisi oleh Tim Penyidik Polda.

Selain itu munculnya ancaman - ancaman terhadap beberapa anggota Komisoner Komnas HAM dalam proses usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta menambah kejanggalan tersebut dan adanya Tim di internal POLRI yang juga mendekati saksi - saksi dan meminta informasi terkait dengan peristiwa penyerangan terhadap Novel Baswedan, padahal bukan bagian dari tim penyidik.

"Maka kami menilai bahwa pengungkapan kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan bukan semata - mata terkait dengan ketidakmampuan penyidik POLRI dalam mengungkap peristiwa penyerangan terhadap Novel Baswedan, akan tetapi kami melihat bahwa ada banyak kepentingan ditubuh internal kepolisian yang mempengaruhi proses penyidikan," kata Dahnil.

Untuk itu pihaknya mendesak Presiden agar bersikap dan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, TGPF ini juga menurut Dahnil penting dibentuk untuk menghindari politik kepentingan atau politik saling sandra yang ada ditubuh internal kepolisian.

Sementara mantan Koordinator Kontras, Haris Azhar, menyatakan semestinya tidak ada alasan bagi penyidik Polri untuk kesulitan dalam menyelesaikan kasus ini, mengingat banyak kasus yang dengan mudah dan dalam waktu singkat terungkap, bahkan diantaranya lebih besar dari kasus yang menimpa Novel Baswedan.

"Ini soal si Kapolrinya, mau, berani apa enggak. Bahwa nanti orang yg esisten dengan kasus Novel, yang tidak suka Novel, yang berkepentingan agar kasus ini tidak dibuka, dia terganggu kalau Kapolri buka kasusnya," tegas Haris.

"Saya pikir masyarakat akan semakin mendukung Polri kalau pak Tito berani bongkar ini. Saya mau kasih semangat ke Kapolri, Anda harus berani. Karena Kapolri cuma satu, dia aja. Dia harusnya berani dan bisa," pungkasnya.(raipan/muhammadiyah/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pemuda Muhammadiyah
Novel Ultimatum Jokowi agar Tak Cuma Banyak Retorika atau Kamuflase atau Seremoni Saja
Asa Wadah Pegawai KPK: Ajak Publik Tak Lupakan Kasus Novel Baswedan
Presiden Diminta Bentuk TPF untuk Kasus Novel Baswedan
Menunggu Pemulihan dan Operasi Utama, Penyidik KPK Novel Baswedan Kembali Ke Indonesia
Kapolri Rilis Sketsa Wajah Terduga Penyiram Air Keras ke Novel Baswedan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]