Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Jakarta
Pemprov DKI-Kementerian BUMN Sepakat Selaraskan Program Pembangunan
2018-01-13 07:49:13

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyambut kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno beserta jajaran di Balai Kota.(Foto: @aniesbaswedan)
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, sepakat untuk menyelaraskan program pembangunan di Ibukota.

Untuk mensinergikan teknis pelaksanaan program tersebut, Anies dan Rini sepakat untuk membentuk tim bersama.

"BUMN memiliki peran strategis membangun kota selama ini dan kita ingin meneruskan," katanya, Rabu (10/1).

Dalam pertemuan yang digelar di Balai Kota DKI ini, mereka juga membahas tentang pembangunan transit oriented development (TOD) dan penataan kampung kumuh.

"Kita berencana adakan pertemuan reguler. Kita akan bentuk tim kecil, dipimpin Pak Sekda," katanya.

Sementara Rini mengungkapkan, akan mendorong penataan sekitar 220 kampung kumuh di Jakarta melalui corporate social responsibility (CSR) dan program yang ada di instansinya. Selain penataan fisik, lanjut Rini, pihaknya juga akan mendorong peningkatan perekonomian warga di kampung kumuh.

Selain itu, pihaknya ingin pembangunan TOD agar selaras dengan DKI. Untuk mengelola hunian TOD, dia berharap bisa membentuk satu badan usaha bersama antara BUMD dan BUMN agar 35 persen hunian di areal TOD dapat diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR).

"Tim akan dibentuk. Kita janjikan satu bulan dari sekarang ketemu untuk presentasi dari tim," tandasnya.(beritajakarta/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Jakarta
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
DKI Rilis Nopol dan Jenis Mobil Mewah Penunggak Pajak
Pemprov DKI-Kementerian BUMN Sepakat Selaraskan Program Pembangunan
MA Cabut Pergub Pelarangan Motor oleh Ahok, Anies: Jakarta Milik Semuanya
Pemprov DKI Jakarta Bentuk Komite Pencegahan Korupsi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Soliditas TNI-Polri Harus Tetap Dipertahankan
Tiga Pejabat Bank Mandiri Jadi Tersangka Pembobolan Rp 1,47 Triliun
Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar
Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam
Gerindra: Usut Tuntas Penembakan Kader Gerindra Oleh Oknum Brimob
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]