Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Jakarta
Pemprov DKI Jakarta Kembali Mendapatkan Opini WTP dari BPK
2019-05-16 06:26:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta banyak menorehkan prestasi cemerlang di berbagai bidang.

Setelah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, Pemprov DKI kembali berhasil mengukir prestasi yang sama dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk LKPD Tahun Anggaran 2018.

Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah Akbar mengatakan, LKPD Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun LKPD keempat bagi pemerintahan pusat dan seluruh pemerintahan daerah yang berbasis akuntansi aktual.

"Akuntansi aktual itu mencakup sistem akuntansi hingga penyajian LKPD tersebut," ujarnya, saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu(15/5).

Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengapresiasi seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI yang sudah bekerja keras mempertahankan predikat WTP.

"Hari ini kita berhasil meraih opini WTP. Kita semua merasa bangga karena ini hasil kerja keras semua jajaran," ujarnya.

Anies menjelaskan, kerja keras tersebut bukanlah kerja tim yang memakan waktu singkat. Banyak waktu yang dikorbankan jajaran ASN untuk menyiapkan sistem catatan keuangan dan aset agar menjaga transparansi pemerintahan di Jakarta.

"Kita semua dari kepala UKPD, SKPD, telah bekerja keras selama beberapa bulan ini untuk memastikan laporan bulanan kita menjadi lebih baik. Saya mengalami sendiri ketika laporan-laporan itu masuk jam dua hingga tiga pagi," tandasnya.(beritajakarta/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Jakarta
Aturan Ganjil Genap Ditiadakan Sementara hingga 9 Juni
Pemprov DKI Jakarta Kembali Mendapatkan Opini WTP dari BPK
Pemprov DKI Jakarta Uji Coba Bus Bertenaga Listrik
Essam dan Diska Dinobatkan Jadi Abang None Jakpus 2019
Gubernur Anies Kick Off Pembangunan Jakarta International Stadium
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]