Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Jakarta
Pemprov DKI Jakarta Kembali Mendapatkan Opini WTP dari BPK
2019-05-16 06:26:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta banyak menorehkan prestasi cemerlang di berbagai bidang.

Setelah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, Pemprov DKI kembali berhasil mengukir prestasi yang sama dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk LKPD Tahun Anggaran 2018.

Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah Akbar mengatakan, LKPD Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun LKPD keempat bagi pemerintahan pusat dan seluruh pemerintahan daerah yang berbasis akuntansi aktual.

"Akuntansi aktual itu mencakup sistem akuntansi hingga penyajian LKPD tersebut," ujarnya, saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu(15/5).

Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengapresiasi seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI yang sudah bekerja keras mempertahankan predikat WTP.

"Hari ini kita berhasil meraih opini WTP. Kita semua merasa bangga karena ini hasil kerja keras semua jajaran," ujarnya.

Anies menjelaskan, kerja keras tersebut bukanlah kerja tim yang memakan waktu singkat. Banyak waktu yang dikorbankan jajaran ASN untuk menyiapkan sistem catatan keuangan dan aset agar menjaga transparansi pemerintahan di Jakarta.

"Kita semua dari kepala UKPD, SKPD, telah bekerja keras selama beberapa bulan ini untuk memastikan laporan bulanan kita menjadi lebih baik. Saya mengalami sendiri ketika laporan-laporan itu masuk jam dua hingga tiga pagi," tandasnya.(beritajakarta/bh/sya)


 
Berita Terkait Jakarta
 
Bapenda DKI Jakarta Terapkan Sistem Online Pajak Reklame
 
Dana KJP Cair, Bank DKI Imbau Nasabah Patuhi PSBB
 
Kabar Melegakan, Gubernur Anies Baswedan Jamin Warga Non KTP DKI Juga Dapat Paket Bantuan
 
Gubernur Anies Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi DPRD DKI Jakarta Atas Raperda Retribusi Daerah
 
Sekda DKI Apresiasi Keputusan Ketua Komisi Pengarah Soal Formula E
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!
Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan
Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Greenpeace: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]