Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Jakarta
Pemprov DKI Jakarta Dilaporkan ke Polda Metro atas Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang
2018-02-23 13:19:47

Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Jatibaru Tanah Abang.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Cyber Indonesia melapor ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana atas penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, oleh Pemprov DKI Jakarta. Sesuai laporan polisi LP/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus, tanggal 22 Februari 2018.

Menurut Sekjen Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian bahwa penutupan Jalan Jatibaru yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan kurang lebih selama 2 bulan, sejak tanggal 22 Desember 2017.

"Sampai saat ini penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, belum memiliki payung hukum dalam penerapannya, dengan kata lain tidak adanya Perda maupun Pergub yang dalam pelaksanaan kebijakan tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (23/2).

Keputusan penutupan Jalan Jatibaru, mendapat respon dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta faktanya justru menimbulkan permasalahan baru, bahkan mengarah kepada dugaan tindak pidana.

"Warga setempat maupun Angkutan Umum sudah beberapa kali melakukan aksi protes terhadap kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta tersebut," tuturnya.

Hal ini menjadi serius mengingat pemprov DKI Jakarta merealisasikan penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang pada tanggal 22 Desember 2017, bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang untuk berjualan di satu, dari dua ruas jalan sepanjang Jalan Jatibaru.

"Seiring berjalannya waktu dan hasil pemantauan dilapangan bahwa PKL yang berjualan di trotoar Kawasan Tanah Abang tidak berkurang bahkan cenderung semakin banyak, mereka mayoritas beralasan tidak mendapatkan bagian di tenda PKL yang berada diruas jalan Jatibaru," paparnya.

Boyd menyampaikan sesuai surat rekomendasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tentang penataan Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepada Pemprov DKI pada pokoknya meminta Pemprov DKI mengembalikan dan mengoptimalkan kembali fungsi jalan untuk mengurangi dampak kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, guna peningkatan kerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan per Undang-undangan yang berlaku.(wa/bh/as)

Share : |

 
Berita Terkait Jakarta
Wagub Sandiaga: Warga Boleh Takbir Keliling DKI Jakarta Terkecuali di Monas
Pemprov DKI Segel 932 Bangunan Langgar Aturan di Pulau Reklamasi D
Ditlantas Polda Metro Jaya Meluncurkan Program 'Berteman Jakarta'
Anies Baswedan Titip Zakat Rp 75 Juta, Sandiaga Serahkan Seluruh Gaji Rp 1,8 Miliar
Proyek Kereta Layang Elevated Loop Line Jakarta dalam Proses Pengajuan ke Pemerintah
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Soal Tarif Integrasi Tol JORR Rp 15.000, Ini Penjelasan Kementerian PUPR
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
Rachmawati Soekarnoputri: Jokowi Jauh dari Trisakti, 2019 Harus Ganti Presiden!
TNI Miliki Peran Penting Dalam Sukseskan Program Nasional
Indonesia Kondusif, Ketua DPR Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]