Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Jakarta
Pemprov DKI-Kementerian BUMN Sepakat Selaraskan Program Pembangunan
2018-01-13 07:49:13

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyambut kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno beserta jajaran di Balai Kota.(Foto: @aniesbaswedan)
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, sepakat untuk menyelaraskan program pembangunan di Ibukota.

Untuk mensinergikan teknis pelaksanaan program tersebut, Anies dan Rini sepakat untuk membentuk tim bersama.

"BUMN memiliki peran strategis membangun kota selama ini dan kita ingin meneruskan," katanya, Rabu (10/1).

Dalam pertemuan yang digelar di Balai Kota DKI ini, mereka juga membahas tentang pembangunan transit oriented development (TOD) dan penataan kampung kumuh.

"Kita berencana adakan pertemuan reguler. Kita akan bentuk tim kecil, dipimpin Pak Sekda," katanya.

Sementara Rini mengungkapkan, akan mendorong penataan sekitar 220 kampung kumuh di Jakarta melalui corporate social responsibility (CSR) dan program yang ada di instansinya. Selain penataan fisik, lanjut Rini, pihaknya juga akan mendorong peningkatan perekonomian warga di kampung kumuh.

Selain itu, pihaknya ingin pembangunan TOD agar selaras dengan DKI. Untuk mengelola hunian TOD, dia berharap bisa membentuk satu badan usaha bersama antara BUMD dan BUMN agar 35 persen hunian di areal TOD dapat diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR).

"Tim akan dibentuk. Kita janjikan satu bulan dari sekarang ketemu untuk presentasi dari tim," tandasnya.(beritajakarta/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Jakarta
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]