Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pemindahan Ibu Kota
Pemindahan Ibu Kota Perlu Proses Panjang
2019-09-06 04:33:52

Wakil Ketua DPR/Korpolkam Fadli Zon saat membuka seminar tentang "Menyoal Rencana Pemindahan Ibukota Negara" di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara, Rabu (3/9).(Foto: arief/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai rencana pemerintah memindahkan ibukota negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur tidak berdasarkan perhitungan yang jelas dan tepat karena masih banyak proses panjang yang harus dilalui.

Hal ini disampaikan Fadli saat menyelenggarakan seminar dengan tema "Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara" bersama Indonesia Resources Studies (IRESS) di Ruang Abdul Muis Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9) lalu.

"Saya masih anggap ini sebuah wacana ketimbang rencana. Karena kalau rencana sudah ada timing jelas, hitung-hitungan yang jelas. Tapi yang terjadi sekarang lebih wacana yang dilontarkan oleh pemerintah untuk pindahkan ibu kota," ujar Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, hal-hal yang akan terkena dampak dari rencana pemindahan ibu kota yaitu masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah harus lebih serius lagi dalam menanggapi permasalahan tersebut.

"Yang akan terkena dampak dari rencana pemindahan ibu kota tentu saja masyarakat. Sekarang saja pemerintah belum menyampaikan dokumen legal dan konstitusional termasuk kepada DPR, sehingga ini masih belum serius," kata Fadli.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini mengatakan rencana perpindahan ibukota harus berdasarkan keinginan bersama masyarakat Indonesia bukan pemerintah.

"Ada enggak partisipasi dan aspirasi publik untuk didengarkan. Jangan sampai dirampas oleh keinginan Presiden. Apakah keinginan Presiden itu mencerminkan keinginan masyarakat. Jangan sampai itu keinginan dirinya (Presiden) sendiri bukan keinginan rakyat," kritik Fadli(tn/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pemindahan Ibu Kota
Pemindahan Ibu Kota Perlu Proses Panjang
Rencana Pemindahan Ibu Kota Batal Jika Fraksi di DPR Tidak Sepakat
Pemindahan Ibu Kota: Menguntungkan Elit Politik dan Pebisnis, Mengorbankan Rakyat
Lima Manfaat Ketika Ibu Kota Pindah
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
KPK Salah Jalan
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Festival Budaya Bahari Internasional Bakal Digelar di Pulau Tidung
Gubernur Anies Gowes Sepeda Temui Anak Yatim di Ancol
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Tenaga Kerja Asing (TKA) Semakin Dipermudah, Masa Depan Rakyat Indonesia Semakin Suram
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]