Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pemindahan Ibu Kota
Pemindahan IKN Harus Melalui Kajian Mendalam
2019-11-21 15:13:54

Anggota Komisi V DPR RI H.A Bakri.(Foto: Runi/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi pembahasan utama dalam Rapat Kerja yang digelar antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan Bappenas. Pada prinsipnya, Komisi V DPR RI menyetujui rencana pemindahan IKN itu. Namun pemindahan IKN itu harus melalui kajian mendalam.

Beberapa catatan yang diberikan Anggota Komisi V DPR RI H.A Bakri terkait pemindahan IKN itu harus mempertimbangkan kondisi status mengenai pembebasan lahan, kondisi alam dan pertimbangan keamanan. Hal itu ia kemukakan di sela-sela rapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR, Kemenhub dan Bappenas, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

"Nah, dari hasil pemaparan dari masing-masing mitra, mereka sudah menyampaikan alasan-alasannya. Alasannya, semuanya berlatar belakang teknis juga kawan-kawan dari berbagai macam Fraksi juga menyampaikan pendapat. Pada prinsipnya, mereka setuju pemindahan IKN ini dengan beberapa catatan, tentu harus mempertimbangkan bagaimana kondisi lahan apakah sudah dibebaskan atau tidak, kondisi alamnya banjir atau tidak, asap atau tidak, gempa atau tidak," ujar Bakri.

Tak hanya itu, legislator F-PAN ini mengungkapkan masalah pembiayaan pemindahan IKN juga menjadi satu pembicaraan besar yang mencuat dalam rapat tersebut. Sebab, sambung Bakri, jangan sampai program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin terganggu dengan adanya pemindahan IKN. Mengingat, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia sedang dalam kondisi membutuhkan anggaran pembangunan merata diseluruh Tanah Air yang jumlahnya tidak terbilang sedikit.

"Sebab itu, kajian-kajian ini yang sangat diharapkan kawan-kawan. Nah kita ketahui bahwa pembicaaran tentang pemindahan IKN ini sebenarnya pada periode DPR periode 2014-2019 yang lalu sudah dibentuk Pansus yaitu Pansus Pemindahan IKN yang pada saat itu diketuai Zainuddin Amali. Saya juga termasuk Wakil Ketua dan semua Fraksi pada prinsipnya menyetujui dengan catatan-catatan. Oleh sebab itu, sekarang di Komisi V ini akan mendalami hal ini karena bagamanaipun juga nanti akan menggunakan anggaran," tandas Bakri.

Di sisi lain, tutur legislator dapil Jambi itu, pembahasan lain yang tak kalah pentingnya untuk menjadi kajian adalah hal yang berkaitan dengan landasan hukum dari pemindahan IKN itu. Apalagi, sambung Bakri, ada keinginan dari pihak Pemerintah yang ingin tetap menjalankan pemindahan IKN sembari membuat aturannya.

"Padahal, Pansus periode lalu itu merekomendasikan ada 7 Undang-Undang yang harus diubah termasuk tentang UU Pemekaran Wilayah dan lain sebagainya. Nah ini UU ini harus diubah dulu, setelah itu baru bisa berjalan dengan lancar. Maka dari itu kita berharap ini terus berdiskusi melibatkan orang banyak. Sehingga pemindahan Ibu Kota tidak mendapat kendala dari semua kalangan. Ke depannya, Pansus ini akan berjalan terus dan akan membahas terus sampai menemui titik terangnya," pungkas Pimpinan BURT DPR RI itu.(pun/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemindahan Ibu Kota
 
Pemerintah Perlu Kaji Ulang Rencana Pindah Ibu Kota di Tengah Pandemi
 
Legislator Pertanyakan Draf Resmi RUU IKN Pemerintah
 
Faisal Basri Sindir Proyek Ibu Kota Jalan Terus di Tengah Pandemi Covid-19
 
Politikus Demokrat Beberkan Masalah di Ibukota Baru, Termasuk Ahok?
 
Aneh, Calon Pemimpin Ibukota Baru Sudah Dirilis Sementara UU-nya Entah Dimana
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Iwan Sumule Bahagia Din Syamsuddin Dkk Turut Gugat UU Corona Ke MK
Surat Terbuka dari Chusnul Mariyah Buat Ibu Megawati yang Terhormat
Limbah Padat Harus Dikendalikan
Ketua Komisi VIII DPR: Istilah 'New Normal' Dinilai Tidak Tepat
Ahli Virus China Kabur ke AS: Saya Bersaksi Covid-19 Hasil Persekongkolan Jahat
Bukan Hanya Digeser, Erick Thohir Dan Sri Mulyani Harus Dicopot Kalau Terbukti Bersalah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]