Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Hari Raya
Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1432 H Jatuh 31 Agustus 2011
Tuesday 30 Aug 2011 00:11:54

Menag Suryadharma Ali (tengah) memimpin sidang isbat (Foto: Istimewa)
JAKARTA-Pemerintah melalui Menteri Agama Suryadharma Ali menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada Rabu (31/8) besok. Hal ini diputuskan dalam sidang itsbat yang berlangsung di Kemenag, Jakarta, Senin (29/8). Keputusan ini didasari, setelah mendengarkan 12 pandangan ormas Islam yang hadir dalam sidang tersebut.

Sebelum menetapkan jatuhnya hari raya Idul Fitri, Menag Suryadharma, sempat mempertimbangkan empat iintisari masukan 12 ormas yang telah disampaikan kepadanya. Intisari tersebut, pertama, meminta agar kriteria disatukan, dan agar Kemenag lebih kuat lagi untuk memusyawarahkan kriteria penentuan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah.

Sedangkan kedua, perbedaan penentuan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah masih berpeluang terjadi. Namun, sebaiknya pengumuman dilakukan pada saat yang sama. Sementara ketiga, kesimpulan lain yang menjurus untuk diambil keputusan. Pemberi saran, laporan dari berbagai titik yang melakukan rukyah, dan memperhatikan fatwa dan pandangan majelis ulama menyetujui secara mayoritas, bahwa 1 syawal jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011.

Intisari terakhir dari Muhammadiyah yang menghargai dan menghormati pandangan Lebaran jatuh pada Rabu 31 Agustus. Namun, Muhammadiyah meminta izin untuk melaksanakan Lebaran pada Selasa (30/8) ini. Tapi disertai dengan catatan saling menghormati perbedaan sehingga persatuan dan kesatuan umat dan bangsa tetap utuh.

Nazaruddin
Di hubungi terpisah, kuasa hukum M Nazaruddin, Alfian Bondjol mengatakan, kliennya akan menjalankan salat Idul Fitri bersama tahanan kasus terorisme di Rutan Mako Brimob Polri. Hal ini merupakan Lebaran pertamanya bagi tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games itu di dalam tahanan.

"Nazaruddin akan menjalankan salat Ied bareng sama tahanan teroris. Di sana mungkin ada tersangka teroris Umar Patek dan tersangka teroris lainnya," jelas Afrian Bonjol yang dihubungi wartawan

Terkait dengan pemeriksaan lanjutan trhadap Nazaruddin, Alfian belum mengetahui. Namun, kemungkinan besar akan dilakukan setelah Lebaran. Tapi pemeriksaan itu dapat dibilang sia-sia, karena mantan bendahara umum Partai Demokrat itu tetap akan bungkam. “Klien saya pasti tetap akan bungkam, sebelum penahanannya dipindahkan dari Rutan Mako Brimob,” tandasnya.(dbs/irw/spr)


 
Berita Terkait Hari Raya
 
Sambut Idul Qurban 1435 H PTPN-I Aceh Gelar Beragam Acara
 
Keluarga Besar PTPN-I Aceh Akan Berqurban 241 Hewan Qurban
 
'Open House' Presiden SBY Dihadiri Prabowo dan Jokowi
 
Anak 11 Tahun Tewas Saat Acara Bagi-bagi Uang di Rumah JK
 
Ribuan Jama'ah Muhammadiyah Padati GOR Segiri Samarinda
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
SOKSI Dukung Airlangga Hartarto Memimpin Kembali Partai Golkar Periode 2019-2024
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]