Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
ILUNI UI
Pemerintah Mangkir Sidang ke 3, Hakim PTUN akan Surati Presiden Jokowi
2018-01-16 16:46:54

Tampak hakim PTUN saat sidang gugatan ILUNI UI.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Disebabkan sudah 3 kali sidang pihak Pemerintah Republik Indonesia tidak hadir berturut-turut, majelis hakim PTUN yang diketuai oleh Hakim Roni Erry Saputro, SH, MH akan menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selaku atasan Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Yasonna agar dapat menghadiri sidang kasus gugatan pembubaran ILUNI UI badan hukum.

Ketua ILUNI UI, Ima Soeriokoesoemo menyatakan bahwa gugatan itu ialah bukti perlawanan terhadap pembungkaman kebebasan berserikat warga negara yang dilindungi UUD, namun dirusak oleh Pemerintahan Jokowi. Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, "bila tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan 2 kali berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, walaupun setiap kali telah dipanggil secara patut, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat untuk memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan," jelasnya, Selasa (16/1).

Setelah lewat 2 bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan dimaksud, tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat sendiri, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadir tergugat. Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya tetap dilakukan secara tuntas.

Majelis hakim saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa tidak mendapatkan informasi alasan ketidakhadiran pihak tergugat tersebut.

Sebagaimana diketahui, pada 10 November 2017, ILUNI UI badan hukum mengajukan gugatan hukum atas pembubaran organisasi oleh Dirjen AHU Kemenkumham RI. Pembubaran ILUNI badan hukum menjadi momok bagi kebebasan berdemokrasi di Indonesia.

Disamping itu, secara terpisah Aktivis Malari 15 Januari, Ramli Kamidin berkomentar “penguasa saat ini telah menjadikan hukum sebagai alat pengendali untuk melanggengkan kekuasaannya untuk dua periode. Ketidakhadiran Kemenkumkam adalah tanda Pemerintah merasa berada diatas hukum” ujarnya.

Sementara, Penasehat hukum Tim Advokasi Badan Hukum ILUNI Untuk Keadilan, Herry Hernawan SH, mengatakan bahwa ketidakhadiran Menteri Hukum dan HAM selaku tergugat sebanyak tiga kali berturut mencerminkan bahwa Menteri Yasonna tidak memberikan contoh yang baik bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

Turut menambahkan salah seorang Alumni UI yang sempat hadir, Ayu Basir Nurdin juga mengomentari apabila para penguasa yang mengerti hukum saja tidak menjalankan hukum. "Bagaimana keadilan di Indonesia bisa terwujud? Ironi sekali!!!," pungkasnya.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait ILUNI UI
Aktivis UI Mengutuk Polisi atas Kekerasan terhadap Aksi Mahasiswa HMI MPO
Fahri Hamzah Jadi Saksi Fakta Persidangan Kasus Pembubaran Badan Hukum ILUNI UI
Tim Hukum ILUNI UI Siap Berikan Bantuan Hukum Kepada Ketua BEM UI
Pemerintah Mangkir Sidang ke 3, Hakim PTUN akan Surati Presiden Jokowi
ILUNI UI: Selamat kepada Pasangan Anies-Sandi, Gubernur Baru DKI Jakarta Hasil Hitung Cepat
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Prancis Rusuh Lagi: 125.000 Demonstran Turun, Toko Dijarah, 1.000 Ditahan
Kemampuan Menembak Merupakan Tuntutan Profesionalisme Prajurit
Mantan Ketua Forum Wartawan Polri Jadi Caleg DPR RI Hanura Dapil Jatim
Ditemukan Berceceran 2.158 KTP Dimainkan Anak di Pondok Kopi, Duren Sawit
Kampanyekan Antikorupsi Lewat Film, KPK Anugerahi Pemenang ACFFEST 2018
Tim Futsal Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya Menjuarai Kapolda Cup 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Ditlantas Polda Metro Jaya Telah Melakukan Tilang Elektronik, Sebanyak 193 Kenderaan Diblokir
Ledakan Terjadi Saat Simulasi Kecelakaan Mobil Pembawa Radioaktif Bocor
Menanggulangi Kebangkrutan Ekonomi Masyarakat di Koridor Jalan Pantura Akibat Pengoperasian Jalan Tol Trans Java
Ketum FSP BUMN Bersatu: Skandal JICT, Harus Disidangkan Dahulu RJ Lino Biar Jelas !
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]