Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
ILUNI UI
Pemerintah Mangkir Sidang ke 3, Hakim PTUN akan Surati Presiden Jokowi
2018-01-16 16:46:54

Tampak hakim PTUN saat sidang gugatan ILUNI UI.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Disebabkan sudah 3 kali sidang pihak Pemerintah Republik Indonesia tidak hadir berturut-turut, majelis hakim PTUN yang diketuai oleh Hakim Roni Erry Saputro, SH, MH akan menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selaku atasan Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Yasonna agar dapat menghadiri sidang kasus gugatan pembubaran ILUNI UI badan hukum.

Ketua ILUNI UI, Ima Soeriokoesoemo menyatakan bahwa gugatan itu ialah bukti perlawanan terhadap pembungkaman kebebasan berserikat warga negara yang dilindungi UUD, namun dirusak oleh Pemerintahan Jokowi. Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, "bila tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan 2 kali berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, walaupun setiap kali telah dipanggil secara patut, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat untuk memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan," jelasnya, Selasa (16/1).

Setelah lewat 2 bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan dimaksud, tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat sendiri, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadir tergugat. Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya tetap dilakukan secara tuntas.

Majelis hakim saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa tidak mendapatkan informasi alasan ketidakhadiran pihak tergugat tersebut.

Sebagaimana diketahui, pada 10 November 2017, ILUNI UI badan hukum mengajukan gugatan hukum atas pembubaran organisasi oleh Dirjen AHU Kemenkumham RI. Pembubaran ILUNI badan hukum menjadi momok bagi kebebasan berdemokrasi di Indonesia.

Disamping itu, secara terpisah Aktivis Malari 15 Januari, Ramli Kamidin berkomentar “penguasa saat ini telah menjadikan hukum sebagai alat pengendali untuk melanggengkan kekuasaannya untuk dua periode. Ketidakhadiran Kemenkumkam adalah tanda Pemerintah merasa berada diatas hukum” ujarnya.

Sementara, Penasehat hukum Tim Advokasi Badan Hukum ILUNI Untuk Keadilan, Herry Hernawan SH, mengatakan bahwa ketidakhadiran Menteri Hukum dan HAM selaku tergugat sebanyak tiga kali berturut mencerminkan bahwa Menteri Yasonna tidak memberikan contoh yang baik bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

Turut menambahkan salah seorang Alumni UI yang sempat hadir, Ayu Basir Nurdin juga mengomentari apabila para penguasa yang mengerti hukum saja tidak menjalankan hukum. "Bagaimana keadilan di Indonesia bisa terwujud? Ironi sekali!!!," pungkasnya.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait ILUNI UI
Aktivis UI Mengutuk Polisi atas Kekerasan terhadap Aksi Mahasiswa HMI MPO
Fahri Hamzah Jadi Saksi Fakta Persidangan Kasus Pembubaran Badan Hukum ILUNI UI
Tim Hukum ILUNI UI Siap Berikan Bantuan Hukum Kepada Ketua BEM UI
Pemerintah Mangkir Sidang ke 3, Hakim PTUN akan Surati Presiden Jokowi
ILUNI UI: Selamat kepada Pasangan Anies-Sandi, Gubernur Baru DKI Jakarta Hasil Hitung Cepat
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Belum Sentuh Aktor Intelektual, FPMP Minta KPK Turun Tangan Awasi Kasus PT Sipoa
Radikalisme Muncul Karena Tidak Memahami Hubungan Islam dan Pancasila dengan Benar
Ditlantas PMJ Kembali Membuka Gerai Layanan Perpanjangan STNK & SIM di Blok M Square
Kapolda Metro Jaya Beri Piagam Penghargaan 9 Anggota Subdit Harda Ditreskrimum
Hari Tani Nasional Ingatkan Pemerintah Agar Stop Impor
Tuntut Ekonomi dan Demokrasi, Aliansi Mahasiswa UMJ Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Negara
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ditlantas PMJ Kembali Membuka Gerai Layanan Perpanjangan STNK & SIM di Blok M Square
Tuntut Ekonomi dan Demokrasi, Aliansi Mahasiswa UMJ Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Negara
Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019
Ini 6 Alasan Forum Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandi
Polri Diminta Usut Aksi Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]