Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Gempa
Pemerintah Indonesia Tidak Tanggap Bencana
2018-08-21 12:24:04

Ilustrasi. Tampak kondisi hancurnya bangunan akibat gempa Lombok.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Bencana gempa secara beruntun yang menimpa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menimbulkan kerusakan luas dan korban jiwa. Ironisnya, pemerintah belum juga menetapkan kondisi tersebut sebagai bencana nasional. Pemerintah pun dinilai tidak peka atas penderitaan masyarakat setempat dan tidak tanggap terhadap bencana tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai, kerusakan yang paling luas adalah infrastruktur. Tidak saja rumah-rumah dan fasilitas umum, jalan-jalan penghubung juga mengalami kerusakan parah. Bandara dan pelabuhan ikut mengalami kerusakan. Kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan miliar.

"Pemerintah wajib menetapkan bencana gempa Lombok ini sebagai bencana nasional. Wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara lumpuh. Pemda tak bisa berbuat banyak. Kerugian ekonomi sosial terutama sektor pariwisata paling terdampak. Wisatawan asing pun bisa kapok datang ke Lombok lagi, bila penanganan bencananya seperti ini. Selama ini pemerintah pusat hanya menyerahkannya kepada Pemda setempat. Padahal, Pemda punya keterbatasan," keluh Bambang kepada Parlementaria lewat sambungan telepon, Selasa (21/8).

UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah mengamanatkan agar pemerintah segera menetapakan tragedi Lombok sebagai bencana nasional sesuai indikator yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.24/2007. Indikator sebagai bencana nasional di Lombok sudah terpenuhi seperti jumlah korban yang banyak, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, dan cakupan luasnya wilayah yang tekena bencana.. Hingga saat ini Perpres yang menetapkan status bencana nasional itu belum terbit.

Ditambahkan Bambang, yang juga memprihatinkan adalah evakuasi para turis asing dari Pulau Gili hanya menggunakan perahu kelotok milik warga. Penanganan evakuasi semacam ini, nilai politisi Partai Gerindra itu, sangat primitif. Di sisi lain, pelibatan TNI dalam membantu para korban juga masih minim. Padahal, dalam kasus kebakaran hutan yang tidak ada korban jiwa saja, pelibatan TNI sangat maksimal.

Dalam kasus bencana Lombok, sambung Bambang, pemerintah dinilai tidak punya prikemanusiaan. Bahkan, menteri-menteri juga dinilainya asal bicara dan tak mengerti aturan hukum. "Menteri tak usah ngomong kalau tak ngerti aturan, terutama para menteri yang sedang sibuk menjadi caleg untuk Pemilu tahun depan," ucap politisi dapil Jatim I ini.

Menurutnya, Lombok harus diprotek keselamatannya secara baik. Satu saja nyawa manusia hilang, nilainya tak terhingga. Pemerintah tidak serius tangani bencana ini. Padahal, Bali dan Lombok sebagai ikon pariwisata nasional bisa rusak akibat penanganan bencana yang tidak serius ini,(mh/sf/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Gempa
Tangani Bencana Lion Air, Pemerintah Jangan Lupakan Korban Gempa dan Tsunami
Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB
Korban Gampa Lombok Harus Tertangani dengan Baik
Dansatgas Kogasgabpad Tinjau Tempat Pengungsian Warga Lombok Timur
Penanganan Korban Gempa Lombok Belum Optimal
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Geledah Ruangan Dinas PUPR Buntok, Tim Jaksa Sita Satu Kardus Dokumen
Hasil Opssurta KRI Spica-934 Diinspeksi Kapushidrosal
Kapolri: HUT Ke-73 Brimob Polri Digelar Sederhana karena Bangsa Indonesia Berduka
Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto Kini Menyandang Gelar Magister Hukum
Obor Cina dan Jembatan Terpanjang Dunia, Kita Masih Bicara Sontoloyo dan Genderuwo
SBY: Politik Identitas Makin Mengemuka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
Elemen Warga Solo Raya Polisikan Bupati Boyolali Yang Menghina Capres Prabowo 'Asu'
Sudirman Said: Waspadai Genderuwo Ekonomi yang Grogoti Kekayaan Indonesia
Peternak Indonesia Harapkan Pemilu 2019 Berlangsung dalam Situasi dan Kondisi Aman
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]