Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pekerja Asing
Pemerintah Indonesia Harus Bela Pekerja Lokal
2019-02-18 13:57:52

Ilustrasi. Tampak serbuan para Tenaga Kerja Asing di Maluku Utara.(Foto: Youtube @Burhanudin Syamsi Rope)
PALEMBANG, Berita HUKUM - Menyusul maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia bersamaan dengan investasi, pemerintah diimbau lebih mengakomodasi dan membela kepentingan pekerja lokal. Buruh kasar asing ternyata banyak masuk daripada pekerja ahli asing. Anggota Komisi III DPR RI Saiful Bahri Ruray menyayangkan banyaknya buruh kasar yang masuk seiring investasi di Indonesia termasuk di Maluku Utara, dapilnya sendiri.

"Pemerintah harus tegas membela kepentingan anak negeri sendiri. Jangan sampai kita jadi penonton, sementara sumber daya alam kita dinikmati asing atas nama investasi," tandas Saiful usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Pelembang, Sumatera Selatan, Jumat (15/2) lalu.

Menurut politisi Partai Golkar ini, kondisi tersebut membahayakan situasi di dalam negeri, karena pemerintah sendiri masih belum bisa mengatasi problem lapangan kerja bagi para pekerja lokal. Sementara di Sumsel sendiri, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum HAM telah mengeluarkan nomor induk bagi orang asing untuk memudahkan pengawasan.

"Itu langkah yang baik walau belum maksimal, karena banyak juga yang jebol. Sekarang lebih banyak buruh kasar yang terpantau seperti di Maluku Utara dan Kendari. Kalau levelnya tukang batu atau sopir tidak perlu dari China. Di dalam negeri pun banyak," kilahnya mengomentari kebijakan Kanwil Kemenkum HAM Sumsel.

Sementara, data yang dihimpun pewarta (mh/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pekerja Asing
Pemerintah Indonesia Harus Bela Pekerja Lokal
Dialog dengan Milenial, Sandiaga Uno Dikeluhkan Soal Tenaga Kerja Asing
51 TKA Asal Cina Tanpa Dokumen Lengkap Diusir dari Aceh
Isu TKA Perlu Penanganan Serius
Tingkatkan Investasi, Pemerintah Justru Rugikan Serikat Pekerja
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mahasiswa Hukum UBK Lakukan Penelitian di PPWI terkait UKW
Pukul Hakim di Persidangan, Tomy Winata Himbau DA Agar Patuh dan Taat Hukum
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
Forum Kerjasama Agribisnis Indonesia-Singapura Tingkatkan Ekspor Hortikuktura
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]